Ketika Prestasi Jadi Hukuman, Ironi Birokrasi Lembata yang Kehilangan Nurani

DI LEMBATA, tampaknya prestasi justru menjadi alasan untuk disingkirkan.

Adalah Fransiska Listiyanti Toja, Kepala Puskesmas Loang yang dikenal inovatif, kini harus menelan pil pahit. Ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq. Alasannya? Sebuah telaan dari 12 pegawai yang, alih-alih memuat pelanggaran substantif, justru lebih menyerupai surat keluhan pribadi yang dibungkus birokrasi.

Langkah Bupati Kanis Tuaq ini menuai gelombang kekecewaan, bahkan kecaman terbuka dari anggota DPRD Lembata, Yoseph Boli Muda, politisi senior dari Fraksi PKB.

Yoseph tak main-main. Ia menyebut, pencopotan Fransiska sebagai keputusan yang tidak berdasar dan beraroma kepentingan.

Ia mendesak Bupati meninjau kembali kebijakan tersebut, sembari menuding bahwa telaan 12 pegawai itu hanyalah drama kecil penuh intrik yang dibesar-besarkan demi menjatuhkan seorang pemimpin berprestasi.

“Tidak ada kesalahan fatal, tidak ada pelanggaran besar. Yang ada hanya hal remeh-temeh, jauh dari substansi,” tegas Yoseph ketika diwawancara katawarga.id, Selasa 14 Oktober 2025.

Ia bahkan menuding ada satu oknum di balik layar, otak di antara 12 penandatangan telaan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menyingkirkan Fransiska dari kursi Kepala Puskesmas Loang.

Tudingan Yoseph bukan tanpa alasan. Dalam penelusurannya, ia menemukan bahwa banyak dari pegawai pelapor justru dikenal abai terhadap tugas, jarang terlibat dalam kegiatan lapangan, dan enggan beradaptasi dengan perubahan yang dibawa Fransiska.

“Ini perbuatan jahat. Mereka berleha-leha, tidak bisa dukung aturan dan kegiatan di Puskesmas, lantas buat telaan yang penuh sentimen itu,” tegasnya

Padahal, di bawah kepemimpinan Fransiska, Puskesmas Loang menjelma jadi simbol kemajuan pelayanan kesehatan di Lembata.

Ia berhasil mengantar Puskesmas itu meraih Akreditasi Paripurna dari Kemenkes RI, menurunkan angka stunting dari 65 kasus menjadi hanya 19, bahkan menjadikan 7 desa berstatus zero stunting.

Program Gelekat Naga (Gerakan Layanan Kesehatan Terpadu) ciptaannya membuka akses kesehatan hingga ke pelosok Nagawutung. Ia juga memperkenalkan Kalender Mama dan Kalender Mamih, satu inovasi sederhana tapi berdampak luas untuk pemantauan gizi ibu dan anak.

Bukan hanya itu. Puskesmas Loang pun mencatat kontribusi signifikan terhadap PAD, dari Rp91,9 juta di tahun 2023 melonjak menjadi Rp109 juta pada 2024.

BPJS Kesehatan Maumere bahkan memberi penghargaan atas capaian skrining tertinggi.

Dan di tingkat nasional, Fransiska meraih gelar Tenaga Kesehatan Teladan 2024, menjadi wakil NTT ke Singapura.

Namun, semua capaian itu seolah tak berarti apa-apa di hadapan permainan kecil di meja birokrasi.

Di titik inilah publik Lembata patut bertanya, apakah Bupati Kanis Tuaq benar-benar mendapat laporan objektif, atau sekadar menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan kelompok kecil yang takut kehilangan kenyamanan lama mereka?

Birokrasi kerap berbicara tentang pembinaan dan penegakan disiplin, tapi jarang mau mengakui ketika kebijakan yang diambil justru melukai nalar publik dan menghancurkan semangat reformasi di akar pelayanan.

Yoseph Boli berjanji membawa kasus ini ke forum Sidang Paripurna DPRD Lembata. Ia ingin semua pihak duduk terbuka, membedah benang kusut yang kini berubah menjadi simbol betapa mudahnya meritokrasi dikorbankan demi kepentingan kecil.

“Mewakili masyarakat Nagawutung, tetap pertahankan dia jadi Kapus. Itu tekad kami,” tegas Yoseph.

Dan kini publik pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya lebih berbahaya bagi daerah ini? Seorang pemimpin yang berprestasi, atau sistem yang tak tahan melihat cahaya lebih terang dari dirinya sendiri?(*)