Hampir Setahun Memimpin Lembata, Program NTT Masih Kabur Air

HAMPIR satu tahun memimpin Kabupaten Lembata, Bupati Petrus Kanisius Tuaq belum juga menunjukkan jejak nyata dari program andalan yang sejak awal digembar-gemborkan yakni Nelayan–Tani–Ternak (NTT). Program yang disebut-sebut sebagai satu-satunya poros pembangunan daerah itu kini justru menjadi bahan diskusi kritis di tengah masyarakat.

Sejak dilantik, Kanis Tuaq berulang kali menegaskan bahwa NTT adalah jalan keluar bagi persoalan ekonomi Lembata yang notabenenya adalah daerah kepulauan yang bertumpu pada laut, ladang, dan ternak rakyat. Namun hingga kini, publik masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang sudah dilakukan lewat program NTT itu?

“Kalau NTT itu program unggulan, hasilnya harusnya sudah bisa diraba. Tapi sampai sekarang, nelayan tetap nelayan kecil, petani tetap bertani sendiri, dan ternak masih jalan ditempat,” kata Kornelis Beda, warga Lebatukan belum lama ini.

Di atas kertas, NTT terdengar menjanjikan. Dalam praktik, ia belum menjelma menjadi kebijakan konkret yang bisa diukur, baik dari sisi produksi, pendapatan rakyat, maupun perubahan tata kelola sektor pangan dan perikanan. Dan hingga kini, pemerintah daerah juga belum menyodorkan indikator keberhasilan yang jelas.

Alih-alih memperlihatkan kemajuan program utama, di masa kepemimpinan Kanis Tuaq justru bermunculan satuan tugas (satgas). Dua diantaranya paling sering disebut adalah Satgas BBM dan Satgas Swasembada Pangan.

Namun nasib kedua satgas ini tak jauh berbeda dengan program NTT yang ramai di awal namun sunyi dan senyap di lapangan.

Satgas BBM dibentuk untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar bersubsidi. Faktanya, hingga hari ini, antrean dan kelangkaan masih menjadi cerita rutin di tiga SPBU di Lembata. BBM bersubsidi kerap habis lebih cepat, sementara praktik pelangsiran dan penjualan bebas di pinggir jalan tetap berlangsung terang-terangan.

“Kalau satgas itu bekerja, seharusnya pelangsir tidak seleluasa ini. Tapi kenyataan BBM eceran masih dijual bebas, SPBU cepat kosong, warga kecil tetap susah,” ujar Thomas seorang ojek di Kota Lewoleba.

Kondisi serupa terjadi pada Satgas Swasembada Pangan. Hingga kini, belum ada kejelasan komoditas apa yang benar-benar bisa disebut swasembada di Lembata. Beras masih didatangkan dari luar daerah. Sayur-mayur dan kebutuhan pokok lainnya masih bergantung pada pasokan dari Flores dan Sulawesi.

“Kalau swasembada pangan, pangan apa? Jagung? Padi? Ternak? Semua masih biasa-biasa saja,” kata Kristoforus, seorang petani di Waikomo.

Minimnya laporan kinerja satgas, tidak adanya publikasi hasil kerja, serta absennya evaluasi terbuka membuat publik mulai curiga, apakah satgas-satgas ini memang alat kerja, atau sekadar simbol keseriusan yang berhenti di level slogan.

Di ruang-ruang diskusi warga, pertanyaan yang sama terus berulang, apakah NTT dan berbagai satgas itu benar-benar strategi pembangunan, atau hanya jargon politik yang belum menemukan bentuk?

Hampir setahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Bukan hasil besar, tapi setidaknya tanda-tanda perubahan. Tanpa itu, program unggulan dan satgas hanya akan menjadi catatan retoris dalam pidato, bukan solusi bagi persoalan riil masyarakat Lembata.(*)