Muro Todanara, Kearifan Lokal sebagai Jalan Konservasi Laut Berkelanjutan

RITUAL pengukuhan Muro di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, pada 18 Maret 2026, seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai peristiwa adat. Ia adalah penanda penting tentang bagaimana manusia menempatkan diri di hadapan alam, bukan sebagai penguasa, melainkan bagian dari ekosistem yang mesti dijaga.

Di tengah kecenderungan modern yang kerap memandang laut sebagai ruang eksploitasi, masyarakat adat Todanara justru menunjukkan hal sebaliknya bahwa laut dihormati, diajak “berbicara”, dan diperlakukan sebagai entitas yang hidup.

Ritual itu dipimpin oleh tiga molang atau penjaga pengetahuan leluhur yang memandu seluruh prosesi, mulai dari pemasangan “loro” hingga penetapan batas muro. Pemasangan loro bukan sekadar simbol seremonial. Ia adalah pernyataan bahwa ruang laut tertentu telah “dihidupkan” secara adat, diberi makna, dan karenanya wajib dijaga bersama.

Tahap berikutnya, pemberian makan kepada penunggu laut dan darat (pau boi), seringkali disalah pahami sebagai praktik mistis belaka. Padahal, di sanalah letak etika ekologis yang mendalam yakni manusia diajarkan untuk memberi sebelum mengambil. Sebuah prinsip yang justru absen dalam banyak praktik pengelolaan sumber daya modern.

Bahkan, tanda sederhana melalui posisi kaki anak ayam yang digantung dalam ritual bukanlah takhayul tanpa makna. Itu adalah bentuk komunikasi simbolik yang diwariskan turun-temurun, tentang cara masyarakat adat membaca alam dan meneguhkan kesepakatan kolektif mereka.

Puncaknya adalah penetapan balela, batas muro yang ditandai dengan pelampung oleh kelompok suku “namawatan”. Di titik ini, ritual berubah menjadi sistem sosial yang konkret. Ada batas yang jelas, ada aturan yang mengikat, dan ada tanggung jawab bersama yang harus dipatuhi.

Muro, dengan demikian, bukan sekadar tradisi. Ia adalah sistem pengelolaan laut berbasis adat yang lengkap yang mengatur ruang, waktu, akses, hingga relasi manusia dengan alam. Di dalamnya terdapat zona-zona yang ditetapkan secara ketat, termasuk kawasan inti “tahi tubere” yang tidak boleh dieksploitasi, kecuali untuk kepentingan terbatas seperti penelitian dan pendidikan.

Logika ekologisnya sederhana, tetapi sering diabaikan, ketika laut “ditutup”, ikan diberi ruang untuk berkembang biak, ekosistem pulih, dan hasil tangkapan di masa depan justru meningkat. Ini bukan romantisme adat, melainkan praktik konservasi yang teruji oleh waktu.

Menariknya, konsep seperti ini kini justru dirayakan dunia sebagai nature based solutions atau solusi berbasis alam. Padahal, masyarakat adat seperti di Todanara telah melakukannya jauh sebelum istilah itu lahir dalam forum-forum global.

Namun, seperti banyak praktik berbasis komunitas lainnya, muro tidak lepas dari potensi konflik. Perbedaan pandangan kerap muncul, terutama ketika sebagian pihak melihatnya semata sebagai larangan. Di sinilah pentingnya ruang dialog untuk meluruskan bahwa muro bukan pembatasan, melainkan upaya menjaga keberlanjutan bersama.

Lebih jauh lagi, kesepakatan tiga desa yakni Todanara, Jontona, dan Watodiri dalam menetapkan kawasan muro menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak bersifat eksklusif. Ia justru mengikat lintas komunitas dalam satu tujuan: melindungi ruang hidup bersama.

Kita patut jujur mengakui, laut yang masih memberi kehidupan hari ini bukan semata hasil kecerdasan generasi sekarang. Ia adalah warisan dari praktik-praktik bijak para leluhur yang tahu kapan harus mengambil dan kapan harus berhenti.

Karena itu, tantangan kita bukan menggantikan sistem tersebut dengan pendekatan baru yang serba teknokratis, melainkan memastikan nilai-nilai itu tetap hidup dan relevan. Modernitas seharusnya tidak menghapus kearifan, tetapi memperkuatnya.

Menjaga muro, pada akhirnya, bukan hanya soal mempertahankan tradisi. Ia adalah ikhtiar menjaga masa depan bagi masyarakat adat, bagi ekosistem laut, dan bagi generasi yang bahkan belum lahir.(*)