Muro Masuk RPJMD Lembata, Dorong Pembangunan Ekologi Berkelanjutan

TRADISI kearifan lokal Muro resmi masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata 2025–2029. Pemerintah daerah menempatkan praktik adat tersebut sebagai bagian dari arah pembangunan ekologi berkelanjutan.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lembata, Mathias Beyeng, mengatakan Muro tercantum dalam prioritas ke-20 dalam kerangka pembangunan bertajuk Nelayan Tani Ternak (NTT).

“Di dalam tema itu, selain Muro juga ada praktik lokal lain seperti Duang. Karena Muro sudah disebutkan secara khusus dalam RPJMD, ke depan diharapkan ada replikasi praktik serupa berbasis kearifan lokal,” kata Mathias Beyeng, Kamis 12 Maret 2026.

Menurut Mathias, Muro dimasukkan dalam tema besar ekologi berkelanjutan yang menekankan pembangunan lingkungan berbasis pengetahuan dan praktik masyarakat lokal.

Pemerintah daerah memandang Muro sebagai contoh praktik baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, konsep serupa dinilai berpotensi dikembangkan di wilayah lain di Lembata.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, fokus pembangunan ekologi berkelanjutan memuat sejumlah agenda. Di antaranya pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui budidaya hortikultura di wilayah Uyelewun, Ile Ape, dan dataran tinggi lainnya, serta pengembangan ekosistem terumbu karang dan mangrove untuk mendorong Lembata sebagai pusat karbon.

Selain itu, pemerintah juga merancang program konservasi, restorasi, dan rehabilitasi sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya lain yang dirancang adalah penanaman barisan hijau malapari untuk menyerap karbon, inovasi “tebang satu tanam empat” guna menjaga keanekaragaman hayati, serta pengembangan lingkungan berbasis kearifan lokal seperti Muro dan Duang.

Dokumen tersebut juga mendorong pengembangan sumber daya genetik lokal melalui pola tanam sisip.

Mathias menambahkan, penyusunan RPJPD daerah juga harus diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional periode 2025–2045. Agenda tersebut menekankan tiga arah transformasi pembangunan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Muro sendiri merupakan tradisi kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang bertujuan menjaga ekosistem laut dan pesisir. Sistem ini berupa kesepakatan sosial yang mengatur hubungan manusia dengan laut, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga pengawasan sumber daya laut.

Aturan tersebut mencakup waktu penangkapan ikan, pembagian wilayah, hingga sanksi bagi pelanggaran yang disepakati bersama oleh masyarakat.

Salah satu zona dalam sistem Muro adalah Ikan Ribu Ratu, yakni wilayah pemanfaatan yang terbuka bagi semua orang, tetapi hanya pada waktu dan musim tertentu.

Praktik kearifan lokal ini telah mendapat pengakuan pemerintah melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 192/KEP/HK/2019 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 95 Tahun 2021 tentang kawasan konservasi perairan di wilayah Lembata.(*)