Pemkab Lembata Rombak Struktur Keuangan Daerah, Bapenda Bakal Dilebur ke BKAD

PEMERINTAH Kabupaten Lembata menata ulang struktur birokrasi dengan rencana menyatukan fungsi keuangan dan pendapatan daerah dalam satu atap. Langkah ini disebut sebagai upaya mengejar efisiensi sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski efektivitasnya masih menunggu pembuktian.

Rencana itu dibahas dalam rapat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (SOTK) yang dipimpin Sekretaris Daerah Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, Rabu (22/4/2026).

Rapat ini menjadi pembuka rangkaian pembahasan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 27 April 2026. Sejumlah OPD hadir dalam tahap awal, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bapenda Digabung ke BKAD

Fokus utama pembahasan hari pertama adalah rencana merger Bapenda ke dalam BKAD. Jika disahkan, penggabungan ini akan melahirkan lembaga baru bernama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tipe A.

Dalam rancangan awal, struktur BPKAD bakal diperkuat enam bidang. Fungsi pendapatan daerah yang sebelumnya tersebar dalam tiga bidang di Bapenda akan dipangkas menjadi dua bidang saja.

Pemkab menilai penyederhanaan ini dapat mempercepat alur kerja, mengintegrasikan data, dan mengurangi tumpang tindih kewenangan. Namun di sisi lain, penggabungan lembaga juga dinilai berpotensi menambah beban koordinasi jika tidak diikuti kesiapan sistem dan sumber daya.

“Kita ingin seluruh proses dari perencanaan hingga pelaporan berada dalam satu kendali agar koordinasi lebih efektif dan tidak terhambat ego sektoral,” kata Sekda dalam rapat.

Lemahnya Pertukaran Data

Dalam forum tersebut, Sekda menyinggung lemahnya pertukaran data antar-OPD sebagai salah satu hambatan pengelolaan keuangan selama ini. Ia bahkan menginstruksikan agar fungsi Pajak dan Retribusi Daerah dipisahkan dalam struktur baru agar pengelolaan PAD lebih fokus dan agresif.

Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi baru untuk mengejar target penerimaan yang dinilai belum optimal dalam beberapa tahun terakhir.

Program Prioritas Daerah

Restrukturisasi birokrasi ini juga diklaim selaras dengan program prioritas Nelayan, Tani, dan Ternak (NTT). Dengan struktur lebih ramping, pemerintah berharap program unggulan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, terutama integrasi sistem data dan kesiapan aparatur.

Rangkaian pembahasan Ranperbup SOTK dijadwalkan berlanjut hingga Senin (27/4) dengan melibatkan OPD lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Bappelitbangda.

Pemkab berharap penataan ini dapat memperkuat fondasi visi pembangunan Lembata yang maju, lestari, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Namun apakah penggabungan lembaga benar-benar mampu mendongkrak PAD, masih menjadi tanda tanya yang akan diuji waktu.(*)