Harga Pertalite Tembus Rp50.000 per Botol, Stok BBM dan Pengawasan di Lembata Dipertanyakan

HARGA BBM jenis Pertalite di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, melonjak drastis hingga Rp30.000–Rp50.000 per botol air mineral ukuran 600 mililiter. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini memicu pertanyaan serius terkait ketersediaan stok, distribusi BBM subsidi dan nonsubsidi, serta kinerja pengawasan pemerintah di wilayah kepulauan tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite secara langsung di SPBU. Kondisi itu memaksa warga membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh diatas ketentuan resmi. Situasi ini terjadi di seluruh Lembata.

Tiga SPBU menjadi sorotan publik, yakni SPBU Ema Pia di Ile Ape, SPBU Waijarang di Kecamatan Nubatukan, serta SPBU Balauring di Kecamatan Omesuri. Ketiganya dinilai “belum mampu” menjamin ketersediaan BBM secara stabil, baik BBM subsidi maupun non subsidi, di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

Sejumlah pihak menyebutkan bahwa kelangkaan BBM dipicu oleh kendala distribusi akibat kondisi cuaca laut yang tidak bersahabat. Musim hujan disertai angin kencang disebut menghambat pengangkutan BBM dari Depot Pertamina di Maumere yang didistribusikan melalui jalur laut dari Larantuka menuju Lewoleba.

Namun alasan cuaca tersebut tidak sepenuhnya meredam keresahan publik. Warga mempertanyakan mengapa gangguan distribusi selalu berujung pada lonjakan harga di tingkat pengecer, sementara pengawasan terhadap SPBU dan rantai distribusi nyaris tak terlihat.

“Kalau memang pasokan terganggu karena cuaca, seharusnya ada pengaturan dan pengawasan ketat,” kata Lois Nihan, Jumat (23/1/2026).

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kebocoran distribusi dan lemahnya pengendalian BBM bersubsidi. BBM yang seharusnya dilindungi negara untuk masyarakat kecil justru berubah menjadi barang langka dan mahal.

Di wilayah kepulauan seperti Lembata, BBM merupakan kebutuhan vital bagi nelayan, petani, pelaku transportasi, dan usaha kecil. Ketika harga BBM melonjak, biaya hidup ikut terdorong naik, sementara daya beli masyarakat semakin tertekan.

Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan aparat pengawas. Ketika masyarakat dipaksa memilih antara membeli BBM atau memenuhi kebutuhan dapur, publik mempertanyakan kehadiran negara dalam menjamin distribusi energi yang adil.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada ekonomi rakyat, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pengawasan distribusi BBM di wilayah kepulauan.(*)