SPM Lembata Capai 100 Persen, Kesempurnaan yang Terlalu Rapi untuk Dipercaya

PEMERINTAH Kabupaten Lembata kembali merayakan angka. Dalam koordinasi teknis penerapan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terpadu, hampir seluruh sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban umum rutin dipamerkan dengan capaian 100 persen. Sempurna, dan nyaris tanpa cela.

Namun justru di situlah keganjilan bermula.

Jika pendidikan dan kesehatan telah mencapai 100 persen, mengapa keluhan tentang akses layanan dasar masih terdengar dari desa-desa terpencil? Jika infrastruktur dinyatakan tuntas secara indikator, mengapa sebagian ruas jalan, sanitasi, dan fasilitas publik masih menyisakan persoalan klasik? Apakah standar pelayanan benar-benar telah terpenuhi, atau sekadar berhasil “dipenuhi” di dalam sistem pelaporan?

Koordinasi teknis yang dipimpin Sekretaris Daerah Lembata, Paskalis Ola Tapobali pada (20/1/2026), sejatinya mengkonfirmasi satu hal penting yakni keberhasilan administrasi kini menjadi wajah utama kinerja birokrasi. Melalui website E-SPM Kemendagri, laporan disusun rapi, indikator dicentang, dan angka disajikan nyaris sempurna. Tapi publik patut bertanya, sejauh mana data itu merepresentasikan kondisi riil di lapangan?

Pengalaman selama ini menunjukkan, birokrasi seringkali lebih piawai merawat sistem ketimbang memastikan dampaknya dirasakan warga. Standar Pelayanan Minimal, yang seharusnya menjadi jaring pengaman hak dasar masyarakat, berisiko menyempit menjadi seremonial pengisian data triwulanan. Fokusnya pun bergeser, dari pelayanan ke pelaporan, dari substansi ke prosedur.

Apalagi, capaian 100 persen yang merata menimbulkan kecurigaan wajar. Dalam tata kelola pemerintahan, kesempurnaan yang terlalu seragam justru sering menjadi tanda tanya. Apakah seluruh OPD memang telah bekerja luar biasa, atau indikatornya terlalu longgar? Ataukah verifikasi data masih berhenti di meja rapat, belum sampai ke rumah warga?

Penegasan Sekda agar data E-SPM memiliki legalitas, dituangkan dalam SK, dan selaras dengan Renstra memang penting. Tapi legalitas administratif bukan jaminan kebenaran sosial. Surat keputusan tak selalu identik dengan perubahan nyata. Tanda tangan pejabat tidak otomatis menghadirkan layanan yang lebih cepat, lebih adil, dan lebih manusiawi.

Di sinilah tantangan sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Lembata untuk berani keluar dari jebakan angka. Transparansi dan akuntabilitas tak cukup diukur dari dashboard digital. Ia harus diuji oleh pengalaman warga, oleh pasien yang menunggu layanan kesehatan, oleh siswa yang belajar di ruang kelas seadanya, dan dari masyarakat yang menanti kehadiran negara saat bencana datang.

SPM bukan lomba mencapai skor tertinggi. Ia adalah janji minimum negara kepada warganya. Dan janji, seberapa pun indah tertulis di sistem daring, akan selalu diuji di lapangan.(*)