Direktur PDAM Lembata: Air Berlumpur Akibat Fenomena Alam dan Ketiadaan IPAM Standar

DI TENGAH gencarnya gelombang protes masyarakat terkait kualitas air bersih yang dikelola PDAM Lembata, Direktur PDAM, Lambertus Ola Hara, akhirnya angkat suara dan memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Ia mengungkap bahwa persoalan air PDAM yang keruh, kotor, bahkan berlumpur tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian internal, melainkan merupakan kombinasi antara faktor alam dan keterbatasan infrastruktur teknis yang masih jauh dari memadai.

Fenomena Pengapuran

Lambertus mengungkapkan bahwa dari tiga mata air utama yang menyuplai kebutuhan air bersih warga kota Lewoleba dan sekitarnya, salah satunya mengalami fenomena pengapuran yang cukup ekstrim, yakni mata air Waiplatin. Proses alami ini menyebabkan air menjadi tampak putih keruh, bahkan disertai lumpur, bukan saja saat musim hujan tapi juga di saat kemarau atau ketika kondisi geologis tertentu terjadi di sekitar sumber mata air.

“Ini seperti ada fenomena alam, karena dulu di beberapa tahun silam juga terjadi hal yang sama,” jelas Lambertus kepada katawarga.id di Kantor PDAM Lembata, Rabu 24 Juli 2025.

Menurutnya, kondisi seperti ini seharusnya bisa ditangani dengan baik jika PDAM memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang lengkap dan berstandar. Namun sayangnya, PDAM Lembata hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut.

Tidak Ada IPAM

Selain itu, Lambertus juga mengakui bahwa, sampai saat ini PDAM Lembata belum memiliki IPAM dengan teknologi modern seperti yang dimiliki daerah-daerah lain.

“Kita memang hanya punya sistem distribusi dasar yang tidak dilengkapi,” ucapnya.

Ketiadaan IPAM ini berdampak langsung terhadap kualitas air yang masuk ke rumah-rumah warga. Ketika terjadi perubahan warna, kandungan lumpur, atau bahkan gangguan pada mata air, air tetap langsung mengalir ke pelanggan tanpa melalui proses penyaringan atau penjernihan.

Padahal, menurut Lambertus, pembangunan IPAM memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai miliaran rupiah, yang sulit dipenuhi hanya dari pendapatan operasional PDAM.

“Tanpa dukungan anggaran dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, sangat sulit bagi PDAM untuk membangun IPAM yang sesuai dengan standar kualitas air minum nasional,” terangnya.

Tidak Memiliki Filter Standar

Lebih memprihatinkan, Lambertus juga mengakui bahwa saluran utama dari ketiga mata air yang digunakan PDAM tidak dilengkapi filter atau penyaring standar. Akibatnya, endapan lumpur, pasir, dan zat kapur bisa langsung terbawa ke pipa distribusi tanpa penyaringan berarti.

“Ini salah satu kekurangan yang memang harus segera dibenahi,” tambahnya.

Akui Keterbatasan, Minta Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Menanggapi protes dan desakan masyarakat yang semakin massif, termasuk sorotan tajam dari DPRD Lembata yang meminta dirinya mundur, Lambertus tidak menampik adanya kekurangan dalam tubuh PDAM. Namun ia juga menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh butuh komitmen dan intervensi dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan pusat.

“Saya tidak menolak kritik. Ini jadi pelajaran untuk kami. Tapi saya juga ingin sampaikan bahwa PDAM tidak bisa berdiri sendiri. Sistem air bersih yang andal hanya bisa dibangun dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah,” pungkasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi persoalan ini karena pihaknya tengah berupaya melakukan perbaikan teknis jangka pendek dan menyusun strategi jangka panjang.

Sementara itu, tuntutan publik terhadap evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDAM kian menguat. Desakan pemecatan terhadap Lambertus Ola Hara makin nyaring terdengar, terutama dari para tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga legislatif daerah. Namun publik kini menanti, apakah klarifikasi ini akan cukup untuk meredam kemarahan warga dan lembaga DPRD, atau justru menjadi pemicu tuntutan yang lebih besar terhadap pembenahan total sektor air bersih di Kabupaten Lembata.(*)