Masyarakat Atadei RDP dengan DPRD, Mereka Komit Tolak Proyek Geothermal

SEKITAR 100 warga yang tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Tolak Geothermal Atadei mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (22/10/2026). Mereka menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei yang akan dilakukan PLN UIP Nusra.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung pukul 13.30 hingga 17.00 Wita itu, warga menyampaikan keberatan terhadap rencana proyek yang dinilai belum disertai penjelasan memadai mengenai manfaat, risiko, dan dampaknya bagi masyarakat.

Forum tersebut terdiri atas tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta didampingi para imam Katolik. Mereka menilai pemerintah daerah dan PLN UIP Nusra lebih berfokus pada pengadaan tanah daripada memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat tentang proyek panas bumi.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lembata, Fransiskus Xaverius B. Namang, dan dihadiri Ketua DPRD Safrudin Sira, Wakil Ketua II Gewura Fransiskus, serta sembilan anggota DPRD lainnya dari total 22 anggota.

Kehadiran anggota DPRD yang terbatas memicu kekecewaan warga. Mereka datang ke rumah rakyat untuk menyampaikan persoalan yang menyangkut ruang hidup dan masa depan desa, tetapi tidak semua wakil rakyat hadir mendengarkan langsung aspirasi tersebut.

Koordinator Forum Solidaritas Masyarakat Tolak Geothermal Atadei, Fransiskus Limawai, mengatakan kedatangan mereka dilatarbelakangi keresahan masyarakat dan minimnya komunikasi antara wakil rakyat dengan warga yang terdampak rencana proyek.

Menurut dia, masyarakat merasa harus datang sendiri ke DPRD karena persoalan geothermal, terutama di Desa Atakore, belum dibicarakan secara memadai bersama warga.

Ia menilai pendekatan pemerintah daerah dan PLN UIP Nusra yang berfokus pada pengadaan tanah tanpa sosialisasi menyeluruh telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kajian JPIC OFM Jadi Dasar Penolakan

Dalam RDPU tersebut, Pater Mikael Pruhe, OFM, dari JPIC OFM membacakan surat pernyataan penolakan PLTP Atadei berdasarkan hasil kajian terhadap rencana pembangunan panas bumi di wilayah tersebut.

JPIC OFM diminta Uskup Larantuka membantu melakukan kajian. Masyarakat Desa Atakore juga meminta lembaga tersebut mendampingi perjuangan mereka menolak proyek geothermal.

Kajian itu mencakup aspek sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, serta hak-hak masyarakat yang dijamin undang-undang.

Ada sepuluh pokok perhatian yang menjadi dasar penolakan. Di antaranya, risiko pembangunan geothermal di pulau kecil Lembata yang berada dalam kawasan Ring of Fire, hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik, perlindungan masyarakat adat, kewajiban menjaga lingkungan, serta penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan.

Kajian tersebut juga mengangkat pengalaman proyek geothermal Daratei-Mataloko sebagai bahan pembelajaran, potensi ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat, hak Gereja menyampaikan suara profetis, serta sikap masyarakat di seluruh wilayah kerja panas bumi Atadei.

Pokok-pokok tersebut menjadi landasan bagi forum untuk mempertanyakan apakah pembangunan PLTP Atadei telah mempertimbangkan keselamatan, hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara memadai.

Perempuan Mengaku Takut Adanya Konflik

Ketua Kelompok Perempuan Akar Rumput (PAR) Ina Kar, Regina Lipat, menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran anggota DPRD. Ia mengaku baru pertama kali datang ke rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi justru mendapati banyak kursi anggota dewan kosong.

Regina juga mengungkapkan keresahan perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga, yang menurutnya merasa terganggu dan takut ketika malam tiba karena kedatangan pihak PLN UIP Nusra ke desa untuk membujuk warga menjual tanah.

Menurut Regina, persoalan geothermal telah memicu konflik internal di desa, baik di antara anggota keluarga maupun antara masyarakat dan pemerintah desa.

Ia menegaskan, masyarakat yang menolak proyek tersebut telah memperkuat komitmen melalui ritual adat Likup Lewor. Menurutnya, sikap itu menunjukkan keteguhan masyarakat dalam mempertahankan wilayah dan ruang hidup mereka.

Pernyataan Regina memperlihatkan bahwa polemik geothermal tidak lagi sebatas persoalan pembangunan energi. Persoalan ini juga menyentuh hubungan sosial, ketenangan warga, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

PDIP Tegas Menolak

Dalam sesi tanggapan, anggota DPRD Lembata dari Fraksi PDI Perjuangan, Sebastianus Muri, menyatakan dukungannya terhadap penolakan geothermal di Lembata.

Ia mengingatkan bahwa sebaik apapun program dan kebijakan pemerintah, pelaksanaannya tetap berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Sebastianus juga menyinggung konsep dosa ekologis dalam ajaran Gereja, yakni tindakan yang merusak lingkungan dan mengganggu relasi manusia dengan alam.

Atas dasar itu, ia menyatakan sikap tegas menolak pembangunan geothermal di Lembata.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu tanggapan anggota DPRD terhadap keresahan warga. Namun, sikap politik seorang anggota dewan belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan. Masyarakat masih menunggu tindak lanjut kelembagaan dan penjelasan resmi dari pemerintah daerah serta pihak PLN.

DPRD Janji Tindaklanjuti  Aspirasi

RDPU menghasilkan lima kesimpulan yang dibacakan pimpinan rapat dan disetujui Forum Solidaritas Masyarakat Tolak Geothermal Atadei.

Pertama, DPRD menerima dan menghormati aspirasi masyarakat sebagai bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kedua, penolakan terhadap geothermal Atadei harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan pihak PLN terkait. Aspirasi tersebut tidak boleh diabaikan atau dianggap sebagai hambatan pembangunan.

Ketiga, DPRD mendorong pemerintah daerah dan PLN memberikan penjelasan resmi mengenai kelayakan lokasi, aspek keselamatan, dampak sosial ekonomi, perlindungan lingkungan, serta mekanisme penyelesaian keberatan masyarakat.

Keempat, DPRD berjanji menindaklanjuti hasil RDPU sesuai kewenangan dan mekanisme kelembagaan, termasuk meneruskan aspirasi warga kepada pemerintah.

Kelima, keselamatan masyarakat, perlindungan ruang hidup, dan kepastian hukum harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Hasil RDPU akan menjadi bahan tindak lanjut untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, PLN, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

Sebelum rapat ditutup, Fransiskus Limawai menyerahkan surat pernyataan penolakan PLTP Atadei kepada pimpinan rapat.(*)