Jalan Rusak Menelan Lima Nyawa, Pemerintah Lembata Gagal Melindungi Rakyatnya

KECELAKAAN maut melibatkan dump truk yang mengangkut 15 penumpang terjadi di ruas jalan menanjak wilayah Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/10/2026) pagi.

Lima penumpang perempuan meninggal dunia. Sepuluh penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Kecelakaan tunggal itu kemudian memunculkan sorotan terhadap kondisi jalan di segmen Lerahinga menuju puncak Bengkari. Tokoh muda Lebatukan, Andi Lazar, menilai tragedi tersebut tidak semata-mata harus dilihat sebagai kecelakaan lalu lintas.

Menurut Andi, kondisi jalan yang rusak parah di wilayah pegunungan Lebatukan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD Lembata.

Ia menyebut akses Lerahinga-Bengkari telah lama berada dalam kondisi buruk dan, menurut dia, belum mendapat penanganan pembangunan yang memadai sejak Lembata berdiri sebagai kabupaten.

“Tragedi ini menunjukkan bahwa layanan dasar seperti akses jalan belum menjadi perhatian serius. Pemerintah seolah tutup mata dan selalu alpa melihat kondisi jalan di sana,” kata Andi.

Andi mengatakan akses jalan merupakan bagian mendasar dari pelayanan publik. Jalan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi.

Ia meminta pemerintah tidak menjadikan kondisi ekonomi warga sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Lima belas warga yang menjadi korban, menurut dia, merupakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Mereka memilih menumpang dump truk karena biaya transportasi lain dinilai terlalu mahal untuk perjalanan menuju kawasan pegunungan.

“Mereka masyarakat kecil. Mereka pergi mencari kemiri karena tekanan ekonomi. Kalau menggunakan ojek, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar karena aksesnya jauh,” kata Andi.

Persoalan itu, menurut dia, memperlihatkan hubungan antara kemiskinan, keterbatasan transportasi dan buruknya infrastruktur. Warga tetap harus bergerak menuju wilayah produksi untuk mencari penghasilan, sementara pilihan transportasi mereka terbatas

Andi mengatakan terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Namun, ia menempatkan kondisi jalan sebagai salah satu persoalan yang harus segera diperiksa dan ditangani pemerintah.

Menurut dia, jalan di kawasan tersebut berada dalam kondisi rusak parah dan ekstrem. Kondisi itu, kata dia, memperbesar risiko bagi kendaraan yang membawa masyarakat menuju kawasan pegunungan.

“Terlepas dari ada banyak variabel yang memungkinkan kecelakaan itu terjadi, hal pertama yang harus dilihat adalah akses jalan yang buruk, rusak parah dan ekstrem,” katanya.

Ia juga menyebut kecelakaan serupa bukan persoalan baru di kawasan pegunungan Lebatukan. Menurut Andi, sejumlah kecelakaan pernah terjadi di wilayah tersebut dan kondisi jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata memasukkan pembangunan dan perbaikan ruas jalan tersebut sebagai prioritas dalam APBD 2027.

Andi menilai pemerintah tidak cukup hanya merespons setelah kecelakaan terjadi. Pemerintah, menurut dia, harus membangun infrastruktur yang dapat mengurangi risiko keselamatan warga.

“Kalau tuntutan ini tidak dikabulkan, pemerintah sudah pasti lalai dalam melindungi rakyatnya,” ujar Andi.

Ia juga menyoroti posisi sejumlah pejabat dan anggota DPRD Lembata yang berasal dari wilayah Lebatukan. Menurut dia, keberadaan mereka semestinya dapat memperkuat perhatian terhadap persoalan infrastruktur di daerah tersebut.

“Seolah-olah pemerintah daerah dan DPRD abai dan tutup mata terhadap hal yang sangat mendasar seperti ini,” katanya.

Andi mengatakan ruas jalan menuju kawasan pegunungan Lebatukan memiliki fungsi ekonomi. Wilayah tersebut merupakan kawasan potensial bagi komoditas pertanian dan hasil perkebunan masyarakat.

Karena itu, pembangunan jalan tidak hanya menyangkut kenyamanan perjalanan. Jalan yang layak juga menentukan kelancaran distribusi komoditas dari kawasan produksi menuju pusat-pusat perdagangan.

“Segmen jalan di daerah pegunungan itu merupakan daerah potensial untuk komoditas. Bukan hanya untuk memudahkan perjalanan, tetapi juga memperlancar seluruh akses ekonomi masyarakat,” katanya.

Tragedi Lerahinga, bagi Andi, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan pegunungan Lebatukan.

Ia meminta pemerintah segera melakukan tindakan dan merespons persoalan tersebut dengan kebijakan konkret, terutama melalui penganggaran pada 2027.(*)