Jalan Rusak di Kawasan Pegunungan Lebatukan Harus Masuk Prioritas APBD 2027

TOKOH muda asal Lebatukan, Andi Lazar, menilai kecelakaan maut dump truk yang mengangkut 15 penumpang di Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/10/2026), tidak bisa hanya diperlakukan sebagai kecelakaan lalu lintas. Tragedi yang menewaskan lima perempuan dan melukai sepuluh penumpang itu harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Lembata.

Andi mendesak pemerintah daerah memasukkan pembangunan dan perbaikan ruas jalan di kawasan pegunungan Lebatukan ke dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Menurut dia, pemerintah tidak boleh hanya bereaksi setelah warga meninggal akibat kecelakaan.

“Kalau tuntutan ini tidak dikabulkan, pemerintah sudah pasti lalai dalam melindungi rakyatnya,” ujar Andi.

Ia menilai kondisi jalan di wilayah Lebatukan menunjukkan persoalan pelayanan publik yang belum ditangani secara memadai. Pemerintah daerah dan DPRD Lembata, menurut dia, harus bertanggung jawab memastikan masyarakat memiliki akses jalan yang layak dan aman.

Andi juga menyoroti keberadaan sejumlah pejabat pemerintah daerah dan anggota DPRD Lembata yang berasal dari Lebatukan. Ia mempertanyakan perhatian mereka terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

“Seolah-olah pemerintah daerah dan DPRD abai dan tutup mata terhadap hal yang sangat mendasar seperti ini,” katanya.

Menurut dia, akses jalan Lerahinga-Bengkari telah lama berada dalam kondisi buruk. Ia menilai penanganan ruas tersebut belum memadai sejak Lembata berdiri sebagai kabupaten.

Kondisi jalan itu, kata dia, tidak hanya mengancam keselamatan pengguna, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Kawasan pegunungan Lebatukan memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang membutuhkan akses transportasi untuk mengangkut hasil produksi menuju pusat perdagangan.

“Segmen jalan di daerah pegunungan itu merupakan daerah potensial untuk komoditas. Bukan hanya untuk memudahkan perjalanan, tetapi juga memperlancar seluruh akses ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan jalan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diperhatikan pemerintah. Karena itu, kondisi jalan yang rusak parah tidak boleh terus dibiarkan tanpa penanganan yang jelas.

“Tragedi ini menunjukkan bahwa layanan dasar seperti akses jalan belum menjadi perhatian serius. Pemerintah seolah tutup mata dan selalu alpa melihat kondisi jalan di sana,” katanya.

Dia juga menyoroti kondisi ekonomi para korban kecelakaan. Menurut Andi, keterbatasan kemampuan ekonomi membuat masyarakat memilih menumpang dump truk untuk menuju kawasan pegunungan, termasuk mencari kemiri sebagai sumber penghasilan.

Biaya transportasi alternatif, seperti ojek, dinilai terlalu mahal bagi warga yang harus menempuh perjalanan jauh.

“Mereka masyarakat kecil. Mereka pergi mencari kemiri karena tekanan ekonomi. Kalau menggunakan ojek, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar karena aksesnya jauh,” kata Andi.

Menurutnya, kondisi itu memperlihatkan persoalan yang saling berkaitan antara kemiskinan, keterbatasan transportasi, dan buruknya infrastruktur. Masyarakat harus tetap menuju kawasan produksi untuk memperoleh penghasilan, tetapi tidak memiliki banyak pilihan transportasi yang terjangkau.

Dirinya mengakui kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi berbagai faktor. Namun, ia meminta pemerintah segera memeriksa kondisi jalan sebagai salah satu aspek yang perlu dievaluasi dalam tragedi Lerahinga.

“Terlepas dari ada banyak variabel yang memungkinkan kecelakaan itu terjadi, hal pertama yang harus dilihat adalah akses jalan yang buruk, rusak parah dan ekstrem,” ujarnya.

Ia juga menyebut kecelakaan serupa bukan persoalan baru di kawasan pegunungan Lebatukan. Menurut dia, kejadian-kejadian sebelumnya seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan mengurangi risiko kecelakaan.

Andi meminta Pemerintah Kabupaten Lembata dan DPRD tidak berhenti pada pernyataan belasungkawa atau respons sesaat setelah tragedi. Ia mendesak adanya keputusan anggaran yang jelas untuk memperbaiki akses jalan di kawasan tersebut.

“Barang ini penting dan mendesak, pemerintah harus segera eksekusi,” tegasnya.

Baginya, APBD 2027 harus menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan jalan di Lebatukan. Jika ruas jalan yang selama ini dikeluhkan warga kembali diabaikan, pemerintah dinilai gagal menjadikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas pembangunan.(*)