Nelayan Lembata Mengeluh Karena Program NTT Masih Sebatas Janji 

SEJUMLAH masyarakat nelayan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan pelaksanaan program Nelayan Tani Ternak atau NTT yang menjadi salah satu arah utama pembangunan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq dan Wakil Bupati Muhammad Nasir.

Para nelayan menilai program yang menempatkan nelayan sebagai salah satu sektor ekonomi rakyat belum memberikan perubahan yang berarti terhadap kehidupan mereka. Keluhan itu terutama berkaitan dengan biaya melaut, ketersediaan sarana produksi, akses bahan bakar, fasilitas perikanan, hingga pemasaran hasil tangkapan.

Program NTT sebenarnya ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat Lembata. Dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029, pemerintah daerah menetapkan visi Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam enam misi pembangunan dan 20 prioritas unggulan NTT.

Namun, bagi sebagian nelayan, ukuran keberhasilan program bukan berada pada dokumen perencanaan. Ukurannya adalah apakah mereka lebih mudah memperoleh BBM, memiliki alat tangkap yang memadai, memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik, dan mendapatkan harga jual yang layak.

“Apa yang nyata dari program Nelayan itu, kan kami rasa belum ada,” ujar Irham, nelayan di Balauring.

Pemerintah Kabupaten Lembata sendiri mencantumkan sektor perikanan sebagai bagian dari prioritas NTT. Dalam dokumen pembangunan daerah, sektor tersebut diarahkan pada pengembangan perikanan dari hulu sampai hilir.

Cakupan program nelayan antara lain pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk menekan biaya produksi dan memastikan nelayan memperoleh BBM bersubsidi secara tepat sasaran.

Selain BBM, pemerintah merancang penyediaan sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan. Program itu mencakup kapal, alat tangkap ramah lingkungan, tambak ikan, cold storage, industri garam, dan penguatan Tempat Pelelangan Ikan atau TPI.

Sektor nelayan juga ditempatkan dalam skema pengembangan klaster pertanian, peternakan dan perikanan. Pemerintah menargetkan keterhubungan sektor tersebut dari hulu hingga hilir sehingga produksi masyarakat tidak berhenti pada kegiatan menangkap ikan, tetapi dapat masuk ke pengolahan dan pemasaran.

Program NTT juga mencantumkan jaminan pemasaran komoditas perikanan. Pemerintah menargetkan adanya kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat sehingga nelayan tidak sepenuhnya bergantung kepada pedagang pengumpul.

Kemudian terdapat agenda hilirisasi komoditas unggulan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung seperti pabrik es dan industri tepung ikan. Hilirisasi tersebut seharusnya membuat hasil perikanan memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan keluar Lembata.

“Pemerintah hanya kejar administrasi kantoran saja, dan itu kami tidak butuh. Coba tunjukan satu saja hasil dari program NTT khusus sektor Nelayan,” ungkap Saleh Koda, nelayan di Lewoleba.

Dalam pelaksanaan program 2025, Pemkab Lembata menyebut telah menjalankan sejumlah kegiatan di sektor perikanan. Di antaranya pelatihan nelayan, bantuan kapal dan alat tangkap, pembangunan Kampung Budidaya Merah Putih serta koordinasi pengembangan garam nasional.

Persoalannya, klaim program tersebut belum sepenuhnya identik dengan pengalaman yang dirasakan nelayan.

Keluhan masyarakat menunjukkan adanya jarak antara program yang tertulis dalam dokumen pembangunan dan kondisi ekonomi nelayan di lapangan.

Jika program NTT dimaksudkan sebagai motor penggerak perubahan ekonomi masyarakat, maka hasilnya semestinya dapat diukur dari perubahan pendapatan nelayan, biaya produksi, volume produksi perikanan, akses BBM, kepastian pasar, serta ketersediaan fasilitas perikanan.

Pemerintah Kabupaten Lembata sebelumnya menyebut NTT bukan sekadar slogan pembangunan. Dalam dokumen RPJMD, NTT disebut sebagai peta jalan pembangunan yang diarahkan untuk menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong perubahan nyata.

Karena itu, keluhan nelayan menjadi pertanyaan terhadap efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Kalau nelayan masih menghadapi persoalan dasar saat melaut dan memasarkan hasil tangkapan, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana program Nelayan Tani Ternak telah benar-benar bekerja.

Pasalnya, program NTT pada akhirnya tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Ukurannya adalah apakah kehidupan nelayan berubah. Dan sejauh keluhan masyarakat masih muncul, persoalan itu belum selesai.(*)