Bupati Kanis Sebut Surat Somasi Itu Masalah Pribadi Bukan Urusan Pemda

SURAT somasi yang disebut berkaitan dengan persoalan utang-piutang Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq beredar luas di media sosial. Menanggapi isu tersebut, Bupati Kanis menegaskan persoalan yang menjadi dasar somasi merupakan urusan pribadi dan tidak berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Bupati Kanis mengatakan dirinya menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, ia membantah persoalan dalam somasi tersebut memiliki hubungan dengan proyek pemerintah, keuangan daerah, aset daerah, maupun kebijakan Pemkab Lembata.

“Saya tegaskan dengan sangat jelas, persoalan yang menjadi dasar somasi ini adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitan sama sekali dengan proyek pemerintah, keuangan daerah, aset daerah, maupun kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata,” kata Bupati Kanis dalam pernyataannya, Minggu (6/8/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut juga tidak berkaitan dengan tugas, fungsi, ataupun kewenangannya sebagai Bupati Lembata.

Ketua PAN Lembata ini meminta persoalan itu tidak dikaitkan dengan hubungan kerja antara dirinya dan Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir. Ia menegaskan pemerintahan daerah tetap solid dan keduanya tetap menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat.

“Persoalan ini tidak boleh dan tidak akan dijadikan alasan atau bahan untuk menimbulkan keretakan, pertentangan, atau polemik antara Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.

Minta Warga Tak Terprovokasi

Bupati Kanis juga mengimbau masyarakat Lembata tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta warga tidak membuat kesimpulan hanya berdasarkan potongan berita atau unggahan yang belum terverifikasi.

“Saya tidak mau menghakimi siapapun. Ada jalur hukum yang berlaku, ada aturan yang harus diikuti. Selesaikanlah persoalan itu di tempat yang tepat, melalui mekanisme hukum yang sah dan adil,” katanya.

Ia juga meminta urusan pribadi tidak dibawa ke ranah pemerintahan ataupun dikaitkan dengan nama baik lembaga pemerintah daerah.

Ia menilai kepentingan masyarakat Lembata jauh lebih penting dibandingkan persoalan pribadi yang melibatkan pihak tertentu.

Dirinya mengingatkan agar polemik tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan lainnya.

“Bagi saya, jabatan ini adalah amanah, bukan alat kepentingan pribadi. Pemerintahan Kabupaten Lembata tetap solid, tetap berjalan, tetap fokus bekerja,” tegasnya.

Mantan Kadis Pertanian Lembata ini memastikan pelayanan publik dan pembangunan di Lembata tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Ia kembali mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketenangan daerah di tengah beredarnya surat somasi tersebut.

“Mari kita jaga Lembata tetap damai, tetap aman, tetap teduh. Tempatkan urusan pribadi pada tempatnya sebagai urusan pribadi,” pungkasnya.(*)