Paradoks Pembangunan di Rumah Bersama: Catatan atas Pidato Bupati dalam HUT Kabupaten Lembata 2026

PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Lembata pada 12 Oktober 2026 menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menyampaikan capaian pembangunan. Dalam pidato resminya, Bupati P. Kanisius Tuaq menampilkan sejumlah indikator yang diposisikan sebagai tanda kemajuan. Semua capaian itu dirangkai dalam tema besar: “Dengan Semangat Taan Tou, Melangkah Bersama Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, SDM Unggul, serta Nelayan-Tani-Ternak Berdaya.”

Di permukaan, pidato tersebut membangun optimisme. Lembata digambarkan sedang bergerak menuju ekonomi yang lebih produktif, pemerintahan yang lebih efektif, dan masyarakat yang semakin berdaya. Namun, pembacaan kritis terhadap klaim dengan angka-angka yang disampaikan justru memperlihatkan paradoks yang perlu dicatat bersama.

Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menolak seluruh program pemerintah atau mengabaikan kerja para petani, nelayan, peternak, aparatur, dan kelompok masyarakat. Sebaliknya, tulisan ini hendak menempatkan capaian-capaian tersebut dalam pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Lembata adalah sebuah “rumah bersama” yang sudah dihuni secara setara? Apakah kebijakan pembangunan telah menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat, atau baru berkutat pada peningkatan produksi, pencatatan angka, dan pameran proyek? 

Ketergantungan Fiskal, Produksi, dan Propaganda Kesejahteraan

Dalam pidatonya, bupati menyatakan bahwa bantuan APBN pada 2026 mencapai lebih dari Rp89 miliar, naik sekitar Rp56 miliar dari sekitar Rp32 miliar lebih pada 2025. Kenaikan ini disebut sebagai bukti bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat berjalan baik. Secara politik, capaian ini seringkali dipahami sebagai hasil kerja lobi dan koordinasi antarlembaga. 

Namun, secara ekonomi-politik, perayaan yang berlebihan atas peningkatan transfer pusat adalah sebuah tanda “bahaya”. Sebab, daerah otonom tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan administrasi atau menyerap program pusat. Otonomi yang substantif menuntut kemampuan daerah menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sendiri serta memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai prioritas lokal. Ketika pembangunan terlalu bergantung pada APBN, maka ritme pembangunan daerah sangat mudah ditentukan oleh agenda kementerian, desain program nasional, petunjuk teknis, dan keputusan anggaran di Jakarta.

Ketergantungan itu dapat menimbulkan apa yang secara sederhana disebut sebagai sindrom ketergantungan fiskal. Pemerintah daerah menjadi semakin piawai mengusulkan proyek, membangun komunikasi politik, dan menyesuaikan dokumen dengan kebutuhan pusat, tetapi belum tentu semakin kuat dalam membangun sumber pendapatan daerah, pasar lokal, koperasi produktif, industri pengolahan, maupun kelembagaan ekonomi rakyat. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah berisiko lebih berfungsi sebagai pengelola proyek daripada sebagai perancang ekonomi lokal.

Tentu saja, persoalannya bukan bahwa Lembata harus menolak APBN. Sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan keterbatasan fiskal, dukungan pusat jelas penting. Tetapi bantuan pusat harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah, bukan menciptakan ketergantungan baru. Maka, setiap rupiah transfer dari pusat perlu selalu diuji: apakah ia memperbesar kemampuan petani menjual hasil panen, membantu nelayan menyimpan ikan, menjamin koperasi mengelola pasar, memfasilitasi desa meningkatkan nilai tambah komoditas, memastikan UMKM berdaulat, atau justru hanya menghasilkan bangunan dan proyek yang hidup selama masa anggaran?

Paradoks paling tajam dalam pidato bupati muncul di sektor perikanan. Produksi perikanan pada 2025 tercatat sebesar 6.814,57 ton, kemudian meningkat menjadi 6.906,8 ton sampai September 2026. Kenaikan produksi ini tentu layak dicatat sebagai hasil kerja nelayan dan dukungan sarana perikanan. Namun, pada saat yang sama, penjualan perikanan antarpulau turun sangat besar, yaitu dari 1.900,04 ton dengan nilai transaksi sekitar Rp22,27 miliar pada 2025, menjadi 648,002 ton dengan nilai transaksi sekitar Rp7,08 miliar sampai September 2026.

Dengan kata lain, produksi ikan meningkat, tetapi volume ikan yang dipasarkan ke luar daerah dan nilai transaksinya justru menurun drastis. Data tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai catatan biasa. Ia menunjukkan kemungkinan adanya gangguan serius dalam tata niaga, yaitu akses pasar yang memburuk, biaya pengiriman antarpulau yang tinggi, lemahnya fasilitas penyimpanan, minimnya rantai dingin (cold chain), keterbatasan pengolahan hasil laut, atau posisi tawar nelayan yang lemah di hadapan pembeli dan distributor.

Bupati juga menyebut pembangunan enam titik Kampung Nelayan Merah Putih dengan nilai anggaran kurang lebih Rp36 miliar sebagai sarana perikanan, kelembagaan koperasi, integrasi hulu-hilir, dan akses pasar nelayan. Ini adalah arah yang secara konseptual menjanjikan. Namun, nilai proyek dan proses ground breaking tidak boleh menggantikan pertanyaan pokok: apakah nelayan benar-benar mendapat harga yang layak, apakah ikan bisa disimpan saat pasar lesu, apakah koperasi nelayan dikendalikan nelayan sendiri, dan apakah ada kontrak pembelian yang melindungi produsen kecil? Sudah sejauh mana pertanyaan ini dijawab secara jujur?

Pembangunan perikanan tidak dapat berhenti pada perahu, alat tangkap, bangunan, dan seremoni proyek. Nelayan tidak hidup dari gunting pita. Mereka hidup dari harga ikan, biaya solar, kepastian pembeli, transportasi, akses penyimpanan, dan kemampuan mempertahankan pendapatan ketika hasil tangkapan melimpah. Karena itu, peningkatan produksi tanpa perlindungan tata niaga dapat berubah menjadi paradoks: nelayan bekerja lebih keras, membawa ikan lebih banyak, tetapi tidak selalu pulang dengan pendapatan yang lebih baik.

Paradoks yang sama muncul lebih terang di sektor jagung. Pemerintah menyebut penyaluran bantuan benih yang terus meningkat: 11.500 kg pada 2024 dengan anggaran Rp810 juta; 53.250 kg pada 2025 dengan anggaran Rp5,265 miliar; dan 103.245 kg pada 2026—gabungan APBN dan APBD II—dengan anggaran Rp9,84 miliar. Produksi jagung juga meningkat, dari 31.764 ton pada 2025 menjadi 34.200 ton pada musim panen Maret–Mei 2026.

Namun, data penyerapan pasar justru memperlihatkan ketimpangan yang sulit diabaikan. Pemerintah membeli sekitar 107,78 ton jagung tongkol, sedangkan swasta atau pihak ketiga membeli sekitar 684,26 ton jagung pipilan. Jika dua angka itu dijumlahkan, penyerapan yang disebutkan dalam pidato hanya sekitar 792,04 ton. Dibandingkan dengan produksi 34.200 ton, jumlah tersebut bahkan belum mencapai 3 persen dari total produksi yang dilaporkan.

Angka ini tidak serta-merta berarti seluruh sisa jagung tidak terjual, sebab pidato tidak memberikan data lengkap tentang konsumsi rumah tangga, penjualan informal, stok petani, benih, pakan ternak, atau transaksi melalui saluran lain. Namun, justru di situlah persoalannya: pemerintah menyampaikan angka produksi secara besar dan optimistis, tetapi tidak memberikan gambaran transparan mengenai ke mana puluhan ribu ton jagung itu mengalir, pada harga berapa dijual, berapa yang tersimpan, berapa yang rusak, dan berapa petani yang mengalami kerugian.

Dalam logika pembangunan yang terlalu berpusat pada produksi, keberhasilan sering diukur dari luas tanam, jumlah benih, kuantitas panen, atau tonase komoditas. Padahal, bagi petani, keberhasilan bukan sekadar panen. Keberhasilan berarti panen dapat diuangkan dengan harga yang adil. Petani tidak bisa membayar pendidikan anak, cicilan, kebutuhan pangan, pupuk, dan transportasi dengan angka tonase. Mereka membutuhkan pasar, pengolahan, gudang, akses logistik, pembeli yang pasti, serta perlindungan dari jatuhnya harga pada masa panen raya.

Karena itu, pembangunan Klaster Jagung Industri tidak cukup diukur dari pembangunan kawasan atau rencana produksi setiap musim. Klaster baru bermakna bila ada industri pengeringan, pakan ternak, pengolahan pangan, pembelian kontraktual, koperasi yang kuat, akses ekspor antarpulau, dan dana stabilisasi harga. Tanpa struktur hilir tersebut, “klaster” dapat menjadi nama baru bagi masalah lama. Petani diminta menanam lebih banyak, tetapi dibiarkan menghadapi pasar sendirian.

Dalam pidato tersebut, Nilai Tukar Petani atau NTP tahun 2026 disebut mencapai 107,9 dan dipakai sebagai gambaran bahwa daya tukar petani semakin membaik. Secara metodologis, NTP dihitung melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Jika NTP berada di atas 100, secara umum hal itu berarti kenaikan harga yang diterima petani lebih tinggi daripada kenaikan biaya konsumsi dan biaya produksi yang mereka tanggung. Dalam arti teknis, NTP 107,9 dapat menunjukkan posisi harga yang relatif lebih baik dibandingkan periode dasar perhitungan.

Namun, NTP tidak boleh diperlakukan sebagai bukti mutlak bahwa petani telah sejahtera. Pertama, NTP adalah indikator agregat. Ia dapat menggabungkan sejumlah subsektor dengan kondisi yang sangat berbeda: tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, bahkan komponen ekonomi rumah tangga tani. Kenaikan harga pada satu komoditas dapat memperbaiki angka rata-rata, sementara petani jagung yang kesulitan menjual hasil panen tetap mengalami tekanan ekonomi.

Kedua, NTP lebih banyak menangkap rasio harga, bukan volume transaksi aktual. Seorang petani mungkin menerima harga jagung yang secara statistik cukup baik, tetapi bila ia hanya mampu menjual sedikit hasil panennya karena pembeli terbatas, maka pendapatan riilnya tetap rendah. Dalam kasus Lembata, produksi jagung dilaporkan meningkat hingga 34.200 ton, sementara pembelian pemerintah dan pihak ketiga yang disebutkan jauh lebih kecil. Artinya, angka NTP yang baik belum menjawab pertanyaan paling penting: berapa banyak petani benar-benar berhasil menjual hasilnya?

Ketiga, wilayah kepulauan menghadapi persoalan biaya yang tidak selalu mudah ditangkap oleh survei statistik periodik. Harga pupuk, biaya angkut dari desa ke kota, ongkos pelayaran, BBM untuk mesin perahu, dan biaya distribusi antarpulau dapat berubah cepat. Bila biaya-biaya ini tidak tertangkap secara akurat dalam komponen indeks harga yang dibayar petani, maka NTP dapat terlihat lebih baik daripada kondisi ekonomi nyata yang dirasakan rumah tangga produsen.

Karena itu, klaim kesejahteraan berdasarkan NTP 107,9 perlu dilengkapi oleh data yang lebih konkret. Berapa pendapatan bersih rumah tangga tani, jumlah panen yang terjual, harga di tingkat petani, biaya logistik, utang produksi, stok yang tidak terserap, dan kepemilikan aset produktif? Tanpa data tersebut, NTP berisiko berubah menjadi fetisisme angka di mana statistik diperlakukan sebagai kenyataan, sementara pengalaman ekonomi rakyat justru tersembunyi di balik klaim rata-rata.

Infrastruktur, Elite Ekonomi, dan Kooptasi Solidaritas

Pidato bupati juga memperlihatkan kecenderungan kuat untuk menjadikan proyek fisik sebagai simbol utama kemajuan. Selain Kampung Nelayan Merah Putih dengan biaya Rp36 miliar, ada jalan Jalur Tengah Waikomo–Wulandoni sepanjang 27,5 km, pembangunan irigasi Waipae, pembenahan jalan dan sistem air, Rumah Potong Unggas, Bukit Hog, Bukit Ruminansia, laboratorium kesehatan hewan, serta berbagai proyek pengembangan perkebunan dan peternakan.

Pembangunan infrastruktur tentu tidak salah. Jalan, irigasi, air bersih, rumah potong, laboratorium hewan, sarana nelayan, dan fasilitas produksi memang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, pembangunan menjadi problematis ketika keberhasilan pemerintah dinilai terutama dari nilai anggaran, jumlah proyek, nama kawasan, atau bangunan yang diresmikan, bukan dari perubahan riil yang dialami warga setelah proyek selesai.

Sebuah Rumah Potong Unggas, misalnya, harus diuji dari kapasitas operasionalnya, biaya jasa bagi peternak kecil, akses kelompok peternak terhadap fasilitas tersebut, volume produksi yang diproses, standar kesehatan, jaringan penjualan, dan dampaknya terhadap harga ayam lokal. Demikian pula Kampung Nelayan Merah Putih: pertanyaan pokoknya bukan semata apakah proyek dibangun, tetapi apakah nelayan memiliki posisi menentukan dalam koperasi, apakah fasilitasnya berfungsi, dan apakah nilai tambah benar-benar tinggal di Lembata.

Persoalan peternakan ayam memperlihatkan mengapa pembangunan fasilitas produksi saja belum cukup. Sampai sekarang, konflik antara peternak ayam lokal dan distributor ayam beku dari luar daerah masih berlangsung. Harga ayam beku yang jauh lebih murah menjadi tantangan besar bagi peternak lokal, yang harus menanggung biaya produksi dan berhadapan dengan produk dari rantai pasok berskala lebih besar. Dalam situasi seperti ini, peningkatan produksi ayam lokal tidak otomatis menjamin pasar bagi peternak. Tanpa pemetaan biaya produksi, pola distribusi, pembentukan harga, dan daya serap pasar, peternak lokal dapat terus berada dalam posisi yang tidak seimbang. 

Persoalan serupa, dengan taruhan yang jauh lebih besar, terlihat dalam rencana proyek geothermal di Atadei. Di sini, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari janji investasi, pasokan energi, lapangan kerja, atau program sosial. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah warga di sekitar wilayah proyek dilibatkan secara sungguh-sungguh dalam pengambilan keputusan? Apakah keberatan mereka didengar secara bebas dan bermakna? Apakah tanah adat dan ruang hidup mereka mendapat perlindungan yang memadai?

Penolakan warga—termasuk seruan nyaring ‘Tanah Adalah Ibu Kami, Tolak PLTP Atadei’—serta rentetan fakta mengenai manipulasi narasi, intrik kebohongan, penyerobotan lahan, hingga politisasi yang melibatkan lurah maupun kepala desa justru diabaikan oleh PemDa. Alih-alih berpihak pada rakyat, Bupati malah mendesak percepatan proyek bermasalah tersebut. Sikap ini memperlihatkan bahwa pidato Bupati mengenai pembangunan Lembata kontradiktif dengan realitas di lapangan; alih-alih menyejahterakan, kepemimpinannya justru menempatkan masyarakat hanya sebagai objek terdampak yang dipaksa tunduk dan menyesuaikan diri. Itu sungguh memalukan.

Ironi lain tampak dalam pembangunan Jalan Jalur Tengah Waikomo–Wulandoni. Dari total 27,5 km, baru 21 km yang dikerjakan dengan pagu Rp64,04 miliar, sementara sisa 6,5 km masih berada dalam proses evaluasi pra-kontrak. Infrastruktur dasar seperti jalan ini justru sangat menentukan konektivitas rakyat, mulai dari mengangkut hasil kebun, membawa ternak, menghubungkan desa ke pasar, mempercepat pelayanan kesehatan, dan mengurangi biaya distribusi.

Dengan demikian, pemerintah perlu membalik urutan prioritas. Infrastruktur bukan dekorasi pembangunan, melainkan alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia baru bermakna bila memperpendek jarak antara petani dan pasar, nelayan dan pembeli, warga desa dan layanan dasar, serta produk lokal dan nilai tambah. Jika tidak, proyek fisik mudah berubah menjadi monumen anggaran. Terlihat besar di awal, tetapi tidak cukup kuat menopang ekonomi warga dalam jangka panjang.

Tak hanya itu, salah satu detail yang tampak kecil dalam naskah pidato, tetapi sesungguhnya mengandung makna simbolik yang kuat, adalah penyebutan secara personal sembilan pelaku usaha: Benediktus Lelaona, Bonefasius Lembata, Michael Tanudirejo, Yosep Lembata, Wilhelmus Wilianto, H. Muhamad Siong, Antonius James Candra, Junaidi Matan Leuwayang, dan Herman Abdul Karim. Mereka disebut satu per satu di antara daftar tamu kehormatan dalam upacara resmi HUT Kabupaten Lembata.

Penyebutan nama dalam forum resmi oleh kepala daerah tidak sepenuhnya netral. Ia memberi pengakuan, kehormatan, dan kedekatan simbolik dengan pusat kekuasaan daerah. Naskah pidato tidak menjelaskan sektor usaha yang diwakili oleh sembilan nama tersebut, kontribusi khusus yang mendasari penyebutan mereka, atau dasar representasi yang menjadikan mereka tampil sebagai wajah “pelaku usaha” Lembata. Karena itu, publik berhak menanyakan makna politik dari pemilihan tersebut.

Memang penyebutan nama itu sendiri tidak membuktikan bahwa para pengusaha tersebut menguasai pasar, melakukan monopoli, atau terlibat dalam praktik politik perdagangan tertentu. Namun, dari sudut pandang representasi, tindakan itu tetap dapat dikritik. Ketika segelintir pelaku usaha besar memperoleh pengakuan personal dengan nama lengkap, ribuan pelaku ekonomi kecil hadir secara anonim atau tidak disebut sama sekali. Nelayan, petani, peternak, pedagang pasar, pengrajin, pengolah ikan, usaha rumah tangga, pelaku UMKM perempuan, koperasi desa, pemuda usaha digital, dan produsen pangan lokal hadir hanya sebagai kategori abstrak. Yang memiliki modal dan visibilitas memperoleh nama, sedangkan yang menopang ekonomi harian rakyat hanya menjadi latar belakang narasi pembangunan.

Situasi ini memperlihatkan ketimpangan politik pengakuan dari bupati. Ingat, negara tidak hanya bekerja melalui anggaran dan regulasi, tetapi juga melalui bahasa: siapa yang dipanggil, siapa yang dihormati, siapa yang diberi wajah, dan siapa yang cukup diposisikan sebagai massa. Bila “rumah bersama” benar-benar menjadi prinsip pembangunan Lembata, maka pengakuan tidak boleh terkonsentrasi pada elite ekonomi yang sudah memiliki akses. Pemerintah harus menciptakan ruang yang lebih adil bagi koperasi nelayan, kelompok tani, usaha perempuan, pedagang kecil, pelaku industri rumah tangga, kelompok disabilitas produktif, dan pengusaha muda desa. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. PemDa justru menggelar karpet merah perizinan bagi ekspansi masif raksasa ritel modern Alfamart tanpa adanya proyeksi fiskal dan regulasi proteksi yang transparan. Kebijakan ini tidak hanya mengancam local multiplier effect karena menyedot likuiditas uang daerah langsung ke pusat, tetapi juga menyembunyikan ironi kontribusi PAD yang sangat mini. Bahkan aroma konsolidasi elite kekuasaan dan praktik politik rente justru menyeruak benderang. 

“Mulut Manis” Bupati dalam Jargon Lokal?

Tema HUT ke-27 Kabupaten Lembata bertumpu pada semangat Taan Tou. Dalam pidatonya Bupati menerangkan pemaknaan Taan Tou sebagai persaudaraan, kepedulian, gotong royong, tanggung jawab terhadap tanah kelahiran, dan kesediaan meninggalkan cara berpikir “saya” untuk menguatkan cara berpikir “kita”. Secara moral dan budaya, gagasan ini memiliki daya yang besar. Tidak ada pembangunan yang dapat bertahan bila masyarakat kehilangan solidaritas.

Namun, nilai budaya selalu dapat bekerja dalam dua arah. Apalagi dalam politik. Ia dapat menjadi sumber emansipasi, yakni kekuatan warga untuk saling menjaga, bersatu menuntut hak, mengawasi kekuasaan, dan melindungi yang lemah. Tetapi ia juga dapat menjadi alat kooptasi apabila dipakai untuk menuntut kepatuhan warga tanpa menyediakan ruang kritik yang setara. Orang Lembata mengistilahkan situasi ini sebagai “mulut manis”.

Di sinilah pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni menjadi relevan. Bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat aturan, institusi, anggaran, atau paksaan, tetapi juga melalui kemampuan “mulut manis” yang membentuk cara berpikir bersama: membuat kepentingan tertentu tampak sebagai kepentingan semua orang, membuat kritik terasa sebagai ancaman terhadap persatuan, dan membuat kepatuhan tampak sebagai tanda cinta terhadap Lewotana. Itu berbahaya.

Akhirnya, jika Lembata adalah rumah bersama, maka ia tidak boleh dibangun hanya dengan pidato. Rumah bersama dibangun ketika nelayan dapat menjual ikan dengan harga adil, petani tidak dibiarkan memikul sendiri beban surplus panen, peternak kecil terlindungi dari pasar yang timpang, pengusaha kecil memperoleh akses yang sama+adil terhadap kebijakan, dan masyarakat dapat mengkritik pemerintah tanpa dicap mengganggu persatuan. Jika prinsip itu dijalankan, Taan Tou tidak lagi menjadi produk “mulut manis” kekuasaan, melainkan benar-benar menjadi fondasi keadilan bagi Leu Auq-Lewotana Lembata. 

Selamat Ulang Tahun, Lewotana.