Bupati Kanis Kunci 20 Program, Realistis atau Sekadar Menjinakkan Mimpi?

BUPATI Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, resmi “mengunci” 20 program unggulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Di tengah kas daerah yang tak pernah benar-benar cukup, keputusan ini terdengar tegas atau justru terdengar seperti cara lain untuk membatasi ekspektasi.

Musrenbang yang digelar di aula Kantor Bupati Lembata, Selasa (17/3/2026), mempertemukan jajaran elite daerah yakni Ketua DPRD Syafrudin Sira, Sekda Paskalis Ola Tapo Bali, hingga pimpinan OPD. Semua hadir, semua sepakat, setidaknya di atas kertas.

“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, seluruh program harus realistis dan tepat sasaran,” kata Bupati Kanis saat itu.

Pernyataan itu terdengar rasional. Tapi di ruang-ruang publik, kata realistis sering kali diterjemahkan sebagai jangan terlalu berharap.

Sebanyak 20 program prioritas yang dikunci pemerintah berfokus pada sektor nelayan, tani, dan ternak, tiga sektor yang sejak lama disebut sebagai tulang punggung ekonomi, namun belum juga benar-benar berdiri tegak.

Daftar programnya terdengar lengkap yakni infrastruktur pertanian dan perikanan, alat mesin pertanian, klaster komoditas, hingga jaminan pemasaran. Pemerintah juga mendorong hilirisasi dan food estate lahan kering terintegrasi, sebuah istilah besar untuk lahan yang sering kali lebih akrab dengan kekeringan daripada produktivitas.

Di sektor pendukung, SPBN untuk nelayan, penguatan UMKM, koperasi, dan pariwisata ikut masuk paket. Sementara di sektor sosial, peningkatan pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, hingga perlindungan perempuan dan anak kembali diulang sebagai prioritas atau agenda yang hampir selalu hadir tiap tahun, dengan hasil yang sering kali sulit diukur dampaknya.

Tak berhenti di situ, Pemda juga memasukkan penataan kota, pengelolaan sampah, konektivitas antarwilayah, hingga program ekologi berkelanjutan. Sebuah daftar ambisius yang ironisnya lahir dari pengakuan akan keterbatasan anggaran.

Di titik ini, pertanyaannya sederhana, apakah ini strategi fokus, atau sekadar cara merapikan daftar panjang janji agar terlihat lebih masuk akal?

Musrenbang disebut sebagai ruang konsolidasi, bukan seremonial. Namun publik tahu, tantangan terbesar bukan pada dokumen, melainkan pada eksekusi.

Koordinasi lintas sektor yang kerap tersendat, disiplin OPD yang naik-turun, serta pengawasan yang sering tumpul, masih menjadi cerita lama yang belum benar-benar usai.

Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menyelaraskan usulan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, sinkronisasi sering berhenti di meja rapat, sementara di lapangan, realitas berjalan dengan logikanya sendiri.

Keputusan mengunci 20 program bisa jadi langkah berani. Atau justru pengakuan diam-diam bahwa terlalu banyak rencana selama ini tak pernah benar-benar sampai tujuan.(*)