ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
PEMERINTAH Kabupaten Lembata menghadapi dilema serius terkait rencana pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026. Di satu sisi, kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidik mendesak. Di sisi lain, kondisi fiskal daerah disebut berada dalam tekanan berat.
Wakil Ketua II DPRD Lembata, Frans Gewura, mengungkapkan bahwa kebijakan rekrutmen ASN kini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah daerah.
“Daerah seperti makan buah simalakama. Mau buka penerimaan, anggaran tidak siap. Tapi kalau tidak dibuka, kebutuhan tenaga dasar tetap mendesak,” kata Frans, Selasa (24/3/2026).
Menurut dia, salah satu syarat utama pengadaan ASN adalah ketersediaan anggaran. Sementara itu, hampir seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten sedang menghadapi kesulitan keuangan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kondisi fiskal sekarang di ujung mencekam. Ini bukan situasi normal,” ujarnya.
Situasi ini mengemuka setelah terbitnya Surat Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 tentang rekrutmen CPNS tahun 2026. Regulasi tersebut merujuk pada sejumlah aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan kementerian.
Dalam regulasi itu, setiap instansi pemerintah diminta menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Artinya, dasar hukum pengadaan ASN dinilai sudah jelas dan kuat.
Namun, Frans mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam kondisi riil daerah.
“Apakah sudah dikaji secara matang? Jangan sampai kita dipaksa ikut kebijakan pusat, tapi daerah tidak mampu menanggung konsekuensinya,” tanya Frans.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik tidak bisa diabaikan.
“Pemerintah tetap wajib membuka pendaftaran. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” kata Frans.
