SPPG 03 Lembata, Ikhtiar Serius Menjaga Gizi Anak dari Timur Indonesia

UPAYA NEGARA menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia menemukan wujud nyatanya di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 03 Lembata, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan secara sistematis, terukur, dan diawasi ketat.

Berbasis di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kota Lewoleba, SPPG 03 Lembata menjadi salah satu simpul penting implementasi Program MBG di wilayah kepulauan, sekaligus bagian dari agenda nasional yang menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini tidak sekadar membagikan makanan, tetapi menghadirkan pendekatan terpadu yakni gizi seimbang, pemanfaatan bahan pangan lokal, serta pengawasan ketat terhadap kualitas dan kebersihan makanan.

SPPG 03 Lembata dikelola oleh Yayasan Ina Ata Budi Dike dan menjadi satu dari tiga SPPG di Kabupaten Lembata yang saat ini telah resmi beroperasi. Kehadirannya menandai keseriusan daerah dalam menyambut mandat nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan dukungan aktif Polri, TNI, serta berbagai unsur pemerintah daerah.

Koordinator Dapur MBG 03 Lembata, Stef Paokuma, menegaskan bahwa SPPG merupakan garda terdepan pelaksanaan Program MBG di Lembata. Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pemenuhan gizi anak-anak tidak berhenti pada simbol program, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dapur MBG ini wujud nyata kolaborasi pemerintah dan Polri dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak Lembata secara merata dan berkualitas,” ujar Stef.

Pada hari pertama penyaluran pasca peluncuran, Selasa (13/1/2026), SPPG 03 Lembata menyalurkan MBG kepada 1.052 penerima manfaat. Rinciannya, Posyandu Lewoleba Utara sebanyak 84 penerima, TK Nurul Ikhlas 74 anak, TK Don Bosco 78 anak, SD Don Bosco 335 siswa, dan SMP Don Bosco 481 siswa. Sasaran tersebut mencerminkan fokus program pada anak usia dini, pelajar, serta kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi berkelanjutan.

Meski angka penerima manfaat di hari pertama masih terbatas, Stef memastikan kuota MBG akan terus bertambah secara bertahap, menyesuaikan arahan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Penambahan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses.

Dari sisi infrastruktur, dapur MBG SPPG 03 Lembata dinilai sangat representatif. Gedungnya dirancang khusus untuk pengolahan makanan skala besar dengan standar nasional, sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional. Fasilitas pendukung yang memadai menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas menu, kebersihan dapur, serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Tak hanya itu, dapur MBG ini juga menjadi ruang pemberdayaan ekonomi lokal. Sebanyak 52 karyawan dilaporkan bekerja di SPPG 03 Lembata. Seluruhnya merupakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Bagi pengelola, program MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat.

“Kami ingin dapur MBG ini memberi dampak ganda, anak-anak mendapatkan gizi yang baik dan masyarakat dapat kesempatan kerja,” kata Stef.

Soal ketersediaan bahan baku, SPPG 03 Lembata mengklaim kesiapan penuh. Kebutuhan sayur, buah-buahan, daging, serta bahan pendukung menu lainnya dipasok secara rutin, dengan prioritas pada produk lokal. Meski demikian, tantangan infrastruktur dan kesinambungan pasokan tetap menjadi pekerjaan rumah, terutama mengingat kondisi geografis Lembata sebagai wilayah kepulauan.

Peluncuran dapur MBG 03 Lembata turut dihadiri Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir, Kapolres Lembata AKBP Nanang Wahyudi, unsur TNI, Ketua Satgas MBG Kabupaten Lembata Iren Suciadi, serta para Sarjana Penggerak Pembangunan Desa (SPPD) yang akan bertugas mengelola dapur MBG di tingkat kecamatan.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar proyek sektoral, melainkan agenda bersama yang menuntut pengawasan, komitmen, dan kesinambungan. Di Lembata, SPPG 03 menjadi contoh bahwa kebijakan nasional dapat bekerja efektif ketika diterjemahkan dengan pendekatan lokal yang serius, transparan, dan berpihak pada masa depan anak-anak.(*)