Kandang Babi, Ambisi Besar, dan Taruhan APBD Lembata

PEMERINTAH Kabupaten Lembata tampaknya sedang bertaruh besar pada seekor babi. Di bawah komando Bupati Petrus Kanisius Tuaq dan Wakil Bupati Muhammad Nasir, sebuah sentra kandang babi dibangun di Bukit Hog, salah satu hamparan perbukitan di pinggiran Kota Lewoleba yang kini disulap menjadi proyek simbolik visi Nelayan Tani Ternak.

Sebanyak 60 unit kandang babi berdiri di kawasan itu. Masing-masing berukuran 170 x 70 sentimeter. Anggarannya bersumber dari APBD II senilai Rp202.700.000. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai langkah strategis untuk mengangkat ekonomi rakyat. Namun dibalik narasi pemberdayaan, proyek ini juga memunculkan pertanyaan, sejauh mana negara atau daerah boleh turun langsung menjadi “pemain” dalam bisnis ternak?

Bupati Kanis Tuaq menyebut kandang babi Bukit Hog dirancang sebagai pusat penampungan, karantina, dan pemasaran ternak babi milik masyarakat. Semua diklaim akan dikelola secara tertib, sehat, dan profesional. Setiap babi yang dibeli dari warga wajib menjalani karantina selama 14 hari sebelum masuk kandang utama. Pemerintah menjanjikan SOP ketat, pos penjagaan, hingga pengawasan lalu lintas ternak.

“Ini penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas ternak,” kata Kanis Tuaq saat meninjau lokasi sentra ternak di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Jumat (9/1/2026).

Di atas kertas, skemanya terdengar rapi. Pemerintah menjadi agregator dengan membeli ternak dari peternak kecil, mengkarantina, lalu menjual kembali dengan harga lebih baik. Proyek ini, kata pemerintah, bukan semata mengejar keuntungan, melainkan keberpihakan pada peternak kecil yang selama ini terjebak pasar gelap harga dan tengkulak.

Namun, justru di titik ini muncul spekulasi. Ketika pemerintah masuk terlalu jauh ke sektor niaga, batas antara regulator dan pelaku usaha menjadi kabur. Siapa yang menentukan harga beli? Siapa mengontrol arus uang? Dan seberapa transparan struktur pengelola yang katanya sudah disiapkan itu?

Ambisi proyek ini tak berhenti di pasar lokal. Kanis Tuaq bahkan mengumumkan rencana ekspor babi ke Timor Leste. Seorang pengusaha dari negara tetangga dijadwalkan datang ke Lembata pada 22 Januari 2026 untuk meninjau kesiapan lokasi dan membahas kerja sama pemasaran.

Jika rencana ini berjalan, Lembata bukan hanya menjual babi, tapi juga menjual mimpi: dari kandang sederhana di Bukit Hog menuju pasar Internasional. Launching pembelian ternak dari masyarakat ditargetkan Februari 2026, dengan wilayah distribusi awal Selandoro dan sekitarnya.

Kini publik bertanya, apakah Bukit Hog akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi peternak, atau sekadar monumen baru ambisi kekuasaan yang dibungkus jargon kerakyatan?

Sejarah proyek-proyek berbasis APBD kerap menunjukkan pola serupa yakni gagasan besar, janji kesejahteraan, lalu terseok dalam tata kelola. Kandang babi Bukit Hog kini berdiri sebagai eksperimen terbuka. Bagi peternak, ini harapan. Bagi publik, ini ujian. Lantas, apakah daerah mampu berdagang tanpa tergelincir dan menjadi pemain inti yang cenderung menghasilkan aset mubazir?

Di Lembata, masa depan ekonomi rakyat kini, setidaknya untuk sementara, dipertaruhkan di balik jeruji kandang babi.(*)