Gaji Pegawai Outsourcing Pemkab Lembata Belum Dibayar, DPRD Soroti Lambannya Kinerja PPK

HINGGA penghujung September 2025, para pegawai outsourcing yang bekerja untuk pimpinan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata belum juga menerima gaji mereka untuk bulan Agustus.

Kondisi ini memantik perhatian Wakil Ketua I DPRD Lembata, Fransiskus Xaverius Namang, yang menyayangkan keterlambatan tersebut. Politisi Partai Golkar ini menyebut, gaji pegawai seharusnya dibayar tepat waktu tanpa harus berlarut-larut hanya karena alasan administratif.

“Saya prihatin dengan nasib para pegawai outsourcing. Mereka bekerja setiap hari, tapi gaji mereka tertahan hanya karena urusan administrasi yang tak kunjung selesai,” tegas Fransiskus, Jumat (19/9/2025) silam.

Menurut Fransiskus, keterlambatan pembayaran ini sudah berulang kali disuarakan oleh DPRD. Namun, jawaban yang diterima dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selalu sama setiap kali ditanyakan.

“Bahasanya itu-itu saja tiap minggu. Kami sudah dorong terus,” ujar Fransiskus dengan nada kesal.

Sementara itu, PPK yang menangani pembayaran gaji pegawai outsourcing, Katarina K. Lanang, membenarkan bahwa gaji bulan Agustus memang belum dibayar. Ia berdalih bahwa ada sejumlah kendala administratif yang harus dibereskan terlebih dahulu sebelum proses pembayaran dilakukan.

“Saya harus siapkan administrasi yang baik untuk menjadi pegangan sebelum berproses selanjutnya. Mohon maaf agak terlambat, karena ini pertama kali kita tangani urusan outsourcing,” jelas Katarina.

Ia menambahkan, seluruh berkas dari pihak penyedia kini sedang dilengkapi untuk diunggah ke aplikasi pembayaran termin II. Meski terlambat, Katarina memastikan bahwa pembayaran gaji akan segera dilakukan.

“Sekarang sudah di tahap bendahara, kaka,” katanya saat dikonfirmasi ulang pada Selasa (30/9/2025).

Namun, pernyataan itu justru mempertegas adanya lambannya proses birokrasi di Pemkab Lembata, yang berdampak langsung pada pegawai kecil seperti tenaga outsourcing. Padahal, menurut informasi yang diterima DPRD, pihak penyedia sudah melengkapi seluruh dokumen sejak 1 September 2025.

Bagi Fransiskus, situasi ini menjadi bukti nyata bahwa masih ada ketidakteraturan dalam manajemen keuangan daerah, terutama dalam hal pembayaran hak tenaga kerja.

“Ini masalah kemanusiaan juga. Mereka bekerja, mereka berhak dibayar tepat waktu. Jangan sampai para pegawai kecil yang menanggung akibat dari kelalaian administrasi,” pungkasnya.

Keterlambatan pembayaran gaji pegawai outsourcing ini menjadi cerminan lemahnya sistem tata kelola di Pemkab Lembata — terutama dalam memastikan hak-hak tenaga kerja yang seharusnya tidak perlu menunggu terlalu lama hanya karena urusan administrasi yang berbelit.(*)