Surat Menyurat Sekda dan BKAD Lembata Habiskan Rp2,6 Miliar, DPRD: Bisa Bangun Kantor Pos

ANGGOTA DPRD Lembata, Ramdan Kalang, mengkritik keras alokasi anggaran surat menyurat Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam APBD 2025 yang mencapai Rp2,6 miliar. Ramdan menyebut angka itu fantastis dan jauh di luar kewajaran.

“Untuk Sekda saja 1,3 miliar, BKAD juga 1,3 miliar. Uang itu bisa bangun kantor pos,” kata Ramdan di kantor DPRD Lembata, Kamis, 11 Desember 2025.

Ramdan mengungkapkan temuan tersebut didapatkan saat rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lembata beberapa waktu lalu. Dalam dokumen APBD, kata dia, kode rekening untuk membiayai jasa surat menyurat dua OPD itu tercatat melonjak drastis.

“Itu ada di dalam kode rekening saat paripurna,” ujarnya.

Saat ia mempertanyakan lonjakan anggaran itu, pemerintah daerah menjelaskan bahwa pos surat menyurat juga dipakai membayar gaji tenaga KSO atau pegawai honor. Namun Ramdan menyebut alasan itu belum cukup meyakinkan.

“Saya masih ragu dengan jawaban pemerintah,” katanya.

Ia membandingkan anggaran surat menyurat OPD lain yang hanya sekitar Rp30 jutaan.

“OPD lain itu jasa surat menyurat untuk 2025 hanya 30 an juta,” ujarnya.

Ramdan juga menyoroti hal lain yakni, Pokir DPRD Lembata tahun 2025 ditiadakan, sementara anggaran surat menyurat justru membengkak.

Menurut dia, situasi ini janggal karena pada saat yang sama Pemkab Lembata menghadapi potensi Silpa besar di akhir tahun akibat lambatnya penyerapan anggaran.

“Untuk pokir, bupati bilang tidak ada uang. Tapi sekarang banyak anggaran yang terancam jadi Silpa karena sampai akhir Desember belum terserap,” kata politisi Perindo itu.(*)