Di Hadapan Kekuatan Ekonomi-Politik: Mengajak PemDa Berpikir dalam Sembilan Pelajaran Menulis untuk Igo

“He who knows only his own side of the case knows little of that.”

 John Stuart Mill, On Liberty (1859)

Menarik Igo dari Periferi, Menjelaskan Ulang yang Sudah Benderang

Ini polemik kedua antara saya dan Igo. Namun, tanggapannya kali ini tampak masih membawa kebiasaan dari polemik sebelumnya, yaitu tidak menyentuh substansi utama, dan seringkali menampilkan pernyataan saya tidak dalam kutipan langsung, tapi diparafrasekan secara keliru, karenanya menggeser inti gagasan menjauh ke periferi. Meski demikian, demi menghargai tanggapannya dan menjaga ruang publik tetap hidup oleh wacana kritis, saya tetap menanggapinya, bahkan dengan catatan yang lebih panjang biar lebih benderang.

Tanggapan Igo itu berjudul “Membela Hak Konsumen, Menolak Monopoli Argumen: Mengapa Kehadiran Alfamart-Indomaret di Lembata Tidak Harus Ditolak Total” (https://highlightntt.com/berita/membela-hak-konsumen-menolak-monopoli-argumen-mengapa-kehadiran-alfamart-indomaret-di-lembata-tidak-harus-ditolak-total). Saya sedikit tersenyum. Bukan karena argumennya lucu, tetapi karena setelah membaca seluruh tulisannya, saya justru merasa dipaksa untuk menjelaskan ulang apa yang sudah jelas.

Hampir semua yang ia sentil, sebenarnya sudah saya paparkan dalam dua tulisan sebelumnya, jika memang dibaca, yang intinya adalah mengajak kita untuk sadar akan kondisi Lembata hari ini, terutama terkait ketimpangan struktur pasar, posisi UMKM yang tidak setara, kemungkinan kebocoran perputaran ekonomi lokal, dampak terhadap pedagang kecil, persoalan rantai distribusi, politik rente, sampai pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari ekspansi ritel besar di Lembata.

Karena itu, melalui tulisan ini saya tidak ingin sekadar membalas Igo dengan cara yang sama. Saya justru ingin mengajak publik melihat bagaimana kekuatan ekonomi dan politik bekerja. Saya ingin PemDa dan DPRD menyimaknya dan terlibat berpikir di dalamnya (sesuatu yang hampir hilang dari kinerja mereka), sembari saya mengajari Igo sedikit tentang bagaimana sebuah kajian dibaca dan ditulis.

Belajar Berpikir dalam Pelajaran Menulis

Perlu diketahui, sebuah kajian selalu bekerja dengan cara yang lebih rumit dari yang sering kali dibayangkan. Di dalamnya ada pembedaan antara fakta, teori, indikasi, hipotesis, kemungkinan, inferensi, dan kesimpulan. Di dalamnya juga ada pembedaan antara pertanyaan yang sudah terjawab dan pertanyaan yang justru harus diteliti lebih lanjut. Jika Igo memahami prinsip sederhana ini, mungkin ia tidak perlu terlalu sibuk mencari-cari celah literer dalam tulisan saya, tetapi lebih serius lagi memeriksa indikasi apa yang politis dalam setiap kebijakan ekonomi dan politik dari Pemda.

Pelajaran Pertama

Pahami terlebih dahulu apa yang sedang dikritik. Dalam dua tulisan saya, saya tidak pernah mengatakan bahwa setiap Alfamart atau Indomaret di setiap tempat pasti menghasilkan akibat yang sama, tapi struktur ekonomi mereka menciptakan risiko dan ketimpangan yang harus diperiksa sebelum ekspansi dibiarkan berjalan. Maka, argumentasi saya justru berangkat dari persoalan struktural, yaitu bagaimana sebuah jaringan raksasa ritel bekerja dalam struktur ekonomi yang pelaku lokalnya memiliki modal, distribusi, teknologi, daya tawar, dan akses pasar yang jauh lebih terbatas.

Saya menjelaskan bahwa Alfamart dan Indomaret bukan sekadar bangunan toko, tetapi bagian dari jaringan distribusi dan kapital yang lebih besar. Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah harga di kasir lebih murah atau tokonya lebih nyaman, melainkan siapa yang menguasai rantai nilai dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi posisi pelaku ekonomi lokal. Dalam tulisan sebelumnya, persoalan ini saya jelaskan secara eksplisit melalui konsep integrasi vertikal dan ketimpangan daya tawar.

Igo kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa itu sekadar teori bukan bukti. Saya setuju. Tetapi Igo tampaknya belum belajar bahwa teori juga tidak dimaksudkan untuk menjadi bukti empiris secara otomatis. Teori berfungsi sebagai kerangka untuk membaca gejala dan merumuskan pertanyaan yang harus diuji.

Maka, ketika saya menggunakan Marx untuk menjelaskan kecenderungan konsentrasi kapital, atau Friedrich List untuk menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap pelaku ekonomi yang masih lemah, saya tidak sedang mengatakan bahwa teori tersebut secara ajaib telah membuktikan seluruh akibat Alfamart di Lembata. Saya justru sedang menunjukkan mekanisme ekonomi yang patut diperiksa. Bahwa inilah struktur yang perlu kita lihat sebelum kita terburu-buru merayakan kompetisi.

Di sinilah kesalahan pertama Igo menjadi terang. Ia menuntut agar setiap dugaan dampak negatif dibuktikan terlebih dahulu secara lokal, tetapi pada saat yang sama ia menggunakan kemungkinan manfaat investasi sebagai dasar untuk membela keterbukaan. Ia mengatakan ritel modern dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pilihan konsumen, memperbaiki distribusi, menciptakan efisiensi, dan memberikan berbagai manfaat ekonomi lainnya. Tentu saya tidak keberatan dengan kata “dapat”.

Namun, persoalannya adalah standar pembuktiannya harus sama. Jika dampak negatif harus dibuktikan secara empiris, maka dampak positif juga harus dibuktikan secara empiris dalam konteks Lembata. Tidak boleh ketika membicarakan ancaman kita menggunakan standar “buktikan”, sementara ketika membicarakan manfaat kita cukup menggunakan “dapat”.

Pelajaran Kedua

Bedakan “belum terbukti” dari “tidak ada”. Ini logika paling elementer dalam kajian. Ketika Igo mengatakan bahwa dugaan predatory pricing belum terbukti di Lembata, tidak soal. Bahkan saya tidak pernah mengatakan bahwa setiap harga murah adalah bukti predatory pricing. Igo tidak salah ketika menjelaskan bahwa predatory pricing merupakan konsep yang memerlukan pembuktian mengenai harga, biaya, kemampuan menyingkirkan pesaing, dan kemungkinan memperoleh kembali kerugian setelah pesaing melemah.

Namun, dari situ jugalah Igo menunjukan ketidakpahamannya yang jauh lebih besar. Seolah-olah karena predatory pricing belum terbukti, maka kekhawatiran terhadap strategi harga agresif menjadi tidak relevan. Padahal, argumentasi saya tidak bergantung hanya pada satu istilah predatory pricing. Bahkan jika tidak pernah ditemukan bukti hukum mengenai predatory pricing, masih ada pertanyaan lain, yaitu bagaimana perbedaan skala pengadaan, logistik, modal, teknologi, promosi, dan daya tawar memengaruhi kemampuan pedagang lokal untuk bertahan? Itulah persoalan struktural yang terlalu cepat Igo abaikan, karena sibuk memeriksa apakah istilah predatory pricing telah memenuhi seluruh definisi textbook.

Dengan kata lain, Igo seakan berusaha membantah sesuatu yang lebih sempit daripada jangkauan argumentasi yang sebenarnya saya ajukan. Kalau dianalogikan, Igo seperti melihat seseorang mengatakan bahwa sebuah rumah berpotensi terbakar, lalu sibuk membuktikan bahwa belum ada api di ruang tamu. Padahal pertanyaan kajiannya adalah apakah instalasi listriknya bermasalah, bagian mana yang mungkin jadi pemicunya, apakah bahan bangunannya mudah terbakar, bagaimana sistem keamanannya, dan apa yang terjadi jika api benar-benar muncul? Tidak adanya api hari ini bukan bukti bahwa tidak ada risiko kebakaran. Sebaliknya pada kenyataan, kalau sudah ada monopoli konsolidasi elit, sudah pasti ada monopoli distribusi keuntungan.

Pelajaran Ketiga

Penelitian yang hasilnya beragam tidak otomatis membatalkan kekhawatiran dan kecurigaan dampak yang saya paparkan. Igo mengutip penelitian Sarwoko di Malang yang menemukan omzet pedagang pasar tradisional meningkat sementara keuntungan menurun. Begitu juga penelitian Hikmawati dan Nuryakin yang menemukan hubungan non-linear, serta penelitian Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa kemunduran pasar tradisional tidak semata-mata disebabkan oleh ritel modern. Menariknya, semua penelitian itu justru menguatkan satu hal yang seharusnya membuat Igo berhati-hati dan merenung, yaitu dampak ritel modern tidak tunggal dan sangat tergantung pada konteks.

Jika demikian, mengapa Igo kemudian merasa cukup nyaman membawa pembaca menuju kesimpulan bahwa penolakan total adalah berlebihan? Bukankah kesimpulan dari penelitian-penelitian yang ia kutip justru seharusnya adalah mari kita lihat kondisi Lembata secara spesifik? Bahwa dalam ketidakjelasan atau bahkan kealpaan proteksi regulasi dan proyeksi fiskal daerah, kerentanan ekonomi lokal Lembata kian memprihatinkan.

Bahkan Igo sendiri akhirnya sampai pada kesimpulan tersebut. Ia mengusulkan kajian dampak sebelum izin diberikan dengan melihat jumlah kios, omzet, lokasi pasar, kepadatan penduduk, dan daya beli masyarakat. Baru sadar? Ritel tersebut sudah sedang dibangun, tanpa peduli kajian.

Nah, di sinilah pelajaran membaca kajian menjadi menarik. Jika Igo sadar bahwa data-data tersebut memang diperlukan sebelum izin diberikan, berarti kita memang belum memiliki dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa ekspansi ritel besar aman bagi ekonomi Lembata. Dengan kata lain, Igo sendiri akhirnya tiba di pintu yang sejak awal saya tunjukkan, kita membutuhkan kajian sebelum membiarkan kompetisi berlangsung secara penuh.

Jadi, jika Igo merasa telah membantah saya karena mengatakan “belum ada bukti bahwa Alfamart pasti mematikan UMKM”, saya persilakan menikmati menikmati sebatang rokok dulu. Sebab saya memang tidak pernah membutuhkan kata “pasti” untuk membangun argumentasi saya. Dalam kebijakan publik, risiko tidak harus menunggu menjadi kepastian bencana sebelum dipertimbangkan. Pemerintah justru berkewajiban mengidentifikasi risiko sebelum keputusan dibuat sebagaimana yang saya tuntut.

Pelajaran Keempat

Pahami bahwa pasar bukan ruang pertandingan antara dua pemain yang berdiri pada garis start yang sama. Igo mengatakan pemerintah harus memastikan persaingan yang adil dan masyarakat tidak boleh ditentukan secara sepihak di mana mereka boleh berbelanja. Sekilas kalimat ini terdengar sangat liberal dan meyakinkan. Tetapi bagaimana persaingan bisa disebut adil ketika titik awal para pelakunya memang tidak sama atau asimetris?

Kios keluarga di Lembata tidak mempunyai jaringan distribusi nasional, tidak memiliki daya tawar pengadaan sebesar perusahaan nasional, dan tidak mempunyai sistem promosi serta teknologi yang sama. Ia juga menghadapi persoalan logistik dan modal yang berbeda. Saya sudah menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut membuat pedagang lokal tidak benar-benar berhadapan dengan sebuah toko, melainkan dengan sebuah sistem raksasa jauh lebih besar yang bukan hanya menguasai ritel, tapi juga distribusi dan produksi.

Karena itu, ketika Igo ingin berbicara tentang “persaingan”, pertanyaan yang lebih mendasarnya adalah persaingan macam apa yang sedang dibicarakan? Apakah dua pelaku dengan kapasitas sangat berbeda cukup ditempatkan di ruang yang sama lalu kita sebut itu adil? Belum lagi kalau fasilitator atau “wasitnya” adalah pihak yang terindikasi bermain politik rente?

Menariknya, Igo sendiri mengakui masalah tersebut ketika mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan UMKM mampu bersaing tanpa kehilangan ruang hidupnya. Bukankah kalimat itu secara tidak langsung mengakui bahwa ruang hidup UMKM memang dapat terancam oleh kompetisi yang tidak diatur? Jika tidak ada masalah struktural, mengapa UMKM harus diberi perlindungan agar tidak kehilangan ruang hidup?

Pelajaran Kelima

Jangan mempertentangkan konsumen dengan pedagang lokal secara palsu. Igo menekankan hak konsumen atas harga murah, kenyamanan, kelengkapan barang, pelayanan, pembayaran digital, dll. Itu tidak saya sangkali. Bahkan konsumen memang berhak memilih. Tetapi hak memilih secara individual tidak otomatis menghapus konsekuensi kolektif dari pilihan tersebut.

Inilah yang sudah saya jelaskan dalam tulisan kedua bahwa persoalannya bukan ketika warga memilih berbelanja di Alfamart atau Indomaret. Persoalannya adalah ketika seluruh masyarakat hanya diajak melihat manfaat yang diterima di kasir, sementara konsekuensi terhadap solidaritas ekonomi dan kolektivitas sosial di belakangnya tidak dihitung: nasib kios kecil, usaha keluarga, distribusi lokal (belakangan ada bisnis-bisnis jastip skala kecil yang sempat bikin pusing penguasa ekonomi lokal), dan sirkulasi ekonomi (putaran uang).

Maka saya heran ketika Igo membangun seolah-olah kritik saya hendak merampas hak konsumen. Tidak. Saya sedang mengajukan pertanyaan yang lebih besar, yaitu apakah kebijakan publik harus menghitung kepuasan konsumen semata, atau juga menghitung struktur ekonomi yang menopang kehidupan konsumen itu sendiri?

Sebab konsumen hari ini adalah pedagang besok. Pemilik kios hari ini adalah pekerja yang mungkin besok kehilangan usahanya. Petani dan nelayan hari ini adalah pemasok pangan yang dapat kehilangan pasar besok. Ekonomi tidak terdiri dari kategori-kategori manusia yang selalu tetap. Seseorang dapat sekaligus menjadi konsumen, pedagang, pekerja, pemilik lahan, pemasok, dan anggota keluarga yang bergantung pada pendapatan usaha lokal.

Karena itu, membela konsumen tidak harus berarti mengorbankan UMKM. Dan membela UMKM tidak berarti memaksa konsumen membeli sesuatu yang tidak mereka inginkan. Yang harus dilakukan adalah membangun struktur ekonomi di mana pilihan konsumen dan keberlangsungan pelaku ekonomi lokal dapat hidup bersama. Justru itu pula yang akhirnya diusulkan Igo, sekaligus membenarkan argumentasi saya, bahwa mesti ada kemitraan, pengaturan lokasi, dan pengawasan.

Pelajaran Keenam

Memahami “kesadaran palsu” sebelum membantahnya. Igo menuduh penggunaan konsep kesadaran palsu berpotensi paternalistik karena warga bisa saja memilih Alfamart secara rasional berdasarkan harga, kenyamanan, kelengkapan produk, dan pelayanan. Lagi-lagi, Igo sedang membantah sesuatu yang tidak saya katakan.

Dalam tulisan saya, saya sudah menjelaskan bahwa konsep kesadaran palsu bukan tuduhan bahwa masyarakat bodoh. Saya justru menjelaskan bahwa kesadaran manusia dapat dibentuk oleh lingkungan sosial, bahasa, informasi, simbol, pengalaman, iklan, media, dan narasi yang bekerja terus-menerus. Apa yang tampak sebagai pilihan bebas dapat terbentuk dari cakrawala informasi tertentu. Jadi seorang warga dapat saja benar-benar merasakan bahwa Alfamart lebih nyaman dan lebih murah. Itu tidak otomatis membuktikan bahwa ia tidak rasional. Tetapi rasionalitas konsumen juga tidak otomatis berarti bahwa seluruh konsekuensi struktural pilihannya telah diketahui.

Bahkan di sini Igo justru kembali setuju dengan saya bahwa apabila ada dampak negatif yang belum diketahui warga, tugas pemerintah dan akademisi adalah menyediakan informasi terbuka. Itulah yang saya lakukan dan ributkan sejak awal. Pilihan yang rasional memerlukan informasi yang memadai. Kalau informasi mengenai dampak ekonomi lokal belum tersedia, bagaimana mungkin kita buru-buru menganggap semua pilihan yang terbentuk dari informasi parsial sebagai pilihan yang sepenuhnya bebas dari pengaruh struktur?

Pelajaran Ketujuh

Jangan menggunakan tuntutan pembuktian secara selektif. Igo sangat berhati-hati ketika saya menyebut dugaan politik rente. Ia mengatakan dugaan bukan bukti. Saya setuju. Bahkan saya sudah eksplisit mengatakan bahwa angka selisih sewa lahan tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi atau perburuan rente. Karena itu, saya menuntut keterbukaan mengenai kontrak, nilai sewa, pemilik lahan, perantara, komisi, dan proses transaksi.

Jadi ketika Igo berkata “dugaan bukan bukti”, sebenarnya ia sedang mengulang mencari-cari celah literer, lalu merasa telah menemukan lubang besar dalam argumentasi saya. Padahal persoalan yang saya ajukan lebih sederhana. Jika terdapat dugaan konflik kepentingan yang melibatkan konsolidasi elit seperti bupati, DPRD, Timses, dan pengusaha besar lokal, mengapa bukan dievaluasi? Jika ada dugaan konsentrasi kepemilikan lahan, mengapa bukan dibuka? Jika ada dugaan selisih nilai sewa, mengapa bukan diperiksa kontraknya? Saya tidak pernah meminta masyarakat menjatuhkan vonis berdasarkan rumor. Saya meminta transparansi agar rumor dapat dibuktikan atau dibantah.

Dengan demikian, posisi yang rasional bukan “dugaan itu benar”, tetapi juga bukan “karena belum terbukti, maka tidak perlu diperiksa”. Dalam bahasa yang lain, memaksakan sikap “jangan menolak” sebelum kajian dilakukan justru menegasikan esensi dari kajian itu sendiri. Maka, posisi rasionalnya adalah karena ada dugaan yang menyangkut kepentingan publik, transparansi adalah imperatif.

Pelajaran Kedelapan

Memahami bahwa PAD bukan satu-satunya ukuran bukan berarti pertanyaan tentang PAD menjadi tidak relevan. Igo mengatakan bahwa manfaat investasi juga dapat muncul melalui upah, tenaga kerja, sewa, transportasi, distribusi, dan efisiensi rantai pasok. Tetapi sekali lagi, Igo tidak sedang membantah saya. Ia justru memperluas pertanyaan yang saya ajukan di tengah belantara ketidakjelasan yang dibiarkan PemDa dan DPRD.

Ketika saya mempertanyakan kontribusi PAD, bukan berarti saya menganggap PAD sebagai satu-satunya manfaat investasi. Maksud saya adalah, jika investasi dibenarkan atas nama pembangunan daerah, berapa sebenarnya nilai ekonomi yang tinggal di daerah dan siapa yang memperoleh manfaatnya? Maka, fakta bahwa PAD per bulan untuk Flotim dari satu Alfamart hanya sekitar 160rb itu saya sentil, bukanlah bukti bahwa semua Alfamart pasti tidak bermanfaat, melainkan sebagai alasan untuk mempertanyakan narasi sederhana bahwa masuknya ritel besar otomatis identik dengan peningkatan PAD dan kemajuan daerah.

Kalau begitu, sesungguhnya apa yang sedang Igo bantah? Monopoli argumentasi mana yang sedang ditolaknya?

Pelajaran Terakhir

Ini yang paling penting, yaitu belajar membaca konsekuensi dari argumen sendiri. Igo mengatakan solusi yang tepat bukan “tolak atau terima”, melainkan “atur dan awasi”. Saya justru menyambut bagian ini, tapi dengan kesadaran yang lebih jauh, yaitu: Kapan? Awasi setelah apa? Setelah kios tumbang? Setelah pangsa pasar terkonsentrasi? Setelah warga makin miskin tapi kekayaan Bupati dan para DPRD bertambah? Setelah usaha keluarga kehilangan pelanggan? Setelah ketergantungan terbentuk? Atau sebelum izin diberikan?

Argumentasi saya adalah keterbukaan tidak boleh dilakukan secara prematur ketika struktur ekonomi lokal belum memiliki daya tawar yang memadai. Perlindungan, kajian, pengaturan, dan penguatan ekonomi lokal harus datang lebih dahulu atau setidaknya bersamaan dengan pembukaan pasar. Saya bahkan menawarkan bahwa apabila terlanjur dibuka ruang bagi ekspansi ritel raksasa, maka harus ada perlindungan terhadap produk lokal, pengaturan lokasi, dan mekanisme kemitraan yang berdaulat. Misalnya, lokasinya mesti berada minimal 2 kilometer dari pasar tradisional atau pemukiman padat UMKM, serta 30% ruang rak mereka adalah untuk produk lokal dengan pembayaran tunai kepada UMKM.

Akhirnya, masalah terbesar tulisan Igo bukan bahwa ia salah pada setiap bagiannya. Masalahnya adalah ia menggunakan kebenaran-kebenaran parsial untuk seolah-olah membatalkan keseluruhan persoalan struktural yang saya ajukan. Maka, setelah seluruh pelajaran menulis ini didalami, barangkali Igo tergerak membaca ulang tulisannya sendiri. Di sana Ia akan temukan bahwa sebagian besar “bantahannya” justru mendukung tesis utama saya yang dituduhnya sebagai monopoli argumen.(*)