Desa Aransina  Jadi Calon Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

BUPATI Flores Timur, Antonius Doni Dihen didampingi Sekretaris Daerah, Petrus Pedo Maran- memimpin rapat terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR), pada Jumad, 04/092026 di ruang rapat Bupati. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Benediktus Herin, Sekretaris Dinas PKO, Simon Soge, Kepala Bagian Pemerintahan, Ambrosius Kerans, dan Kepala Bagian Hukum, Yordanus Hoga Daton, serta perwakilan dari desa Aran Sina.

SR sendiri adalah program pendidikan gratis berbasis asrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera atau kelompok rentan. Tujuan dan konsep program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan yang menjadi strategi jangka panjang negara untuk mengentaskan transmisi kemiskinan lintas generasi melalui akses pendidikan berkualitas.

Dengan fasilitas berasrama, SR menyediakan tempat tinggal, ruang belajar moderen dan sarana prasarana yang baik. Program ini pun dapat mengIntervensi secara menyeluruh, tidak hanya mendidik siswa, orang tua murid juga diberi pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, hingga perbaikan rumah agar layak huni. Melalui pengelolaan terpadu ini yang dikelola oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pekerjaan Umum, yang ada di wilayah daerah masing masing.

Di Kabupaten Flores Timur sendiri, SR rencananya akan dibangun desa Aransina Kecamatan Tanjung Bunga. Pemerintah Daerah juga berharap SR ini dapat segera dibangun sehingga dapat membantu para siswa berprestasi di kabupaten ini.

“Program ini harus didorong pengusulannya ke pusat lebih tepat sehingga pembangunan SR pun lebih cepat,” sebut Bupati Dihen. Hal yang menjadi urgensinya untuk diperhatikan adalah syarat utama pembangunan SR yang membutuhkan minimal 8-10 hektar lahan yang sudah menjadi milik pemerintah daerah serta tidak sedang bersengketa.

Demi mempercepat pelaksanaan SR ini di Flores Timur, selanjutnya Bupati Doni Dihen diagendakan akan berkomunikasi dengan pihak Kementrian Sosial RI di Jakarta. Langkah ini diambil untuk menunjukan komitmen keseriusan pemerintah daerah dalam menyambut pelaksanaan program ini.

Rapat ini juga membahas Kampung Siaga Bencana, Lumbung Sosial, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), dan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Terkait UHC Prioritas, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen mempertahankan UHC melalui pembiayaan 55.930 peserta JKN yang telah dibiayai Pemerintah Daerah. Sedangkan usulan selanjutnya yaitu 38.647 peserta diharapkan dapat diajukan kepada Kementrian Sosial RI sehingga cakupan JKN di Kabupaten Flores Timur dapat menjadi lebih luas.(Prokopim Flotim)