Polisi Mulai Bongkar Dugaan Kredit Siluman Bank NTT Lewoleba, Nasabah Mengaku Dicatut Rp230 Juta

AROMA busuk dugaan penyimpangan di tubuh Bank NTT Cabang Lewoleba mulai diendus aparat penegak hukum. Unit Tipiter Satreskrim Polres Lembata kini mendalami laporan dugaan kredit siluman yang disebut-sebut menyeret sejumlah oknum pegawai bank. Kasus ini mencuat setelah seorang nasabah, Lazarus Teka Udak, mengaku namanya diduga dicatut dalam fasilitas kredit senilai Rp230 juta yang, menurutnya, tidak pernah dia ajukan maupun tandatangani.

Pada Rabu, 29 Juli 2026, Lazarus tampak menjalani pemeriksaan di Mapolres Lembata. Usai diperiksa, ia keluar didampingi kuasa hukumnya, Berto Take, S.H.

Lazarus mengatakan seluruh kronologi dugaan tindak pidana perbankan telah diuraikan secara rinci dalam laporan tertulis yang diajukan kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan, ia hanya menegaskan fakta-fakta yang diketahuinya terkait dugaan kredit yang tercatat atas namanya di Bank NTT Cabang Lewoleba pada 2019.

Kuasa hukum Lazarus, Berto Take, mengapresiasi langkah penyidik Unit Tipiter Polres Lembata yang mulai memproses laporan kliennya. Menurut dia, pemeriksaan berfokus pada dugaan kredit fiktif yang diduga melibatkan oknum pegawai Bank NTT Cabang Lewoleba.

Berto menjelaskan, kliennya memang pernah mengajukan kredit pada 9 Januari 2018 melalui seorang pegawai bank berinisial EKM. Kredit itu memiliki plafon Rp150 juta dengan tenor sembilan tahun hingga 9 Januari 2027.

Persoalan muncul pada Mei 2026 ketika petugas pemasaran PT Taspen menawarkan fasilitas pinjaman pensiun kepada Lazarus. Saat itu, Lazarus menyampaikan masih memiliki kewajiban kredit di Bank NTT hingga Januari 2027. Namun setelah dilakukan pengecekan, muncul fakta yang membuatnya terkejut.

Dalam data bank, kata Berto, tercatat ada fasilitas kredit lain atas nama Lazarus tertanggal 21 Agustus 2019 dengan plafon Rp230 juta dan jangka waktu pelunasan hingga 21 Agustus 2033.

Merasa tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut, Lazarus mendatangi Bank NTT Cabang Lewoleba untuk meminta penjelasan. Karena pimpinan cabang saat itu tidak berada di kantor, pertemuan dijadwalkan ulang dan kemudian dilakukan tiga kali mediasi.

Menurut Berto, mediasi itu menghadirkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam proses kredit tahun 2019, yakni seorang oknum marketing berinisial HKM, mantan pimpinan cabang berinisial AMTL, dan seorang oknum kasir berinisial MK.

Dalam forum mediasi tersebut, kata Berto, justru muncul sejumlah kejanggalan. Kliennya mempertanyakan keaslian tanda tangan dalam perjanjian kredit, slip penarikan dana, slip penyetoran, hingga sejumlah dokumen pendukung seperti surat keterangan kesehatan dan surat keterangan tambahan penghasilan dari lurah yang diduga tidak pernah dibuat maupun ditandatangani oleh kliennya.

“Klien kami tidak pernah menandatangani satu pun dokumen terkait pinjaman tahun 2019 tersebut,” ujar Berto.

Karena itu, ia meminta penyelidik Polres Lembata bekerja secara profesional dan mengusut tuntas dugaan praktik yang, menurutnya, berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap dunia perbankan.

Berto menambahkan, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri pelapor pada Senin mendatang sebagai bagian dari pendalaman perkara.

Dalam laporannya, pihak pelapor menduga terdapat pelanggaran ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, juncto Pasal 391 dan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(*)