Rekonsiliasi Lewonara-Bele Masuki Babak Baru, Pemkab Flotim Berupaya Mengakhiri Konflik

PEMERINTAH Kabupaten Flores Timur mulai mendorong fase baru penyelesaian konflik antara warga Desa Lewonara dan Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur. Setelah berbulan-bulan diwarnai ketegangan dan pengamanan aparat, proses rekonsiliasi kini memasuki tahap untuk memastikan kedua pihak benar-benar menghentikan konflik dan kembali hidup berdampingan.

Upaya itu terlihat dalam pertemuan rekonsiliasi tahap II yang dipimpin Wakil Bupati Flores Timur Ignas Uran bersama Ketua DPRD Flores Timur Albertus Ola Sinuor dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pertemuan tersebut mempertemukan secara terpisah para kepala desa, ketua BPD, tokoh adat, dan tokoh agama dari kedua pihak yang selama ini terlibat dalam sengketa.

Di balik agenda rekonsiliasi itu, tersimpan satu persoalan mendasar yang belum sepenuhnya selesai yakni bagaimana mengakhiri konflik sosial di tingkat masyarakat sementara akar persoalan sengketa tanah yang menjadi pemicu pertikaian masih memerlukan proses penyelesaian yang panjang.

Pemerintah daerah tampaknya menyadari bahwa perdamaian administratif melalui penandatanganan kesepakatan belum otomatis menghapus luka sosial yang terlanjur terbentuk di tengah masyarakat.

Karena itu, Ignas Uran menegaskan bahwa rekonsiliasi yang sedang dijalankan bukanlah akhir dari konflik, melainkan langkah awal untuk memulihkan kehidupan warga yang selama ini terdampak oleh ketegangan berkepanjangan.

“Perjalanan perdamaian ini bukan selesai hari ini. Ini adalah proses menuju rekonsiliasi yang sesungguhnya, karena yang ingin kita pastikan adalah masyarakat bisa kembali hidup normal,” kata Ignas Uran dalam pertemuan itu.

Menurut dia, ukuran keberhasilan rekonsiliasi bukan hanya berhentinya benturan antarwarga, melainkan pulihnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial yang selama ini terganggu akibat konflik.

Pernyataan itu sekaligus mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap dampak sosial yang lebih luas. Dalam banyak konflik komunal, penghentian bentrokan sering kali tidak otomatis menghilangkan rasa curiga, trauma, maupun ketakutan yang tertinggal di tengah masyarakat.

Situasi inilah yang kini berusaha diantisipasi pemerintah daerah, terlebih karena aparat keamanan dari Brimob dalam waktu dekat direncanakan akan ditarik dari lokasi konflik.

Penarikan pasukan menjadi penanda bahwa situasi dianggap mulai kondusif. Namun di saat yang sama, langkah tersebut juga mengandung risiko apabila perdamaian belum benar-benar diterima oleh seluruh kelompok masyarakat.

Karena itu, pemerintah meminta adanya komitmen terbuka dari kedua pihak untuk menghentikan seluruh bentuk konflik dan menyerahkan penyelesaian persoalan hukum maupun sengketa tanah kepada mekanisme yang sedang berjalan.

Ketua DPRD Flores Timur Albertus Ola Sinuor menilai masyarakat perlu melihat konflik ini dalam perspektif yang lebih luas.

Menurut dia, energi masyarakat tidak boleh terus tersita oleh pertikaian yang berkepanjangan sementara daerah masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan lainnya.

Ia mengingatkan bahwa Flores Timur saat ini juga sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari pembangunan daerah hingga penanganan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

“Masih banyak pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama. Karena itu konflik ini harus dihentikan agar seluruh proses penyelesaian, baik hukum maupun pembangunan, bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dari sisi keamanan, Wakil Kepala Polres Flores Timur Komisaris Polisi I Made Masna menyebut kesepakatan yang sedang dibangun harus dipandang sebagai langkah awal untuk mempercepat proses perdamaian. Menurut dia, konflik yang berlarut hanya akan memperbesar kerugian bagi kedua belah pihak.

Danramil Adonara Timur Kapten Paulus I. Weking. Ia menegaskan TNI akan tetap membantu menjaga situasi keamanan selama proses rekonsiliasi berlangsung agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.

Meski demikian, tantangan terbesar sesungguhnya berada di tingkat akar rumput. Konflik yang dipicu sengketa tanah biasanya tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah atau hak kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek identitas, sejarah kampung, dan hubungan antarkelompok yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Karena itu, keberhasilan rekonsiliasi tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pemimpin formal, melainkan juga pada kemampuan para tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari proses tersebut, berita acara kesepakatan telah ditandatangani oleh perwakilan Dusun Bele di Kantor Camat Adonara Timur dengan disaksikan unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, dan Kesbangpol.

Sementara penandatanganan dari pihak Desa Lewonara direncanakan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan komunikasi dengan masyarakat dan para tokoh adat setempat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, penandatanganan dokumen itu bukanlah garis akhir. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setelah aparat ditarik dan perhatian publik mereda, tidak ada lagi bara konflik yang tersisa di antara warga Lewonara dan Bele.(Prokopim Flotim)