Polisi Fachmi Tegaskan Tak Ada Penggelapan dalam Kasus Kayu, Sebut Hanya Memfasilitasi Mediasi

PERSOALAN yang belakangan menjadi perhatian publik terkait dugaan penggelapan uang yang menyeret nama Brigpol Zainul Fachmi Til Aqsa alias Fachmi mendapat penjelasan langsung dari yang bersangkutan. Anggota Polri yang kini bertugas sebagai supir Wakapolres Lembata itu menegaskan bahwa keterlibatannya dalam perkara tersebut semata-mata sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antara pelapor dan terlapor.

Kepada wartawan di Lembata, Senin, 2 Juni 2026, Fachmi menjelaskan bahwa saat perkara tersebut mulai ditangani pada 2023, dirinya masih bertugas sebagai penyidik pembantu di Polres Lembata.

Menurut dia, kasus bermula dari laporan Muhammad Kasim, seorang pengusaha kayu asal Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mengadukan persoalan pembayaran hasil transaksi kayu dengan Nurlin Hasan alias Wandora.

“Pada waktu itu saya diminta membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar ada jalan keluar bagi kedua belah pihak,” kata Fachmi.

Atas permintaan pelapor, kata dia, dilakukan upaya mediasi yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Dalam proses tersebut, terlapor menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Muhammad Kasim dalam jangka waktu tertentu.

Fachmi mengakui bahwa dalam perjalanan proses mediasi, Nurlin Hasan beberapa kali menitipkan uang melalui dirinya untuk disampaikan kepada Muhammad Kasim. Namun jumlah yang dititipkan secara bertahap tersebut, menurut dia, hanya mencapai Rp 5 juta.

Karena nilai pembayaran tersebut dinilai belum signifikan dibandingkan total kewajiban yang harus dipenuhi, uang itu tidak diterima oleh pihak pelapor.

“Yang perlu saya luruskan, uang yang dititipkan bukan Rp 16 juta sebagaimana berkembang di publik, tetapi Rp 5 juta. Hal ini juga sudah diklarifikasi dalam pemeriksaan Propam dan dikonfrontir langsung dengan pihak-pihak terkait,” ujar Fachmi.

Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat ataupun tindakan yang mengarah pada penguasaan uang milik pihak lain. Menurut dia, seluruh langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya membantu penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Situasi menjadi semakin rumit ketika upaya pengembalian uang kepada pihak yang menitipkan juga tidak berjalan mulus. Karena itu, kata Fachmi, uang tersebut kemudian tetap disimpan hingga terdapat mekanisme penyerahan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa uang titipan tersebut akhirnya telah diserahkan kepada kuasa hukum Muhammad Kasim, yakni Berto Take, pada Senin malam, 2 Juni 2026, di lingkungan Polres Lembata.

“Saya sudah menyerahkan uang itu melalui kuasa hukum pelapor di ruang penyidik Propam Polres Lembata,” katanya.

Fachmi juga menyampaikan apresiasi kepada kuasa hukum pelapor yang dinilainya telah membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut secara terbuka dan profesional.

Sementara itu, Muhammad Kasim saat dikonfirmasi pada Selasa, 3 Juni 2026, membenarkan bahwa uang yang sebelumnya menjadi polemik telah diterima oleh kuasa hukumnya.

“Iya betul, uang itu masih ada sama Pak Berto,” katanya.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Fachmi menegaskan dirinya menghormati seluruh mekanisme yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Ia juga menekankan bahwa saat ini dirinya tidak lagi bertugas sebagai penyidik sehingga tidak memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.

“Silakan berproses sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Saya tidak lagi menjadi penyidik,” ujarnya.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah adanya laporan Muhammad Kasim terkait transaksi jual beli kayu dengan nilai sekitar Rp 96,35 juta yang menurut pelapor belum terselesaikan. Perkara tersebut telah dilaporkan ke Polres Lembata sejak September 2023.

Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar publik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses klarifikasi maupun penegakan hukum berjalan secara objektif. Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Brigpol Fachmi dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, penanganan internal yang dilakukan oleh Propam Polres Lembata menunjukkan bahwa institusi kepolisian tetap membuka ruang pemeriksaan terhadap setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.(*)