Angelo Wake Kako Dorong Jaksa Jadi Mitra Strategis Pemerintah Desa

UPAYA memperkuat tata kelola pemerintahan desa kembali mendapat perhatian serius. Anggota DPD RI, Angelo Wake Kako, dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, LL.M., pada Senin (25/5/2026), menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga negara untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, melainkan ruang diskusi strategis mengenai masa depan tata kelola desa di Indonesia. Di tengah besarnya alokasi Dana Desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahun, kebutuhan akan pengawasan dan pendampingan yang tepat menjadi semakin mendesak.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah optimalisasi program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA), sebuah inisiatif Kejaksaan Agung yang bertujuan menghadirkan pendampingan hukum hingga ke tingkat desa. Program ini dirancang untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat berlangsung sesuai aturan, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam pandangannya, Angelo Wake Kako menilai pendekatan penegakan hukum di desa perlu terus bertransformasi. Jaksa, menurut dia, tidak hanya hadir ketika persoalan hukum telah terjadi, tetapi juga harus menjadi mitra yang mampu memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan kepada kepala desa maupun perangkat desa.

Menurut Angelo, paradigma tersebut penting untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa. Dengan pendampingan yang memadai, aparatur desa tidak lagi merasa takut atau ragu ketika menghadapi persoalan administratif maupun regulasi yang kerap berubah dan kompleks.

Ia menekankan bahwa banyak persoalan hukum di tingkat desa muncul bukan semata-mata karena adanya niat melakukan pelanggaran, melainkan akibat keterbatasan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, ruang konsultasi yang terbuka dan komunikasi yang intensif dinilai dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

Gagasan tersebut mendapat relevansi di tengah tantangan pengelolaan Dana Desa yang terus meningkat. Sejak program Dana Desa diluncurkan, desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan. Namun, peningkatan kewenangan itu juga menuntut kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman regulasi yang memadai agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) periode 2025–2031, Indra Utama. Kehadiran unsur perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperlihatkan adanya komitmen bersama antara unsur legislatif, aparat penegak hukum, dan lembaga desa untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kolaborasi tersebut menjadi penting karena pembangunan desa tidak dapat bergantung pada satu institusi semata. Pengawasan yang kuat perlu berjalan beriringan dengan pembinaan, sementara transparansi harus ditopang oleh partisipasi masyarakat serta kapasitas aparatur desa yang terus ditingkatkan.

Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan Agung berupaya mengedepankan pendekatan pencegahan melalui edukasi dan pendampingan hukum. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam meminimalkan potensi penyimpangan dibandingkan hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi juga dari terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPD RI, Kejaksaan Agung, dan berbagai elemen pemerintahan desa sebagaimana tercermin dalam pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan benar-benar dimulai dari akar rumput.(*)