Fraksi DPRD Lembata Bertekad Proteksi Peredaran Arak Lewat Regulasi

DUKUNGAN terhadap produksi arak tradisional di Kabupaten Lembata menguat di DPRD. Sejumlah fraksi menilai, praktik yang telah lama menjadi sandaran ekonomi warga itu tidak boleh dibiarkan berada dalam bayang-bayang penyitaan tanpa kepastian regulasi.

Fraksi PKB menegaskan, produksi arak bukan sekadar tradisi, tetapi urat nadi ekonomi keluarga. Banyak warga menggantungkan hidup dari mengiris tuak dan memasak arak. Dari hasil itulah kebutuhan harian terpenuhi, biaya kesehatan tertutup, hingga pendidikan anak bisa menembus perguruan tinggi. Tidak sedikit yang kemudian berhasil menjadi aparatur sipil negara, prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Ketua Fraksi PKB, Yosef Boli Muda, menyebut arak memiliki nilai ekonomi nyata yang tidak bisa diabaikan.

Menurut dia, persoalan konsumsi berlebihan yang berujung kecelakaan, kekerasan, atau tindak kriminal harus ditangani, namun tidak boleh menjadi alasan membiarkan produsen hidup dalam ketidakpastian.

“Produsen tidak boleh merasa cemas dengan penyitaan. Produksi harus tetap berjalan, tetapi wajib diatur dengan baik,” ujarnya.

Lorens Keraf dari Fraksi PAN juga menyoroti penyitaan dan pemusnahan arak oleh aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Ia menilai pendekatan penindakan harus diawali dengan edukasi.

“Jika ada operasi, sosialisasi harus menjadi langkah pertama. Produksi arak harus tetap berjalan, tetapi perlu diatur bersama pemerintah,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong langkah cepat pemerintah daerah. Anggota DPRD Tinus Pukan mengatakan, DPRD akan segera menggelar rapat bersama pemerintah daerah untuk membahas sekaligus menelusuri keberadaan regulasi yang mengatur arak.

Jika aturan belum ada, DPRD akan mendesak penerbitan Peraturan Bupati sebagai langkah jangka pendek dan Peraturan Daerah sebagai solusi jangka menengah.

“Kami menjaga persoalan ini melalui jalur legislasi,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat mengusulkan pendekatan industrialisasi terbatas. Imo Wulakada mendorong arak diproduksi dengan perizinan, pelabelan, pengaturan kadar alkohol, serta branding khusus sebelum dipasarkan.

Menurut dia, langkah tersebut akan meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi risiko penertiban.

“Pemerintah bisa memfasilitasi teknisnya,” katanya.

Anggota DPRD dari PKB, Alex Arakai, menegaskan DPRD akan mengawal lahirnya regulasi perlindungan dan pengendalian peredaran arak. Jika aturan sudah ada namun tidak lagi relevan, DPRD siap mendorong revisi.

“Peredaran arak harus mendapat proteksi dari sisi regulasi. Ini harus diselesaikan secara adil dan berimbang,” ujarnya.(*)