Dari Lembata, Ulang Tahun Banteng dan Ujian Demokrasi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan merayakan hari lahirnya yang ke-53 dengan gegap gempita yang terukur. Peringatan ulang tahun partai berlambang banteng moncong putih ini digelar serentak di seluruh Indonesia, dipusatkan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, bersamaan dengan agenda Rapat Kerja Nasional pada 10–12 Januari 2026. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memimpin langsung peringatan itu, disaksikan dan diikuti secara daring oleh seluruh jajaran DPD dan DPC di berbagai daerah.

Di Kabupaten Lembata, perayaan berlangsung sederhana, namun sarat makna. DPC PDI Perjuangan Lembata menggelar peringatan ulang tahun di Sekretariat DPC di Jalan Trans Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur. Pimpinan partai, pengurus anak cabang, hingga pengurus ranting dari berbagai penjuru Lembata hadir. Tak ada kemewahan berlebihan. Yang ditonjolkan justru disiplin organisasi dan kesetiaan pada garis partai.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lembata, Rafael Ratu mengatakan bahwa, peringatan ulang tahun adalah agenda rutin yang wajib diikuti seluruh kader. Bukan sekadar seremoni, perayaan ini juga dibarengi dengan agenda nasional partai yakni merawat bumi. Kader diminta menanam pohon sebagai simbol keberpihakan pada lingkungan dan masa depan.

Namun, ulang tahun ke-53 PDI Perjuangan tak berhenti pada ritual internal. Di usia ini, partai justru kembali diuji. Bukan oleh lawan politik di luar gelanggang, melainkan oleh arus besar di parlemen yang ingin menarik kembali hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung.

Ketika enam fraksi di parlemen mendorong agar Pilkada dikembalikan ke DPRD, PDI Perjuangan memilih berdiri sendiri. Sikap itu bukan kebetulan, apalagi sekadar retorika perayaan hari lahir. Ini adalah pernyataan politik yang terang dan tanpa tedeng aling-aling.

PDI Perjuangan menolak mentah-mentah wacana Pilkada tanpa suara langsung rakyat. Bagi partai ini, Pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan manifestasi paling konkret dari kedaulatan rakyat. Hak memilih kepala daerah adalah buah reformasi yang tak boleh dipangkas hanya demi alasan pragmatis: biaya politik dan kekhawatiran akan politik uang.

Dalih efisiensi anggaran yang dikemukakan para pengusung Pilkada lewat DPRD terdengar masuk akal di permukaan, namun rapuh secara prinsip. Demokrasi memang mahal. Tapi kehilangan demokrasi jauh lebih mahal. Politik uang bukan alasan untuk mencabut hak rakyat, melainkan persoalan yang harus dilawan lewat penegakan hukum, transparansi, dan pendidikan politik—bukan dengan memindahkan kekuasaan memilih ke ruang-ruang elite.

“Saya menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga demokrasi agar Pilkada tetap melibatkan rakyat secara langsung,” kata Rafael Ratu, Sabtu (10/1/2026).

Sikap DPC PDI Perjuangan Lembata ini sejalan dengan garis politik DPP. Di tingkat pusat, partai menilai dorongan mengembalikan Pilkada ke DPRD mencerminkan kemalasan berpikir dalam memperkuat demokrasi. Mengganti mekanisme bukan solusi. Memperbaiki kualitas demokrasi itulah pekerjaan rumah yang sesungguhnya.

Di momentum ulang tahun ke-53 ini, PDI Perjuangan mengirim pesan yang gamblang bahwa demokrasi tidak untuk ditawar. Ketika sebagian memilih jalan pintas, PDI Perjuangan memilih jalan prinsip. Pilkada harus tetap berada di tangan rakyat, sebab di sanalah kedaulatan sejatinya berdiam.(*)