Demokrasi di Ujung Palu: Pilkada DPRD dan KUHP Baru dalam Cengkeraman Kekuasaan

WACANA pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka. Dalihnya klasik yakni efisiensi anggaran dan perbaikan kualitas demokrasi. Namun, di balik bahasa teknokratis itu, kegelisahan publik justru membuncah. Di Lembata, suara-suara dari warga, aktivis, politisi, hingga diaspora menggemakan satu nada tegas bahwa negara sedang bermain api dengan demokrasi.

Sekretaris Aldiras Lembata, Elias Keluli Making, menyebut Pilkada langsung sebagai inti kedaulatan rakyat.

“Jika DPRD yang memilih, bukan rakyat lagi yang berdaulat, melainkan DPRD,” katanya, Jumat (9/1/2026).

Bagi Elias, Pilkada bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan kontrak politik antara rakyat dan pemimpin. Kontrak itu memberi rakyat hak kontrol. Tanpa pemilihan langsung, kontrol itu terputus, pemimpin menjadi jauh dan kekuasaan mengental di ruang elit.

Elias juga mengendus aroma kepentingan partai besar. Pilkada DPRD, menurut dia, bukan proyek demokrasi, melainkan proyek konsolidasi kekuasaan. Akar kekuasaan partai besar dihujamkan dari pusat ke daerah, sementara partai kecil perlahan mati pengaruh. Politik uang pun tak lenyap melainkan hanya berpindah alamat yaitu dari rakyat ke ruang DPRD. Negara, kata Elias, gagal menjaga amanat reformasi, lalu menutupinya dengan jargon efisiensi.

Nada lebih keras datang dari Dominikus Karangora, Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan Lembata (Frontal).

Ia melihat Pilkada DPRD sebagai penghilangan hak politik warga negara.

“Ini kemunduran demokrasi,” ujarnya Jumat (9/1/2026).

Dominikus bahkan mengingatkan bahaya laten, jika kepala daerah dipilih DPRD hari ini, esok lusa presiden bisa kembali dipilih MPR.

“Jika itu terjadi, orde baru bisa bangkit dari kuburnya, tegasnya.

Kekhawatiran itu bersisian dengan kecemasan atas KUHP baru, khususnya pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Dominikus menyoroti Pasal 240 yang memuat frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” yang kabur dan subjektif. Batas antara kritik dan penghinaan menjadi abu-abu. Sejarah mencatat, kritik kerap diberi label penghinaan. Dalam iklim politik yang mudah curiga, pasal ini berpotensi menjadi palu untuk membungkam suara berbeda.

Menariknya, Elias Keluli justru melihat pasal itu sebagai hal wajar. Presiden dan Wakil Presiden, katanya, adalah simbol negara yang patut dilindungi. Kritik boleh, penghinaan jangan. Namun persoalannya bukan pada niat normatif pasal, melainkan pada praktik penafsirannya. Siapa yang menentukan mana kritik, mana penghinaan? Di negara dengan tradisi penegakan hukum yang rapuh, pasal karet selalu berbahaya.

Dari partai politik, suara penolakan datang dari Rafael Ratu, politisi PDI Perjuangan Lembata. Menurutnya, pilkada langsung adalah cita-cita reformasi yang tak boleh digadaikan hanya demi alasan anggaran.

“Kalau soal korupsi, itu personal, bukan kesalahan sistem,” ujarnya.

PDI Perjuangan, tegas Rafael, menolak Pilkada DPRD karena itu mencabut hak tertinggi rakyat untuk memilih.

Soal KUHP, Rafael menilai pasal penghinaan presiden berpotensi bertentangan dengan konstitusi jika digunakan untuk membungkam kritik. Demokrasi, katanya, tidak boleh hidup dalam ketakutan.

Suara warga memperjelas kegelisahan itu. Asis Ola Bahir, warga Ile Ape, merasa Pilkada DPRD akan menjauhkan rakyat dari proses politik.

“Pemimpin jadi merasa berutang ke partai, bukan ke rakyat,” sebutnya.

Tentang KUHP, Asis setuju moral dijaga, tetapi negara jangan terlalu jauh mengatur urusan pribadi. Kritik terhadap presiden, menurut dia, harus dilindungi agar demokrasi tidak lumpuh.

Pandangan unik datang dari Herry Tanatawa, diaspora Lembata di Jakarta. Ia menolak Pilkada DPRD secara umum, namun menyindir kualitas kepemimpinan lokal yang berputar di wilayah dan figur yang sama. Kritiknya pahit, tapi mencerminkan kekecewaan publik terhadap partai yang gagal melakukan kaderisasi serius. Tentang KUHP, Herry menilai delik seperti kumpul kebo seharusnya tetap menjadi urusan privat, bukan alat kriminalisasi.

Berbeda haluan, Petrus Bala Wukak, Sekretaris Partai Golkar Lembata, menyatakan dukungan terhadap Pilkada DPRD sesuai keputusan Rapimnas Golkar.

Bagi Golkar, ini hasil evaluasi Pilkada langsung. Ia juga membela KUHP baru sebagai produk anak bangsa yang tak layak ditertawakan, setelah puluhan tahun Indonesia “dijajah” hukum warisan Barat.

Namun pertanyaannya tetap menggantung, evaluasi dimaksud untuk siapa? Demokrasi untuk rakyat, atau stabilitas untuk elit?

Pilkada DPRD dan KUHP baru, jika tak dirancang dengan batas tegas dan niat tulus, berisiko menjadi dua sisi mata pisau yang sama mengiris ruang partisipasi dan kebebasan sipil.

Demokrasi memang mahal. Tapi sejarah membuktikan, demokrasi yang dipangkas demi efisiensi justru berujung pada biaya sosial dan politik yang jauh lebih mahal.(*)