Pemerintah Lembata Serahkan Lahan 9 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

PEMERINTAH Kabupaten Lembata secara resmi menyerahkan lahan seluas 9 hektare kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lembata. Penyerahan lahan dilakukan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Penyerahan lahan tersebut dilakukan dalam bentuk dokumen proposal beserta lampiran pendukung, sesuai arahan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono. Langkah ini menjadi tindak lanjut percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan rencana yang disepakati, proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata dijadwalkan mulai berjalan pada awal 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq hadir didampingi Inspektur Kabupaten Lembata Patris Udjan serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Wenseslaus Ose. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Lembata, baik dari sisi administratif, pengawasan, maupun dukungan sektor pendidikan.

Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja yang terencana dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Lembata bekerja dengan proses yang matang dan terukur. Setiap langkah yang diambil menghasilkan kepastian pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

Menurut Bupati, kehadiran Sekolah Rakyat di Lembata diharapkan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Lembata menyampaikan apresiasi kepada Suku Wolor yang telah menyerahkan lahan untuk kepentingan pendidikan. Kontribusi masyarakat adat tersebut dinilai mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan generasi Lembata.

Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI atas dukungan dan komitmen menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Sosial menyebutkan bahwa anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Lembata diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Sosial hingga akhir tahun ini, Kabupaten Lembata bersama Kabupaten Kupang menjadi dua daerah di Nusa Tenggara Timur yang telah dinyatakan final untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan pembangunan agar Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ProkompimLembata)