Lukman Suksin Katakan, Anggaran Rp2,6 Miliar itu Bukan untuk Urusan Surat Menyurat Saja

KEPALA Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lembata, Lukman Suksin, menanggapi sorotan terhadap anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang dialokasikan untuk urusan surat menyurat Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun anggaran 2025.

Ia menegaskan, anggaran tersebut tidak semata-mata digunakan untuk belanja administrasi, melainkan sebagian besar dialokasikan untuk membiayai honor dan gaji tenaga pendukung.

Menurut Lukman, anggaran yang melekat pada BKAD Lembata sebesar Rp1,3 miliar digunakan terutama untuk pembayaran honor KSO atau PPNPNS serta gaji P3K paruh waktu.

“Anggaran itu bukan hanya untuk kegiatan surat-menyurat,” kata Lukman.

Ia merinci, total anggaran di BKAD mencapai Rp1.323.000.000, yang dialokasikan untuk honor tenaga non-ASN dan P3K paruh waktu. Sementara itu, belanja penunjang kegiatan seperti alat tulis kantor (ATK) hanya sebesar Rp18.011.500.

Penjelasan serupa, kata Lukman, juga berlaku pada anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Dari total anggaran sebesar Rp1.373.174.800, sebagian besar digunakan untuk membiayai honor KSO, PPNPNS, dan tenaga outsourcing dengan nilai mencapai Rp1.370.920.000. Adapun biaya pendukung kegiatan, termasuk ATK dan kebutuhan administrasi lainnya, tercatat sekitar Rp2.254.800.

Lukman menilai, polemik yang berkembang di masyarakat muncul akibat penyederhanaan istilah anggaran surat menyurat yang tidak sepenuhnya mencerminkan struktur belanja dalam dokumen anggaran.

Ia memastikan seluruh alokasi anggaran tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku dan kebutuhan operasional masing-masing perangkat daerah. (*)