APBD Lembata 2026: Fiskal Menciut, Infrastruktur Terancam Mandek

PEMERINTAH dan DPRD Kabupaten Lembata akhirnya mengetuk palu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp752,84 miliar. Angka itu tampak besar di atas kertas, tetapi sesungguhnya memperlihatkan ruang fiskal yang makin sesak. Pendapatan daerah hanya ditopang PAD Rp44 miliar, sementara sisanya bergantung pada transfer pusat dan daerah Rp701,034 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp7,08 miliar.

Masalah mulai terasa ketika menengok sisi belanja. Total belanja daerah disepakati Rp720,991 miliar, terdiri dari belanja operasi yang menggerus Rp551,539 miliar, belanja modal cuma Rp23,917 miliar, belanja tak terduga Rp796,3 juta, dan belanja transfer Rp144,736 miliar. Defisit ini ditutup lewat pembiayaan Rp31,850 miliar, yang sebagian besar tersedot untuk pembayaran utang PEN.

Di tengah kondisi fiskal yang sudah ringkih, dua regulasi pusat menambah pukulan telak, Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja APBD dan PMK Nomor 29/2025 yang mengatur pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Lembata terkena imbas pemangkasan Rp86 miliar, sebuah angka yang langsung memangkas otot pembangunan. Ketergantungan Lembata pada dana pusat terlihat gamblang dari APBD 2026, Rp684,398 miliar adalah transfer pusat. Maka sedikit saja keran pusat dikencangkan, daerah langsung megap-megap.

Konsekuensinya brutal. Pada 2026, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp3,16 miliar. Itu berarti Lembata hanya mampu membangun sekitar 0,5 kilometer jalan hotmix. Jembatan? Jaringan air bersih? Infrastruktur dasar lain? Nyaris tanpa ruang. Beban utang PEN dan bunga yang mencapai Rp39 miliar lebih, ditambah melonjaknya belanja pegawai hingga Rp428,529 miliar, 51 persen dari total belanja membuat anggaran pembangunan semakin mengerut.

Namun masa sempit ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Ketika ruang fiskal tak lagi bisa mengandalkan kemurahan pusat, Lembata mesti menambal kebocoran PAD sendiri seperti pendataan ulang pajak retribusi, digitalisasi sistem, serta optimalisasi objek pajak dari PBB-P2, BPHTB, PBG, MBLB (47 galian C hanya 8 berizin, 39 belum tetapi tetap wajib dipungut), PKB, BBNKB, restoran hingga sarang walet.

Pemerintah juga didesak tak hanya menunggu, melainkan mengerahkan modal politik untuk mengetuk semua pintu kementerian dan lembaga. Program jalan DAK yang mandek harus diperjuangkan kembali, ruas jalan Inpres mesti ditambah, dan usulan perluasan jalan strategis nasional harus digolkan lewat lobi intensif.

Masalah belum selesai. Revisi PMK Nomor 81/2025 yang membatalkan skema Dana Desa Non-Earmark juga memukul fleksibilitas desa dalam menyusun program berbasis kebutuhan lokal. Desa kembali harus bergerak dalam koridor yang lebih ketat, mengurangi ruang kreasi pembangunan di akar rumput.

Lembata memasuki tahun anggaran 2026 dengan nafas fiskal yang pendek. Jika pemerintah daerah tidak segera membenahi kemandirian pendapatan dan memperkuat jejaring politiknya, maka jalan berlubang, jembatan mangkrak, dan layanan publik yang merosot hanya tinggal menunggu waktu menjadi kenyataan.(*)