PAD Lembata Baru 80,42 Persen, Pemda Genjot Kuari dan Parkir Barcode

PEMERINTAH Kabupaten Lembata mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80,42 persen hingga 24 November 2025. Capaian ini menunjukkan tren positif, namun masih menyisakan selisih hampir 20 persen yang harus dikejar dalam waktu satu bulan.

Dalam evaluasi pendapatan daerah yang digelar di Desa Bour, Selasa (25/11/2025), Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq menegaskan perlunya percepatan pemungutan serta disiplin pelaporan dari seluruh organisasi perangkat daerah.

Kuari Pemda Disiapkan sebagai Sumber PAD Baru

Untuk memperluas basis pendapatan, pemerintah daerah menyiapkan peluncuran Kuari Pemda pada 24 April 2026. Kuari ini diproyeksikan menjadi sumber PAD baru yang stabil, terutama untuk memenuhi kebutuhan material lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari swasta.

Pemanfaatan kuari juga diarahkan untuk menopang program pembangunan prioritas, termasuk program Nelayan Tani Ternak (NTT).

Parkir Berbasis Barcode, Tekan Kebocoran Retribusi

Selain sektor tambang galian C, Pemkab Lembata sedang mengkaji penerapan sistem parkir berbasis barcode dengan pembayaran retribusi parkir satu tahun di muka. Model ini merujuk pada praktik serupa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil meningkatkan transparansi dan menutup kebocoran pendapatan.

Finalisasi konsep tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah.

Aset Kendaraan Mangkrak Akan Dilelang

Upaya optimalisasi PAD juga diarahkan pada penertiban aset daerah. Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang sudah tidak berfungsi akan dilelang setelah pendataan selesai dan diusulkan resmi kepada Bupati melalui BKAD.

Penjualan aset tak layak pakai diharapkan menambah pendapatan sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan barang yang tidak produktif.

Kondisi Keuangan Ketat, TPP Hanya Dibayar Dua Bulan

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kanis mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya dapat dibayarkan untuk dua bulan pada tahun ini.

Situasi ini diperburuk oleh temuan ASN yang masih menunggak PBB dan pajak kendaraan. Ia menegaskan sanksi potong langsung melalui TPP.

“Potong saja, ASN yang belum bayar PBB atau pajak kendaraan, catat dan potong dari Tukin,” ujarnya.

Izin Keramaian dan Puskesmas Disorot

Bupati juga menyoroti lemahnya penegakan izin keramaian, meski dasar hukumnya sudah jelas melalui Peraturan Bupati. Menurutnya, kendala utama terletak pada koordinasi antar OPD teknis yang belum berjalan konsisten.

Perhatian khusus juga diberikan pada izin operasional Puskesmas, yang berpengaruh langsung pada aliran dana BPJS. Keterlambatan atau ketidaklengkapan izin, katanya, dapat mengganggu layanan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka memperkuat pengawasan dan penegakan aturan, Bupati menginstruksikan penempatan dua personel Satpol PP di setiap kecamatan.

Target Penyelesaian PAD

Bupati Kanis menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan ketegasan dalam pengelolaan aset, kepatuhan pajak, serta pengembangan sumber pendapatan baru.

Ia meminta seluruh OPD menyiapkan data akurat serta langkah konkret pada evaluasi berikutnya.

Upaya itu diharapkan menjadi pijakan untuk menuntaskan capaian PAD tahun ini dan memperkuat fondasi pendapatan daerah pada 2026.(*)