Laporan Kekerasan di Loang Naik Penyidikan, Kedua Pihak Tempuh Restorative Justice

KEPOLISIAN Resor Lembata menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Jalan Trans Nagawutung, Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 26 Juli 2025, dan dilaporkan melalui LP/B/12/VII/2025/SPKT/Sek Nagawutung/Res Lembata/Polda NTT pada hari yang sama.

Kasat Reskrim Polres Lembata, IPTU Muhammad Ciputra Abidin bersama tim penyidik melakukan serangkaian langkah penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan para saksi yang mengetahui insiden tersebut. Setelah hampir dua bulan berjalan, gelar perkara digelar pada Jumat, 19 September 2025, dipimpin langsung Kapolres Lembata. Dari gelar perkara tersebut, disimpulkan bahwa laporan polisi memenuhi unsur untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Namun dinamika penanganan perkara berubah pada 14 Oktober 2025. Pihak korban dan para terlapor sepakat menyelesaikan masalah melalui pendekatan kekeluargaan. Proses mediasi ini difasilitasi pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Para pelaku disebut telah memulihkan hak-hak korban, sementara korban dan keluarganya menyatakan tidak ingin melanjutkan proses hukum.

Selanjutnya, pada 17 November 2025, kedua belah pihak mengajukan surat permohonan resmi kepada Kapolres Lembata terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ), yang tercatat dalam Surat Nomor IK/01/X/2025 tertanggal 14 Oktober 2025. Permohonan itu menjadi dasar bagi Kapolres dan jajaran Satreskrim untuk menggelar Gelar Perkara Khusus guna menilai terpenuhinya syarat formil dan materil penyelesaian perkara secara RJ. Jika seluruh syarat terpenuhi, perkara dapat dihentikan melalui mekanisme tersebut.

Dalam perkara ini, para terlapor sebelumnya disangkakan melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1e KUHP tentang kekerasan bersama di muka umum, yang ancamannya maksimal tujuh tahun penjara—terutama bila kekerasan menimbulkan luka atau kerusakan barang. Subsider, penyidik mencantumkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman dua tahun delapan bulan penjara, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP mengenai penyertaan.

Polres Lembata menegaskan proses RJ hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi dan terdapat kesepakatan tulus dari semua pihak. Proses hukum selanjutnya masih menunggu keputusan resmi berdasarkan hasil gelar perkara khusus tersebut.(*)