Prestasi Dibalas Sanksi: Drama Birokrasi di Balik Pencopotan Kapus Loang

PUBLIK Nagawutung kini tengah diguncang kabar mengejutkan. Kepala Puskesmas (Kapus) Loang, Fransiska Listiyanti Toja, yang dikenal berprestasi dan inovatif, mendadak dibebastugaskan dari jabatannya usai menjalani pemeriksaan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Lembata.

Informasi yang diperoleh media dari salah satu pejabat di lingkup Setda Lembata menyebutkan, pemanggilan dan pemeriksaan (BAP) terhadap Fransiska dipicu oleh telaan yang diajukan beberapa bawahannya di Puskesmas Loang kepada Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq. Namun menariknya, isi telaan tersebut justru disebut minim substansi dan sarat kepentingan, tanpa indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.

Lebih ironis lagi, setelah BAP dilakukan, Fransiska langsung dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh salah satu staf yang disebut-sebut termasuk dalam kelompok pelapor.

Keputusan sepihak ini sontak menuai sorotan tajam dan tudingan bahwa langkah tersebut berbau politis.

“Yang punya prestasi saja disingkir, lalu siapa lagi yang mau kerja dengan hati?” keluh salah satu aparat desa di wilayah Nagawutung yang enggan disebut namanya.

Dari Nol ke Puncak, Jejak Emas Seorang Fransiska

Sejak dilantik sebagai Kapus Loang pada Mei 2023, Fransiska langsung menggebrak. Di bawah kepemimpinannya, Puskesmas Loang menjadi puskesmas pertama di Kabupaten Lembata yang meraih Akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan RI.

Tak berhenti di situ, ia melahirkan inovasi Desa Sehat yakni Gerakan Layanan Kesehatan Terpadu (Gelekat Naga) sebagai Program unggulan Puskesmas yang mencakup semua standar pelayanan minimal puskesmas dan mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Lembata.

Kegiatan inovasi Desa Sehat Gelekat Naga ini mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan Puskesmas baik rutin maupun penunjang di setiap desa guna meningkatkan capaian program pada kegiatan posyandu, skrining PTM maupun kegiatan penunjang lainnya.

Gelekat Naga ini pun bermaksud untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Atas kerja keras itu, di tahun 2024, Fransiska diganjar penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional bahkan bersama timnya mewakili NTT hingga ke Singapura.

Dari Stunting ke Zero Case, Bukti Nyata Kinerja Lapangan

Sebelum ia menjabat, wilayah binaan Puskesmas Loang mencatat 65 kasus stunting. Namun melalui kerja lintas sektor yang solid, angka itu merosot drastis menjadi 19 kasus, bahkan 7 dari 18 desa di Nagawutung kini berstatus zero stunting pada tahun 2025, dan ini merupakan capaian yang belum tertandingi di Lembata.

Fransiska juga dikenal produktif melahirkan program inovatif lain, seperti Kalender Mama dan Kalender Mamih, yang bertujuan untuk memantau asupan gizi ibu hamil untuk mencegah risiko stunting sejak dini.

Kini, ia tengah mengupayakan agar Puskesmas Loang menjadi Pilot Project Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten Lembata — gagasan yang disebut-sebut bisa menjadi model pelayanan kesehatan modern di NTT.

Prestasi yang Tak Terbantahkan

Di bawah kepemimpinannya, Puskesmas Loang berhasil meraih sejumlah prestasi. Beberapa diantaranya adalah, meraih penghargaan dari BPJS Kesehatan KC Maumere atas capaian skrining kesehatan terbaik. Mencapai Kapasitas Berbasis Kinerja (KBK) dengan nilai tertinggi di tahun 2023 dan mendirikan 18 klub Prolanis aktif di Nagawutung yang seluruh pesertanya kini dalam kondisi sehat.

Puskesmas Loang juga sukses meraih Juara 1 kategori Manajemen Puskesmas Terbaik pada peringatan Hari Kesehatan Nasional 2024, dan mengantarkan Kader Desa Baobolak menyabet Juara Nasional Kategori Kader Penyuluh Berprestasi mewakili NTT.

Namun, ironisnya, di tengah deretan capaian itu, Fransiska justru diberhentikan dari jabatannya.

Sinyal Politik atau Salah Langkah Kebijakan?

Beberapa sumber di lingkup Dinas Kesehatan Lembata mengungkap kejanggalan lain. Menurut mereka, surat pembebasan tugas Fransiska diterima lebih dulu sebelum proses BAP dilakukan.

“Yang kami tahu, dia belum di BAP tapi dia sudah lebih dulu terima surat bebas tugas,” ujar salah satu pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Langkah tergesa-gesa ini kian memperkuat dugaan bahwa keputusan Bupati Kanis Tuaq tidak murni administratif, melainkan sarat muatan politik dan kepentingan personal.

Ironi ASN Berprestasi

Kasus Fransiska bukan hanya soal satu jabatan, tapi tentang iklim ketakutan yang kini mulai merasuki birokrasi Lembata. Ketika pejabat yang berprestasi justru disingkirkan, maka pesan yang tersirat jelas: jangan terlalu bersinar, nanti dianggap menyaingi atasan.

Bagaimana ASN bisa bekerja maksimal jika penghargaan hanya diberikan kepada mereka yang pandai menyenangkan hati penguasa, bukan yang bekerja dengan kinerja dan dedikasi?

Publik Menanti Keberanian Bupati

Kini, bola ada di tangan Bupati Kanis Tuaq. Apakah ia akan membuka kembali kasus ini dengan kepala dingin dan hati jernih, atau memilih diam dan membiarkan publik menilai bahwa keputusannya sarat aroma politik dan dendam birokrasi kelompok tertentu?

Karena sesungguhnya, keputusan terhadap Fransiska bukan hanya menguji integritas satu pejabat, tapi juga menguji arah moral kepemimpinan Lembata hari ini.

Apakah Lembata masih memberi ruang bagi aparatur yang bekerja dengan nurani? Ataukah masa depan birokrasi akan ditentukan oleh siapa yang paling pandai merangkai “telaan”?

Publik Lembata menunggu jawabannya. Dan sejarah akan mencatat, siapa yang berdiri di sisi kebenaran, dan siapa yang memilih berlindung di balik kuasa.

Hanya Bupati Kanis Tuaq yang bisa menjawabnya.(*)