Kapus Loang Dicopot, Ironi di Negeri yang Tak Tahu Cara Menghargai Prestasi

ANGIN birokrasi di Kabupaten Lembata kembali berhembus dengan aroma yang tak sedap. Publik Nagawutung dibuat terkejut sekaligus geram. Fransiska Listiyanti Toja, Kepala Puskesmas (Kapus) Loang yang selama ini dikenal berprestasi, inovatif, dan berdedikasi mendadak dicopot dari jabatannya usai menjalani pemeriksaan (BAP) oleh tim Pemerintah Kabupaten Lembata.

Informasi yang diterima media dari salah satu pejabat di lingkup Setda Lembata pada Selasa 14 Oktober 2025 menyebutkan, pemanggilan Fransiska berawal dari telaan sejumlah bawahannya kepada Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq.

Ironisnya, isi telaan itu disebut minim substansi dan lebih bernuansa kepentingan pribadi ketimbang profesionalitas. Tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang, apalagi pelanggaran hukum. Namun hasilnya mengejutkan, Fransiska langsung diberhentikan, dan posisinya justru diisi oleh salah satu staf yang ikut melapor.

Keputusan yang terkesan tergesa dan tanpa dasar kuat itu sontak menuai sorotan tajam publik.

“Kalau yang punya prestasi saja dicopot, lalu siapa lagi yang mau kerja dengan hati?,” kata seorang aparat desa di wilayah Nagawutung.

Sejak dilantik pada Mei 2023, Fransiska menjadikan Puskesmas Loang sebagai simbol kebangkitan pelayanan kesehatan di Lembata. Ia berhasil membawa puskesmas itu meraih Akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan RI. Sebuah prestasi yang belum pernah diraih unit lain di kabupaten itu.

Tahun 2024, ia kembali menyabet gelar Tenaga Kesehatan Teladan Nasional dan menjadi wakil NTT ke Singapura. Di bawah kepemimpinannya, Puskesmas Loang juga mencatat kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 91,9 juta di 2023 dan melonjak menjadi Rp 109 juta di 2024.

Tak berhenti di situ, Fransiska menggagas program Gelekat Naga (Gerakan Layanan Kesehatan Terpadu). Inovasi ini mengintegrasikan seluruh program kesehatan di tiap desa. Program tersebut mendapat apresiasi luas dari Dinas Kesehatan karena mampu meningkatkan cakupan pelayanan hingga ke pelosok.

Sebelum kepemimpinan Fransiska, wilayah Nagawutung mencatat 65 kasus stunting. Namun, melalui pendekatan lintas sektor yang intensif, jumlah itu anjlok menjadi hanya 19 kasus. Bahkan, 7 dari 18 desa kini berstatus zero stunting.

Ia juga memperkenalkan Kalender Mama dan Kalender Mamih, dua inovasi sederhana namun efektif dalam memantau gizi ibu hamil dan balita.

Baru-baru ini, Puskesmas Loang bahkan ditetapkan sebagai Pilot Project Integrasi Layanan Primer (ILP) di Lembata — sebuah terobosan menuju pelayanan kesehatan modern di NTT.

Deretan penghargaan terus mengalir, juara 1 Manajemen Puskesmas Terbaik pada Hari Kesehatan Nasional tahun 2024, penghargaan dari BPJS Kesehatan Maumere atas capaian skrining tertinggi, dan keberhasilan membentuk 18 klub Prolanis aktif di seluruh Nagawutung. Bahkan, salah satu kader binaannya di Desa Baobolak meraih Juara Nasional Kader Penyuluh Berprestasi tahun 2024.

Namun, ironinya, di tengah puncak karier dan prestasi itu, Fransiska justru dicopot.

Beberapa sumber di lingkup Dinas Kesehatan Lembata menyebut ada kejanggalan serius. Pasalnya, surat pembebasan tugas Fransiska kabarnya sudah ditandatangani sebelum proses BAP dilakukan.

“Dia belum di BAP, tapi dia sudah lebih dulu terima surat bebas tugas,” ujar seorang pejabat Dinas Kesehatan Lembata yang enggan disebut namanya, Selasa 14 Oktober 2025.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah keputusan itu murni administratif, atau sekadar sandiwara politik dengan naskah yang sudah disiapkan sejak awal?

Kasus ini membuka bab baru dalam drama birokrasi Lembata, di mana kerja keras bisa berujung hukuman, dan prestasi malah dianggap ancaman. Di tengah jargon Reformasi Birokrasi, muncul ironi pahit bahwa ASN berprestasi kini hidup dalam ketakutan. Bukan takut gagal, tapi takut terlalu berhasil.

Kini, semua mata tertuju pada Bupati Kanis Tuaq. Publik menunggu, apakah ia akan mengoreksi keputusan yang “cacat logika” itu, atau justru membiarkannya menjadi preseden buruk bagi birokrasi Lembata?

Karena sesungguhnya, pencopotan Fransiska bukan sekadar mencabut satu nama dari jabatan, tapi mencabut kepercayaan publik terhadap objektivitas pemimpin daerah.

Apakah Lembata masih memberi ruang bagi aparatur yang bekerja dengan hati nurani, atau hanya bagi mereka yang pandai menyusun telaan dan “menjilat” ke atas?

Sejarah akan mencatat, siapa yang berdiri di sisi kebenaran dan siapa yang bersembunyi di balik meja kekuasaan.(*)