PENYALURAN bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, kembali mendapat sorotan. Dugaan tidak dilakukannya verifikasi dan survei usaha oleh Dinas Perikanan setempat membuat banyak pengecer mendapatkan barcode nelayan untuk membeli BBM bersubsidi.
Sumber-sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa barcode yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan yang berhak membeli BBM subsidi tersebut justru jatuh ke tangan pengecer.
Hal ini terjadi diduga karena tidak adanya mekanisme verifikasi dan survei yang akurat dari pihak berwenang. Akibatnya, pengecer yang tidak terdaftar sebagai nelayan pun bisa membeli Pertalite dengan harga subsidi, yang tentunya mengarah pada penyelewengan.
Menurut beberapa nelayan yang merasa dirugikan, seharusnya mereka sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut bisa mendapatkan akses yang lebih baik untuk membeli BBM dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, kenyataannya, mereka kesulitan mendapatkan pasokan BBM karena adanya praktik tidak terkontrol ini.
Jono Burhan, satu dari beberapa nelayan yang tinggal di Pesisir Lewoleba menilai bahwa, Dinas Perikanan perlu segera melakukan evaluasi terkait sistem pendataan dan verifikasi.
“Pemerintah harus lebih transparan, perlu ada tindakan tegas, jangan manfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi,” ujarnya, Selasa 11 Maret 2025.
Salah satu pegawai Dinas Perikanan Lembata mengaku bahwa, lembaga tempat dia bekerja sering sering mendapat komplain dari para nelayan atas pemberian Barcode BBM bersubsidi itu.
Sumber yang enggan namanya ditulis itu pun mengaku bahwa proses verifikasi dan pendataan terhadap para nelayan kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Ini yang kadang jadi masalah terhadap persoalan BBM Subsidi kita,” ungkapnya.
Kasus ini mencuat sebagai peringatan penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi.
Masalah ini pun semakin memperburuk situasi ekonomi di Lembata, dimana masyarakat yang sudah kesulitan dengan tingginya harga BBM kini harus menghadapi praktik curang yang mengarah pada pemborosan dan ketidakadilan.
Penyalahgunaan subsidi BBM merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan banyak pihak.
Hingga berita ini terbit, katawarga.id masih berupaya meminta penjelasan dari Dinas Perikanan Lembata.(tim/red/)
