DUGAAN praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Lembata semakin mencuat. Informasi yang beredar menyebutkan adanya peserta yang diduga tidak memenuhi syarat atau bahkan tidak mengikuti tes, tetapi tetap dinyatakan lulus.
Yang lebih mengejutkan, dugaan keterlibatan elite Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam praktik curang ini semakin kuat. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa ada indikasi permainan di balik layar yang memungkinkan beberapa peserta “titipan” bisa lolos seleksi.
Peserta yang dikabarkan masih ada hubungan keluarga dengan elit BKPSDM Lembata itu pun belakangan diketahui lulus administrasi dan dititipkan di Puskesmas Loang sebagai pelamar di Puskesmas Lewoleba.
“Sebelumnya dia kerja di rumah jabatan, tapi lolos administrasi, padahal selama ini tidak masuk daftar honor di Puskesmas Loang atau Puskesmas Lewoleba,” ujar salah seorang pegawai honor di Puskesmas Lewoleba.
Dugaan praktik KKN ini semakin diperkuat oleh laporan bahwa beberapa nama yang lolos memiliki hubungan dekat dengan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini memicu kemarahan di kalangan peserta yang merasa bahwa kesempatan mereka dirampas oleh praktik tidak adil tersebut.
Masyarakat dan peserta yang dirugikan mendesak agar ada audit transparan terhadap seluruh tahapan seleksi P3K di Lembata. Mereka meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengungkap dugaan kecurangan ini.
Sampai saat ini, pihak BKPSDM Lembata belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Namun, tekanan publik semakin besar agar kasus ini segera diusut tuntas. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat berharap ada sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat, termasuk pembatalan hasil seleksi yang diduga bermasalah.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi integritas seleksi P3K di Lembata. Jika tidak ada tindakan yang jelas, kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen pegawai akan semakin luntur.
Tak hanya itu, salah seorang pelamar lainnya yakni Maria Supriyanti Ndewi juga dilaporkan lulus administrasi seleksi P3K tahun 2024. Padahal, selama ini Maria diketahui tidak pernah bekerja sebagai tenaga honor di instansi pemerintah Lembata.
Sejumlah kalangan menilai, Maria dibeking oleh BN saudaranya di BKPSDM Lembata. Modusnya, dia diberikan SK Bodong sebagai tenaga honor Penyuluh KB dan melamar pada Dinas Perhubungan Lembata sebagai Operator menggunakan ijasah SMA.
Dugaan praktek bobrok semacam ini memantik kecaman dan desakan dari sejumlah pihak. Tak sedikit dari publik meminta pemerintah segera mengevaluasi dan membenahi sistem perekrutan yang dianggap tidak jelas seperti ini.
“Padahal mereka itu kelompok orang Pintar tapi mengapa bisa begitu, apa karena ada uang atau karena apa. Bahaya kalau mental birokrasi seperti ini,” ujar Erik salah satu warga Lembata.(tim/red/)
