KATAWARGA.ID – Kemampuan keuangan daerah yang minim dan ketergantungan fiskal pada dana transfer daerah dari pemerintah pusat harus menjadi pertimbangan bagi siapa saja yang sedang ancang-ancang hendak maju sebagai calon bupati atau wakil bupati Lembata pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Tak hanya itu, visi misi kepala daerah terpilih juga nantinya perlu sinkron dengan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang saat ini sedang dirancang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lembata Mathias Beyeng mengatakan, setelah dokumen RPJMD periode 2015-2022 untuk kepala daerah sebelumnya berakhir, ada dokumen perantara yakni RPD 2024-2026 untuk masa transisi sebelum pemilihan kepala daerah defenitif.
Setelah itu, pemerintah pusat bermaksud menyusun dokumen yang menjadi dasar pembangunan di daerah, dimulai dengan penyusunan RPJPD kabupaten Lembata 2025-2045.
“Dalam penyusunan dokumen itu banyak sekali dokumen rujukan seperti evaluasi RPJPD kabupaten Lembata, kemudian diikuti RTRW Lembata dan KHLS. Dokumen pendukungnya sudah ada dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujar Mathias Beyeng Rabu 5 April 2024.
Menurutnya, tahapan pembangunan RPJPD sudah ada. Empat tahapan visi daerah ada dalam RPJD termasuk indikator yang akan dicapai itu juga sudah ada.
Kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 dalam kampanye atau penyusunan visi dan misi wajib menggunakan dokumen RPJPD tahun 2024-2045.
“Wajib perhatikan itu ketika dia susun RPJMD (ada visi misi) lima tahunan. Karena Lembata sebagian besar bergantung pada pusat maka dokumennya harus sinkron dengan provinsi dan pusat,” sebut Mathias Beyeng.
Mathias menambahkan, dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satu hal yang harus dilihat adalah kondisi daerah secara umum, dan pencapaian-capaian berdasarkan indikator yang ada.
“Jika kita harus tahu tentang kondisi keuangan daerah, maka apa yang dijelaskan (dalam kampanye kepala daerah) harus sesuai kemampuan keuangan daerah supaya jangan sampai kemudian terjadi sudah ada janji dengan masyarakat sementara uang tidak tersedia,” tandas Mathias Beyeng. (Redaksi/)
