MASYARAKAT di wilayah Bakalerek dan Belobatang akhirnya tersenyum. Mereka bahagia, lantaran akses jalan di kawasan itu sudah beraspal mulus.
Puluhan tahun lamanya, mereka bermimpi punya jalan yang bagus, namun hal itu seperti mustahil. Barulah di tahun 2023, harapan itu datang. Melalui program peningkatan jalan daerah, pemerintah pusat kemudian mengucurkan anggaran untuk membangun jalan disana.
Menurut Kepala Desa Belobatang Yohanes Pascalis Udak, jauh sebelum Lembata otonomi menjadi kabupaten pada tahun 1999, akses jalan dari Bakalerek menuju Belobatang sudah sangat memprihatinkan.
Keadaan itu menurut Pascalis, menjadi pelengkap sempurnanya penderitaan masyarakat pada saat itu karena selain belum punya listrik dan jaringan internet, penduduk disana juga terisolasi karena akses jalan utamanya sulit dilalui kendaraan.
Sekarang, satu per satu kesulitan warga itu terjawab. Mereka akhirnya menikmati listrik dan jaringan internet. Meski begitu, rasanya belum lengkap jika kawasan yang dikenal sebagai lumbung komoditi itu belum punya akses jalan yang bagus.
Masalah ini kemudian terjawab melalui program Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah di kabupaten Lembata.
Anggaran dari program itu sebesar Rp.39.042.854.000 untuk mengerjakan ruas jalan sepanjang 13 kilo yang membentang dari simpang Waikomo-Bakalerek-Belobatang.
Pascalis mengaku, intervensi proyek Inpres tahun 2023 ke wilayah Jalur Tengah sangat membantu masyarakat karena akan menghadirkan akses transportasi menjadi lebih cepat dan mudah.
Kepuasan masyarakat terhadap proyek Inpres di Jalur Tengah juga menurutnya sangat tinggi. Pasalnya, intervensi dari anggaran itu utuh untuk menangani pekerjaan hotmiks, rabat bahu jalan hingga saluran air.
Sebagai kepala desa, ia juga puas dengan proyek tersebut. Bahkan dia berujar, kualitas jalan dari program Inpres lebih baik ketimbang proyek dari APBD II dan Pemprov NTT.
“Kita lihat dari dana Inpres ini tingkat kepuasan masyarakat sangat luar biasa, secara kasat mata kita anggap sudah luar biasa, kita bandingkan dengan wilayah lain yang penangananya dari APBD II atau Propinsi agak jauh berbeda dari sisi kualitasnya yang secara kasat mata,” terang Pascalis.
Dia berujar, jalur tengah khususnya daerah Belobatang merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pertanian. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan jalan daerah, hasil pertanian warga akan lebih gampang di pasarkan ke kota Lewoleba termasuk memudahkan orang untuk masuk ke daerah itu.
“Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka baru kali ini mendapatkan perhatian yang cukup besar, membuka akses dan kemudahan untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonominya,” ujar Paskalis Udak ketika ditanya wartawan di kantor desa Belobatang, Selasa 16 Januari 2024.
Merasakan akses jalan yang saat ini sudah semakin bagus, Pascalis bertekad mendorong petani untuk meningkatkan usaha pertaniannya supaya semua komoditas yang bernilai tinggi seperti kemiri, nenas bogor, ubi kayu, kopra dan tanaman holtikultura bisa langsung dijual ke kota Lewoleba.
“Jadi yang selama ini masih tradisionil dengan terbatasnya sumberdaya pemerintah desa punya tugas untuk mendorong supaya benar-benar komoditas pertanian menjadi bermanfaat buat kesejahteraan mereka,” sebut Paschalis.
John Pegan, salah seorang warga di Belobatang juga mengakui bahwa kondisi jalan yang saat ini sudah beraspal membuat kawasan di sepanjang Jalur Tengah tidak lagi terisolir seperti dulu.
Puluhan tahun lamanya, warga merasakan penderitaan karena masalah jalan. Mereka kewalahan karena temui banyak hambatan, salah satunya adalah hasil pertanian dan perkebunan menjadi sangat sulit dijual ke Kota Lewoleba. Bahkan, sekedar bepergian ke desa-desa sekitar juga terasa sukar untuk dijangkau.
Namun dengan kondisi jalan yang sekarang sudah baik, masyarakat di kawasan itu perlahan merasakan dampaknya, mulai dari waktu tempuh ke Lewoleba menjadi lebih cepat hingga komoditi di wilayah itu pun semakin lebih muda dijual tanpa harus menunggu para pengepul masuk ke desa-desa.
“Sebelum itu jalan ini sangat parah dan akses ke kota sangat sulit, tapi sejak ada pembangunan jalan masyarakat termasuk saya merasakan dampak dari pembangunan itu,” sebut John.
Terpisah, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Richard Manukoa ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, progres fisik proyek tersebut sudah mencapai 100 persen.
Proyek peningkatan jalan daerah itu menurutnya, dibiayai dari APBN murni tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp.39.042.854.000 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Sudah 100 persen dari tanggal 10 tapi kita masih ada perapian dan perbaikan titik-titik yang belum rapi juga kelengkapan administrasi,” ujar Richard ketika dikonfirmasi belum lama ini.
Sebagai pejabat yang bertanggungjawab, Richard mengaku bahwa proyek jalan itu bermutu karena dikerjakan oleh salah satu perusahaan jasa konstruksi terbaik di Nusa Tenggara Timur yakni PT Anak Lembata Group.
Terhadap capaian kerja ini, Richard mengapresiasi kerja kontraktor, dan pengawas proyek termasuk masyarakat jalur tengah karena sudah mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Dia berharap, kedepannya, pemerintah Lembata kembali mendapat kucuran anggaran dari APBN agar seluruh wilayah yang akses jalannya masih terisolasi bisa dibuka dan ditingkatkan.(Red)
