Di Tengah Polemik Penolakan, Bupati Lembata Dukung Percepatan Proyek Geothermal Atadei

PEMERINTAH Kabupaten Lembata menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei berkapasitas 10 megawatt. Sikap itu disampaikan ketika proyek geothermal tersebut masih berada di tengah polemik dan penolakan sebagian masyarakat.

Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq ingin pembahasan proyek dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak. Ia mengatakan pemerintah tidak akan mengabaikan masyarakat yang belum sepakat dengan pembangunan PLTP Atadei.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Kanis saat sosialisasi pembangunan PLTP Atadei yang digelar PT PLN UIP Nusra Wilayah Mataram di Ruang Rapat Bupati Lembata, Selasa, 29 September 2026.

Proyek tersebut dirancang dengan kapasitas 2×5 megawatt atau 10 megawatt. PLN menargetkan PLTP Atadei mulai beroperasi pada 2030.
Sosialisasi dihadiri Staf Ahli Bupati, Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, anggota DPRD asal Atadei, Camat Atadei, pemilik lahan AT-2 Desa Atakore, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.

Perwakilan Bagian Perizinan PT PLN UIP Nusra Wilayah Mataram, Kristanto, mengatakan pengembangan panas bumi Atadei telah berlangsung dalam waktu panjang. Penelitian potensi panas bumi di kawasan itu dimulai Badan Geologi pada 1977. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian melakukan pengeboran dua sumur pada 2004.

Penugasan pengembangan proyek kepada PT PLN diberikan pada 2017. Proyek itu kemudian memperoleh izin prinsip dari Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 2020 dan kesesuaian tata ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada 2025.

Wilayah kerja panas bumi Atadei mencapai sekitar 31 hektare. Namun, menurut PLN, kebutuhan lahan untuk pembangunan fisik, termasuk akses jalan dan fasilitas pendukung, hanya sekitar 8,4 hektare.

“Luas 31 hektar itu bukan berarti dimiliki dan dibebaskan PLN, melainkan menjadi zona kerja panas bumi,” kata Kristanto.

Pembebasan lahan AT-1 Desa Nubahaeraka disebut telah selesai. Pembebasan lahan AT-1 New masih berlangsung. Sementara lahan AT-2 Desa Atakore masih dalam tahap pendekatan, termasuk untuk kebutuhan akses jalan.

PLN akan kembali melakukan penelitian terhadap sumur panas bumi melalui tim teknis dan ahli. Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan pembangunan pembangkit.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, PLTP Atadei ditargetkan beroperasi pada 2030.

PLN juga berencana membuka dan memperbaiki jalan sepanjang 6,7 kilometer serta memasang pipa penyalur air dari mata air Waiteba untuk kebutuhan proyek.

Pengembangan panas bumi di Lembata juga disebut memiliki potensi lebih besar. Kawasan tersebut berada di jalur Cincin Api Pasifik dan diproyeksikan dapat dikembangkan hingga mencapai kapasitas 50 megawatt. PLN juga menyebut pengembangan pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mengatasi keterbatasan pasokan listrik berbahan bakar minyak.

Di tengah rencana percepatan tersebut, persoalan penerimaan masyarakat masih menjadi bagian penting dalam proyek Atadei. Bupati Kanis mengakui adanya pandangan pro dan kontra di lapangan.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan PLN tidak hanya berhadapan dengan masyarakat yang telah menyatakan dukungan. Masyarakat yang belum sepakat juga harus dilibatkan dalam pembahasan.

Kanisius mengusulkan keterlibatan DPRD, pemerintah, pihak Gereja, serta ahli untuk menjelaskan proyek tersebut kepada masyarakat.

“Kita turun bersama-sama DPRD, pemerintah, juga mengundang pihak Gereja. Agar masyarakat memahami secara utuh,” ujarnya.

Sejumlah pemilik lahan AT-2 yang hadir dalam pertemuan menyatakan kesiapan melepaskan lahan mereka untuk kepentingan pembangunan proyek.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani para pihak yang hadir.(*)