Bersama Masyarakat Adat dan Kaum Muda, Plan Indonesia Reaktivasi 969 Hektare Zona Muro di Lembata

SEBANYAK 969,33 hektare wilayah pesisir di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini kembali dikelola melalui kearifan lokal Muro, sebuah praktik masyarakat adat dalam menjaga sumber daya laut secara berkelanjutan. Capaian ini menjadi salah satu hasil utama Project PANTAI, yang diinisiasi oleh Plan Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru (YBS Baru) dengan dukungan Global EbA Fund.

Setelah berjalan sejak Oktober 2024, Project PANTAI mendampingi tujuh desa di Kecamatan Ile Ape untuk menghidupkan kembali praktik Muro sebagai pendekatan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA).

Dari total 969,33 hektare wilayah Muro yang berhasil diaktivasi, 190,96 hektare ditetapkan sebagai zona inti dan 775,37 hektare sebagai zona penyangga. Pengelolaan kawasan dilakukan melalui kolaborasi masyarakat adat, pemerintah desa, kelompok nelayan, perempuan, dan kaum muda.

Pendekatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga ekosistem laut, tetapi juga memperkuat ketangguhan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim, abrasi, cuaca ekstrem, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat.

“Project PANTAI menunjukkan bahwa solusi untuk menghadapi perubahan iklim tidak selalu harus datang dari luar. Pengetahuan dan praktik yang telah diwariskan oleh masyarakat adat dapat menjadi kekuatan penting untuk melindungi lingkungan sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat,” ujar Ida Ngurah, Direktur Program Plan Indonesia.

Menurut Ida, keberhasilan juga terletak pada keterlibatan masyarakat sebagai penggerak utama, terutama kaum muda. Keterlibatan kaum muda menjadi bagian penting dari upaya memastikan praktik konservasi dari kearifan lokal ini terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Ini merupakan bagian dari upaya Plan Indonesia untuk membangun generasi yang berdaya, tangguh, dan aman dalam menghadapi perubahan iklim. Kami ingin memastikan bahwa suara dan kepemimpinan kaum muda tidak hanya hadir dalam diskusi tentang perubahan iklim, tetapi juga dalam aksi nyata di tingkat komunitas,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Lembata yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yohanes Berchmans Daniel Dai, dalam sambutannya mewakili Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berkontribusi, serta menilai pentingnya forum tersebut.

“Diseminasi hasil, bukan sekadar menyampaikan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi momentum untuk pembelajaran, merefleksikan, mengidentifikasi praktik baik, memperkuat komitmen, serta memastikan bahwa hasil project dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan setelah project secara resmi berakhir,” kata Mans.

Ia menambahkan bahwa setelah project ini ditutup, tanggung jawab bersama semakin besar untuk menterjemahkan seluruh pengetahuan dan pengalaman ke dalam kebijakan dan program pembangunan, serta menjaga kolaborasi lintas sektor.

Komite Muro di tingkat desa kini juga diperkuat dan ditingkatkan fungsinya menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang telah disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Selain itu, Jaringan Muro Lembata telah terbentuk dan resmi terdaftar sebagai Civil Society Organization (CSO). Project PANTAI juga meluncurkan Buku Saku Pokmaswas sebagai panduan teknis bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan.

Bagi masyarakat, penguatan kelembagaan ini menjadi penting agar upaya konservasi tidak berhenti ketika proyek berakhir.

“Jaringan Komite Muro Kabupaten Lembata siap melanjutkan estafet konservasi ini. Dengan adanya legalitas Pokmaswas dan buku saku sebagai panduan, kami memiliki dasar yang lebih kuat untuk terus menjaga ruang hidup dan sumber daya laut di Lembata. Ini bukan lagi hanya tentang sebuah proyek, tetapi tentang bagaimana masyarakat sendiri mengambil tanggung jawab untuk menjaga lautnya,” ujar Berto Goran, Perwakilan Jaringan Komite Muro Kabupaten Lembata.

Sebab bagi masyarakat pesisir, keberlanjutan ekosistem laut berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Laut menyediakan sumber pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

“Bagi kami, Muro penting untuk dilestarikan untuk memastikan generasi muda seperti kami masih memiliki laut yang sehat dan sumber penghidupan yang dapat diandalkan. Kami sebagai kaum muda juga ingin menjadi bagian dari pengambilan keputusan dan aksi nyata untuk menjaga lingkungan dan wilayah kami,” ujar Nia, orang muda anggota Komite Muro.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan prosesi adat berupa pembukaan zona konservasi Muro, sebagai simbol peneguhan kembali komitmen masyarakat untuk menjaga wilayah pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Tentang Plan Indonesia

Plan International telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada 2017. Kami bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Kami juga bekerja bersama kaum muda, untuk memastikan partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan terkait hidup mereka. Sebagai bagian dari Plan International Inc., Plan Indonesia memiliki program anak sponsor. Plan Indonesia telah membina 32 ribu anak perempuan dan laki-laki di Nusa Tenggara Timur, dengan lima komitmen untuk memenuhi hak dasar mereka, yaitu hak atas akta kelahiran, vaksin dasar, air bersih, sanitasi, dan kebersihan, juga pendidikan. Plan Indonesia bekerja pada 8 provinsi dengan program-program yang bertujuan untuk membangun generasi yang Sehat, Teredukasi, Berdaya, Aman dan Tangguh. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, agensi, dan gerakan sosial yang melibatkan dan menargetkan agar 3 juta anak perempuan mendapatkan kekuatan yang setara, kebebasan yang setara, dan representasi yang setara.(Siaran Pers Plan Indonesia)