John Batafor Kritik Euforia Penghargaan Pengangguran, Sebut Ekonomi Warga Lembata Masih Rapuh

PENGHARGAAN penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang diterima Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lembata disambut apresiasi sekaligus sindiran halus dari anggota DPRD setempat. Di satu sisi, capaian itu disebut layak dihargai. Di sisi lain, realitas lapangan disebut belum sepenuhnya ikut merayakan.

“Penghargaan ini tentu patut diapresiasi. Tapi jangan sampai membuat pemerintah terlena,” ungkap John Batafor anggota DPRD Lembata, Selasa (20/5/2026).

Ia menegaskan, hingga kini banyak warga masih berjuang keras mempertahankan penghasilan harian. Pernyataan itu terdengar seperti pujian tapi dibaliknya perlu menjadi koreksi pemerintah.

Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa indikator penurunan pengangguran bukan angka sederhana. Dalam definisi resmi ketenagakerjaan, pekerja harian, pekerja sementara, hingga mereka yang sekadar membantu usaha keluarga tetap masuk kategori bekerja. Dengan kata lain, angka pengangguran bisa turun tanpa jaminan kesejahteraan ikut naik.

“Turunnya pengangguran tidak otomatis berarti ekonomi masyarakat sudah kuat,” tegasnya.

Politisi Nasdem ini menilai penurunan angka tersebut juga tidak sepenuhnya lahir dari program pemerintah daerah. Banyak faktor lain yang berperan, diantaranya adalah warga merantau bekerja di luar daerah, nelayan membeli kapal sendiri, usaha kecil bertahan lama, proyek pemerintah pusat, hingga daya juang masyarakat mencari nafkah secara mandiri.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh terlalu cepat membangun klaim keberhasilan hanya dari angka statistik.

Di lapangan, dia mencontohkan, nelayan masih kesulitan memasarkan hasil tangkapan. Ikan kerap tidak habis terjual hingga terbuang. Harga pun sering ditentukan sepihak oleh pembeli. Posisi tawar nelayan, kata dia, masih lemah.

Kondisi serupa dialami petani dan pedagang pasar. Hasil kebun tidak habis terjual, rusak di lapak, dan terpaksa dibawa pulang karena daya beli rendah serta distribusi belum berjalan baik. Pedagang ikan pun menghadapi kerugian akibat dagangan yang membusuk sebelum laku.

“Ini fakta lapangan yang tidak boleh ditutup-tutupi hanya karena ada penghargaan,” paparnya.

John menyebut penghargaan seharusnya menjadi bahan refleksi, bukan garis finis. Jika program ketenagakerjaan dianggap berhasil, publik berhak melihat bukti konkret, apakah pendapatan meningkat, apakah pasar hasil laut dan kebun tersedia, apakah pekerjaan stabil tercipta, serta apakah generasi muda memiliki masa depan ekonomi di daerah.

Sorotan juga diarahkan pada dana apresiasi Rp3 miliar dari pemerintah pusat. Ia meminta penggunaan dana itu transparan dan diprioritaskan untuk penguatan ekonomi nelayan, petani, UMKM, pelatihan anak muda, serta sistem pemasaran hasil produksi masyarakat.

“Pemerintah harus terbuka, siapa penerima manfaat dan apa target dampaknya,” pintanya.

Ihwal itu, Politisi sekaligus pemerhati lingkungan Lembata ini menegaskan bahwa, ukuran keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada penghargaan dan angka statistik. Ukuran sesungguhnya, kata dia, tetap sederhana yaitu apakah rakyat kecil merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak sama sekali.(*)