Ilusi Penghargaan Nasional di Balik Penurunan Pengangguran Kabupaten Lembata

Waspada Ilusi Statistik

BULAN Mei 2026 menjadi momen selebrasi bagi birokrasi Kabupaten Lembata. Di bawah kepemimpinan Bupati Petrus Kanisius Tuaq, daerah kepulauan di Nusa Tenggara Timur ini dinobatkan sebagai Terbaik Pertama Regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Bahwa ada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 2,18% pada tahun 2024 menjadi 1,37% pada tahun 2025. Kemendagri bahkan mengganjar pencapaian ini dengan dana insentif daerah sebesar Rp3 miliar.

Namun, di balik euforia tersebut, kita mesti tetap bertanya: apakah penurunan angka pengangguran ini linier dengan peningkatan kesejahteraan struktural masyarakat? Ataukah, penghargaan tersebut justru menegaskan sebuah bias metodologis, di mana indikator administratif berhasil dipenuhi lewat manipulasi statistik, sementara kerentanan ekonomi di akar rumput justru semakin akut?

Maka, menilai prestasi ketenagakerjaan secara utuh membutuhkan keberanian untuk membongkar dokumen resmi pemerintah daerah dan membandingkannya dengan realita pasar kerja yang sesungguhnya.

Tulisan ini merupakan sebuah analisis kritis terhadap dua dokumen utama, yakni buku “Kabupaten Lembata Dalam Angka 2025” dan sebuah dokumen berjudul “Penjelasan Data BPS tentang Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan kesadaran bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak selalu identik dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat, terutama ketika realitas yang terjadi justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Lebih dari itu, tulisan ini akan menunjukkan bagaimana indikator ekonomi bisa dengan mudah (terindikasi) dimanipulasi, berpotensi direkayasa secara metodologis, atau dipoles melalui pendekatan administratif demi menghasilkan citra keberhasilan pembangunan (teknokratis) di atas kertas.

Paradoks Angkatan Kerja yang Hilang: Manipulasi Kuantitatif?

Pujian dan validasi yang diberikan oleh kementerian didasarkan pada dokumen laporan yang sepintas tampak meyakinkan. Namun, jika dibedah secara teliti, akan langsung ditemukan sebuah anomali struktural yang fatal. Berdasarkan data resmi, tercatat bahwa pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja di Lembata berada di angka 82.283 orang . Setahun kemudian, di 2025, jumlah angkatan kerja menyusut tajam menjadi 77.799 orang . Artinya, terdapat penyusutan absolut jumlah angkatan kerja sebanyak 4.484 orang dalam waktu hanya satu tahun.

Data ini menunjukkan bahwa penurunan TPT perlu dibaca secara lebih hati-hati karena terjadi bersamaan dengan penyusutan jumlah angkatan kerja. Apalagi, penurunan TPT ke angka 1,37 persen bukan terjadi karena pasar kerja lokal berhasil menyerap tenaga kerja secara ekspansif, melainkan karena menyusutnya jumlah pembagi (penyebut) dalam rumus statistik pengangguran.

Maka, pertanyaannya, ke mana perginya lebih dari empat ribu angkatan kerja produktif tersebut dalam setahun? Jawabannya amat mungkin mengkonfirmasi realita getir di lapangan, yaitu tingginya angka migrasi penduduk ke luar daerah untuk mencari nafkah demi bertahan hidup. Ketiadaan industri formal memaksa usia produktif Lembata melakukan eksodus, merantau menjadi buruh kelapa sawit di Kalimantan, ART di Malaysia, dll. Secara statistik administratif, keberangkatan para perantau ini menguntungkan pemerintah daerah karena nama mereka otomatis tercoret dari daftar pencari kerja aktif.

Memang benar bahwa tradisi merantau bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Lembata. Mobilitas tenaga kerja sudah berlangsung lama sebagai strategi ekonomi rumah tangga untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Namun, persoalan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya budaya merantau, melainkan pada motif dan konteks ekonomi yang melatarbelakanginya.

Jika migrasi terjadi karena terbatasnya lapangan kerja formal, stagnasi ekonomi daerah, dan rendahnya daya serap pasar kerja lokal, maka migrasi tersebut mencerminkan keterpaksaan ekonomi, bukan sekadar mobilitas sosial biasa. Karena itu, penurunan TPT perlu dibaca secara lebih hati-hati. Ketika angka pengangguran turun bersamaan dengan penyusutan jumlah angkatan kerja dan dominasi sektor informal berpendapatan rendah, maka capaian statistik tersebut belum cukup untuk membuktikan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara substantif.

Ilusi Definisi BPS dan Eksploitasi “Bekerja Minimal 1 Jam“

Jualan keberhasilan Pemda Lembata dalam menekan angka TPT terletak pada penguatan sektor informal lewat program integrasi “Nelayan-Tani-Ternak” atau NTT. Dokumen yang dirilis bahkan secara eksplisit mengakui strategi taktis mereka, yaitu menggerakkan ekosistem informal agar masyarakat lokal berhasil melampaui batas psikologis kriteria “Bekerja” seturut standar BPS, yakni melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan paling sedikit 1 jam dalam seminggu terakhir.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan lebih berorientasi pada pemenuhan target administratif yang bias ketimbang esensi kesejahteraan pekerja itu sendiri. Dalam konsep BPS, seorang petani mandiri yang mengolah lahan jagung atau nelayan yang melaut selama dua jam dalam seminggu sudah sah dicoret dari kategori pengangguran terbuka. Jangan sampai Pemda Lembata memanfaatkan celah metodologi ini dengan memberikan stimulus sarana produksi langsung seperti alat tangkap, bibit unggul, dan pakan ternak demi mengamankan aspek “curahan jam kerja” minimal tersebut.

Dampaknya secara statistik memang luar biasa. Angka pengangguran turun menjadi 1,37 persen. Namun, secara substansial, strategi ini melanggengkan fenomena setengah pengangguran (underemployment). Jam kerja masyarakat tetap fluktuatif, produktivitas harian mereka rendah, dan pendapatan mereka tidak menentu. Akan hal itu, menepuk dada dan menerima penghargaan nasional atas penurunan pengangguran yang digerakkan oleh pemenuhan standar “1 jam kerja seminggu” sama saja dengan merayakan dan melegalisasi kerentanan ekonomi masyarakat sendiri.

Jebakan Sektor Informal dan Anomali Data Kemiskinan

Dalam rilis evaluasi nasional, perwakilan tim validasi kementerian sempat memuji inovasi ekosistem sirkular hulu-hilir komoditas lokal seperti jagung dan jambu mete yang melibatkan perbankan serta mitra pembeli atau offtaker. Model ini dinilai berhasil membangun ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan tanpa perlu bergantung pada kehadiran industri manufaktur berskala besar.

Namun, analisis kritis terhadap data makro jangka panjang justru menunjukkan adanya informal low-income trap (jebakan pendapatan rendah sektor informal) yang mengakar. Struktur ekonomi Lembata masih bertumpu secara dominan pada sektor pertanian subsisten tradisional (BPS: 2025). Sektor manufaktur, industri pengolahan bernilai tambah tinggi, dan jasa modern bergerak sangat lambat dan cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang lambat menunjukkan terjadinya fenomena pertumbuhan yang miskin lapangan kerja berkualitas.

Bukti paling tak terbantahkan dari kegagalan transformasi struktural ini adalah bertahannya angka kemiskinan ekstrim. Dalam hukum ekonomi makro yang sehat, penurunan pengangguran hingga menyentuh 1,37 persen seharusnya diikuti oleh penurunan angka kemiskinan secara linear karena masyarakat mendapatkan sumber pendapatan yang layak. Namun di Lembata, anomali justru terjadi. Pengangguran hampir nol persen, tetapi persentase penduduk miskin tetap bertengger kokoh di angka kisaran 24,22% (BPS: 2025).

Pertanyaannya, mengapa orang yang secara statistik “bekerja” dalam ekosistem sirkular jagung dan mete, atau dari hasil laut dan ternak tetap miskin atau belum sejahtera? Jawabannya adalah karena upah dan pendapatan harian yang mereka kumpulkan dari sektor informal tersebut tidak tentu, karenanya sering berada jauh di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.

Ketimpangan Fiskal dan Ketiadaan Jaminan Berkelanjutan

Bupati Kanisius Tuaq boleh saja mengkonfirmasi bahwa keterbatasan fiskal tidak menghalangi pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi langsung melalui penguatan kemitraan swadaya dan pelatihan kerja. Namun, klaim efektivitas ini akan runtuh begitu saja, jika kita melihat realisasi belanja daerah. Arsitektur fiskal APBD Lembata itu masih didominasi secara hegemonik oleh Belanja Operasi, khususnya komponen Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN/PPPK) untuk operasional birokrasi. Alokasi Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur konektivitas ekonomi, penguatan kapasitas UMKM, dan stimulus bagi investasi swasta formal sangat minim.

Kondisi fiskal yang bias birokrasi ini menciptakan lanskap pasar kerja formal yang diskriminatif. Sektor formal, dengan demikian semakin menjadi barang mewah yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh institusi pemerintahan (ASN). Dampaknya adalah munculnya ketimpangan pendapatan yang tajam. Mereka yang berada di lingkaran birokrasi menikmati upah layak, kepastian hukum, dan jaminan sosial. Sementara itu, sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah dibiarkan bertarung di sektor informal tanpa perlindungan apa pun. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berbanga dan menganggap capaian angka sektor informal sebagai keberhasilan?

Di kesempatan lain, narasi dokumen penilaian juga memuji aspek keberlanjutan (sustainability) karena didukung oleh kelembagaan Kelompok Tani (Poktan) dan Kelompok Nelayan (Poklayan) di tingkat tapak. Namun, dokumen tersebut sama sekali menutup mata terhadap pilar esensial ketenagakerjaan yang sehat, seperti: kepemilikan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) serta stabilitas hukum yang menjamin posisi tawar pekerja; Perlindungan hukum terhadap buruh tani jagung, buruh bangunan, pekerja toko swalayan, pelaku ekonomi jagung dan ubi, hingga buruh harian lepas di Lembata berada pada tingkat yang memprihatinkan; termasuk jaminan keselamatan kerja dan kepastian hari tua menjadi hal yang asing. Sampai hari ini belum jelas regulasi yang benar-benar menjamin poin-poin tersebut.

Tiada Berhenti Kritis

Akhirnya menjadi jelas bahwa penghargaan yang diterima Kabupaten Lembata pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 bukan saja merupakan sebuah kemenangan manajemen administratif dan politis, melainkan sekaligus menjadi konfirmasi atas kegagalan struktural yang nyata. Kita boleh saja sedikit bersyukur bahwa ada kucuran dana insentif Rp3 miliar (oleh seorang politisi plus aktivis disebut secara satir sebagai strategi Politik Iba). ini berkah fiskal. Namun bukan itu substansi persoalannya. Sebab angka pengangguran 1,37% yang menjadi dasar pemberian penghargaan tersebut terbukti merupakan sebuah ilusi optik ekonomi. Angka magis tersebut gagal memotret dalamnya kerentanan hidup, kemiskinan yang mengakar, penyusutan angkatan kerja akibat migrasi keluar daerah, serta jerat setengah pengangguran di sektor informal.

Oleh karena itu, Pemda Lembata tidak boleh terlena oleh piagam penghargaan nasional dan pujian di atas kertas. Tantangan nyata pembangunan Lembata ke depan bukanlah sekadar membebaskan warganya dari status “penganggur” secara statistik BPS, melainkan mewujudkan prestasi ketenagakerjaan yang sehat. Lembata baru bisa dikatakan berhasil jika penurunan pengangguran itu disokong oleh perluasan lapangan kerja formal yang menawarkan upah layak, jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, serta stabilitas hukum yang menjamin kesejahteraan jangka panjang seluruh masyarakatnya.

Selama transformasi struktural ini belum diwujudkan, maka angka 1,37% dan penghargaan Kemendagri tersebut akan selamanya menjadi kosmetik politik di tengah realita kehidupan rakyat Lembata yang masih getir.(*)