Wabup Nasir Turun Tangan, Konflik Jalan Dua Desa di Lembata Berakhir Damai

WAKIL BUPATI Lembata Muhammad Nasir kembali menunjukkan perannya sebagai juru damai pemerintah daerah. Ia memimpin langsung mediasi konflik penutupan akses jalan antara Desa Nilanapo dan Desa Balurebong yang sempat memicu ketegangan antar warga. Pertemuan digelar di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Senin (27/4/2026), dan berakhir dengan kesepakatan damai.

Rapat dihadiri Wakapolres Lembata Kompol Muhammad Fakhruddin, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat Omesuri dan Lebatukan, serta kepala desa dan perwakilan masyarakat dari kedua wilayah.

Sejak awal pertemuan, Nasir mengarahkan forum untuk fokus pada dialog terbuka. Ia memberi ruang bagi masing-masing pihak menyampaikan keberatan, keluhan, hingga kekhawatiran mereka terkait penutupan jalan yang selama ini menjadi akses vital masyarakat.

Nasir menilai konflik tersebut berakar pada putusnya komunikasi dan berkembangnya prasangka. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan antarwarga melalui pendekatan persuasif.

“Kita tidak boleh membiarkan konflik kecil membesar hanya karena komunikasi terputus. Tugas kita hari ini adalah menyambung kembali kepercayaan itu,” kata Nasir di hadapan peserta rapat.

Ia menegaskan pemerintah daerah hadir sebagai penengah melalui pendekatan hukum administrasi, diskresi, dan mediasi. Menurut dia, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas bersama.

Nasir juga mengingatkan bahwa persoalan batas wilayah dan pengelolaan aset akan menjadi agenda lanjutan pemerintah daerah. Penanganannya, kata dia, akan dilakukan secara bertahap agar tidak memicu konflik baru.

Di tengah diskusi yang sempat menghangat, Wakapolres Lembata mengingatkan seluruh pihak agar menjadikan komunikasi dan musyawarah sebagai jalur utama penyelesaian masalah. Ia mengapresiasi kesediaan kedua desa hadir dengan itikad baik untuk berdamai.

Setelah melalui proses dialog panjang, kedua pihak sepakat membuka kembali akses jalan dan memperbaiki hubungan sosial yang sempat renggang. Perwakilan masyarakat mengakui konflik dipicu kesalahpahaman serta komunikasi yang tidak berjalan baik.

Kesepakatan damai dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Wakil Bupati, Wakapolres, para kepala desa, unsur organisasi perangkat daerah, serta staf ahli bupati.

Pertemuan ditutup dengan pelukan antarwarga dan tarian Beku bersama. Pemerintah Kabupaten Lembata menilai keberhasilan mediasi ini menjadi bukti pentingnya pendekatan dialogis dan humanis dalam menyelesaikan konflik sosial di tingkat desa.(*)