Penolakan PLTP Atadei Menguat, Warga Sorot Minimnya Pelibatan Publik

AKSI penolakan proyek panas bumi di Desa Atakore, Kecamatan Atadei, kembali mencuat. Warga yang tergabung dalam Forum Warga Cinta Ina Kar menggelar aksi damai di lapangan desa, menuntut penghentian rencana pembangunan PLTP Atadei sekaligus mempertanyakan transparansi pemerintah desa.

Aksi dipusatkan di ruang terbuka yang berhadapan dengan kantor desa dan Gereja St. Konradus Atakore. Koordinator lapangan, Osta Huar, mengajak warga memadati lokasi tersebut sebagai simbol penyampaian aspirasi yang dinilai selama ini tidak tersalurkan.

Dia menyebut penolakan masyarakat telah berlangsung lama, namun belum pernah disampaikan secara utuh kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek geothermal.

Menurutnya, dinamika yang muncul di desa menunjukkan adanya gangguan pada tatanan sosial. Ia menilai program pembangunan datang dengan pemahaman yang berbeda-beda, sementara ruang dialog belum terbentuk secara memadai.

Aksi diisi orasi dari berbagai unsur adat, budaya, lingkungan, hukum, hingga kelompok perempuan yang menegaskan luasnya spektrum kekhawatiran masyarakat.

Dalam orasi budaya, warga menyebut proyek geothermal telah memicu polarisasi di tingkat keluarga dan komunitas.

Perbedaan sikap terhadap proyek disebut memicu ketegangan antar keluarga, tetangga, hingga kelompok kekerabatan. Situasi ini dinilai sebagai sinyal bahwa proyek energi telah bergeser dari isu teknis menjadi persoalan sosial-politik di tingkat desa.

Sejumlah peserta aksi juga menyoroti sikap pemerintah desa yang dianggap pasif. Mereka mempertanyakan mengapa aspirasi penolakan tidak segera diteruskan kepada pemangku kepentingan. Klaim bahwa seluruh pemangku adat Ahar Tu dari Atakore dan Lewogroma menolak proyek turut disuarakan dalam aksi tersebut.

Kritik paling tajam datang dari kalangan pemuda. Salah satu orator menyatakan masyarakat tidak pernah dilibatkan sejak tahap awal perencanaan proyek. Pelibatan publik, menurutnya, baru terjadi saat sosialisasi pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.

Dia menilai minimnya keterbukaan informasi telah memicu kebingungan dan kecurigaan di masyarakat.

Isu transparansi kemudian menjadi benang merah aksi. Warga menegaskan informasi publik seharusnya dapat diakses seluruh masyarakat desa. Mereka mempertanyakan motif di balik dugaan tertutupnya informasi terkait proyek geothermal.

Aksi berakhir dengan satu tuntutan yakni penolakan terhadap pembangunan PLTP Atadei. Namun dibalik tuntutan tunggal itu, muncul pesan politik yang lebih luas bahwa proyek energi di Kabupaten Lembata kini memasuki fase krusial. Tanpa komunikasi yang transparan dan pelibatan publik yang meyakinkan, resistensi sosial berpotensi terus menguat.(*)