Ritual Muro, Menjaga Laut Todanara Lewat Kearifan Leluhur

PAGI di pesisir Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Rabu (18/3/2026), tidak hanya diisi deru angin laut dan riak ombak. Di ruang sunyi yang sarat makna itu, masyarakat adat kembali meneguhkan hubungan mereka dengan laut melalui ritual Muro, sebuah tradisi turun-temurun yang menjadi penanda dimulainya masa perlindungan sumber daya laut.

Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, hadir langsung dalam upacara tersebut. Kehadirannya tidak sekadar seremonial, melainkan penegasan bahwa negara dan adat dapat berjalan beriringan dalam menjaga keberlanjutan alam.

Ritual dipimpin oleh tiga Molang yakni Elias Emi, Antonius Arakian, dan Yakobus Asan yang bersama para tetua adat dan perwakilan suku memandu setiap tahapan prosesi. Nama-nama seperti Bele Werong dari Suku Soro Making, Raya Werong (Stef Lodan), hingga Bele Lein dari Suku Domaking menjadi bagian dari simpul sosial yang merawat ingatan kolektif masyarakat pesisir.

Prosesi diawali dengan pemasangan loro, titik sakral yang diyakini sebagai pusat kekuatan adat. Dari sinilah doa-doa dipanjatkan, memohon restu kepada laut agar tetap ramah bagi mereka yang menggantungkan hidup darinya. Loro bukan sekadar simbol, melainkan penanda relasi spiritual antara manusia, alam, dan leluhur.

Tahap berikutnya menghadirkan dimensi yang lebih dalam yakni pemberian makan kepada “penunggu” laut dan darat. Dalam keyakinan masyarakat, laut bukan ruang kosong, melainkan ruang hidup yang dijaga oleh kekuatan tak kasatmata. Sajian dipersembahkan, bahkan hingga kepada ikan, dari yang dianggap “raja” hingga anak-anak ikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus permohonan keseimbangan.

Salah satu momen paling menentukan adalah prosesi menggantung ayam. Dari posisi kaki ayam itulah dibaca tanda penerimaan persembahan oleh leluhur. Jika kaki terbuka lurus, restu dianggap turun. Jika tidak, masyarakat akan menafsirkan ulang tanda-tanda yang muncul, sebuah cara tradisional membaca alam yang sarat makna simbolik.

Ritual kemudian dilanjutkan dengan Bau Lolo, diawali oleh Belen Raya sebagai tuan tanah, diikuti pemerintah desa dan kelompok adat. Pada titik ini, seluruh elemen masyarakat larut dalam satu kesatuan, tokoh adat, Namawata dan Ili Woka, hingga perwakilan lembaga dan tamu undangan.

Namun, puncak dari seluruh rangkaian ini adalah penetapan muro, larangan adat untuk mengambil hasil laut dalam jangka waktu tertentu. Larangan ini bukan hanya berlaku bagi warga setempat, tetapi juga diumumkan ke wilayah sekitar, bahkan hingga ke daerah seberang. Laut diberi waktu untuk “bernapas”, memulihkan dirinya dari tekanan eksploitasi.

Di balik kesederhanaannya, muro menyimpan logika ekologis yang kuat. Ia menjadi mekanisme lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, jauh sebelum konsep konservasi modern diperkenalkan. Sanksi adat pun ditegakkan bagi pelanggar, berupa denda kambing atau babi, dengan nilai yang telah diatur dalam peraturan desa, berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta.

Kehadiran pemerintah daerah dalam ritual ini memperlihatkan pengakuan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga solusi nyata bagi tantangan lingkungan hari ini. Di tengah krisis ekologi global, praktik seperti Muro menunjukkan bahwa masyarakat adat telah lama memiliki cara sendiri untuk hidup selaras dengan alam.

Di Todanara, laut tidak hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sakral yang harus dihormati. Dan melalui ritual Muro, masyarakat mengingatkan kembali bahwa menjaga laut sejatinya adalah menjaga kehidupan itu sendiri.(*)