LEMBATA – Komisi II DPRD Kabupaten Lembata kembali mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengaudit sekaligus mengevaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Tidak hanya itu, Komisi II DPRD Lembata juga meminta Penjabat Bupati Lembata mengganti Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembata, Joni Purab.
“Kami rekomendasi audit, evaluasi dan kami usulkan Kepala ULP juga bila perlu diganti,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lembata, Piter Bala Wukak kepada wartawan di Kantor DPRD Lembata, Selasa (17/1/2023).
Menurut PBW, alasan Komisi II melakukan hal itu karena Pokja ULP dan Kepala ULP dianggap bermain curang dengan meloloskan CV Mustika Budy yang diketahui tidak punya dukungan peralatan produksi campuran beraspal panas atau Asphalt Mixing Plant (AMP) di Lembata.
“Selain rekanan (CV Mustika Budy) dan PPK tapi Pokja ULP beserta Kepala ULP juga harus bertanggung jawab karena dari dari mereka CV Mustika Budy bisa menang tender padahal nyata-nyata tidak punya dukungan APM di Lembata,” beber Sekertaris DPD II Partai Golkar Lembata ini.
Hal yang sama ditegaskan Paul Dolu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lembata. Menurut dia, cikal bakal dari masalah PHK lima segmen jalan di Kota Lewoleba itu disebabkan oleh ulah Pokja ULP.
“Hulunya ada di Pokja ULP, ini yang sedang kami telusuri,” sebut Pau Dolu kepada wartawan di Kantor DPRD Lembata, Selasa (17/1/2023).
Politisi senior partai Gerindra Kabupaten Lembata ini bahkan menduga ada hal yang tidak beres di tubuh Pokja ULP Lembata. Bahkan dia sendiri menaruh curiga terhadap Tim Pokja dan Kepala ULP karena dianggap sudah bermain mata dengan kontraktor CV Mustika Budy.
“Jangan sampai ada main mata makanya Kepala ULP dan timnya meloloskan rekanan itu sementara nyatanya dia tidak punya dukungan AMP di Lembata. Bahayanya disitu,” tambah Paul.
Terpisah, Joni Purab, Kepala ULP Lembata ketika dikonfirmasi media, Selasa (17/1/2023) sore mengaku mendukung agar Pokja ULP di audit.
“Di saat Raker Komisi 2 Kamis yang lalu, saya sudah sampaikan dukungan saya bahwa Pokja yang melaksanakan tender 2 paket PEN ini siap untuk di audit,” sebut Joni Purab.
“Untuk pergantian, teman-teman ini adalah anggota Pokja TA 2022 sehingga masa tugasnya sudah selesai,” sambung Joni Purab.
Dia juga sudah bersurat kepada dua Pokja untuk menghadiri rapat di bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Senin 16 Januari 2023 kemarin. Hasil rapat itu, sebut dia, dua Pokja bersepakat dan siap untuk di audit oleh APIP.
“Mereka hadir lengkap memenuhi undangan dan saya sampaikan hasil Raker dengan Komisi II. Pada rapat tersebut, Pokja 2 paket ini juga sudah nyatakan bahwa mereka siap untuk di audit APIP,” tambah Joni Purab.
Tidak hanya itu, ketika ditanya terkait usulan Komisi II DPRD Lembata agar dirinya diganti dari jabatan Kepala ULP, Joni Purab enggan memberi jawaban.
Sementara itu Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa ketika dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Selasa (17/1/2023) siang bertekad menindaklanjuti hal ini.
“Nanti saya kembali Lewoleba untuk tindak lanjut,” tandas Marsianus Jawa singkat.(Red)
