Kelangkaan BBM di Lembata Disebut Insidentil, Warga Nilai Pemda Gagal Antisipasi

PEMERINTAH Kabupaten Lembata kembali menyebut kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir sebagai kondisi insidentil. Dalih yang dikemukakan pun tak berubah yakni cuaca buruk berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang menghambat distribusi BBM melalui jalur laut.

Akibat tersendatnya pasokan, harga BBM eceran di tingkat pengecer melonjak tajam. Salah satunya Pertalite dari harga sebelumnya sekitar Rp 20.000 per botol ukuran 1,5 liter, kini dijual antara Rp 35.000 hingga Rp 50.000. Kondisi ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dan keresahan warga yang bergantung pada BBM untuk aktivitas harian dan ekonomi.

BBM untuk Kabupaten Lembata diketahui dipasok dari Pertamina Maumere dan diangkut melalui Pelabuhan Larantuka menggunakan kapal kayu yang berstatus sebagai transportir resmi Pertamina. Dalam kondisi cuaca ekstrem, kapal tersebut disebut tidak dapat berlayar sehingga pasokan BBM ke sejumlah SPBU di Lembata tersendat.

Namun, alasan cuaca itu justru dinilai sebagai cermin kegagalan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko yang bersifat rutin. Elias Keluli Making, warga Kota Lewoleba, menilai apa yang disebut pemerintah sebagai kondisi insidentil sejatinya adalah persoalan tahunan yang dapat diprediksi.

“Cuaca buruk di wilayah kepulauan seperti Lembata bukan peristiwa mendadak. Ini siklus tahunan. Kalau setiap musim hujan masalah BBM selalu muncul, berarti yang bermasalah bukan cuacanya, tapi manajemennya,” kata Elias.

Menurut Elias, informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tersedia setiap hari. Pemerintah juga memiliki kalender musim yang diterbitkan setiap tahun. Data tersebut, kata dia, seharusnya menjadi dasar perencanaan distribusi dan pengamanan stok BBM jauh sebelum cuaca buruk datang.

“Angin barat, gelombang tinggi, hujan lebat semuanya bisa dipetakan. Kalau pemerintah dan pengelola BBM tetap gagap setiap musim datang, itu menunjukkan tidak ada langkah preventif yang serius,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebagai kabupaten kepulauan, ketergantungan Lembata terhadap transportasi laut bersifat struktural, bukan temporer. Karena itu, keterlambatan pasokan logistik vital seperti BBM semestinya telah masuk dalam skema mitigasi risiko pemerintah daerah.

Elias menilai antrean panjang di SPBU, keresahan warga, serta terganggunya aktivitas ekonomi yang terus berulang setiap tahun menjadi indikator lemahnya tata kelola.

“Yang berulang itu bukan cuaca, tapi kegagalan mengelola risiko,” katanya.

Ia juga menyoroti absennya kebijakan preventif yang konkret, seperti penambahan stok BBM sebelum musim cuaca buruk, penyesuaian jadwal pengiriman dengan kendala cuaca aman, serta koordinasi lintas instansi mulai dari BMKG, pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, hingga pihak transportasi.

“Yang terjadi justru pemerintah menunggu cuaca membaik, lalu masyarakat diminta maklum. Negara hadir hanya dalam bentuk imbauan, bukan antisipasi,” terangnya.

Menurut Elias, menunggu cuaca membaik tidak bisa disebut sebagai kebijakan publik. Sikap tersebut mencerminkan rapuhnya perencanaan serta lemahnya keberpihakan negara pada kepastian hidup warga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

BBM bukan sekadar komoditas. Ia menyangkut denyut ekonomi, mobilitas, dan kehidupan sosial. Ketika distribusinya terganggu, yang lumpuh bukan hanya mesin, tapi juga kepercayaan publik.

Ia mempertanyakan hingga kapan faktor cuaca akan terus dijadikan alasan atas kelangkaan BBM di Lembata. Kalau setiap musim hujan masyarakat selalu gelisah, pertanyaannya bukan lagi soal gelombang laut, tapi soal kesiapan pemerintah.(*)