LEMBATA – Komisi II DPRD Kabupaten Lembata mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengaudit sekaligus mengevaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lembata Piter Bala Wukak atas rekomendasi PHK yang dikeluarkan Komisi II DPRD Lembata terhadap kontraktor CV Mustika Budy dalam rapat kerja Komisi II bersama Kepala Dinas PUPR, PPK, ULP dan Pengawas yang mengerjakan proyek PEN di Lembata, Kamis (12/1/2023).
“ULP harus di evaluasi dan di audit,” tegas PBW.
Menurut PBW, alasan Komisi II DPRD Lembata mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi karena ULP dianggap tidak obyektif dan rasional menyeleksi rekanan.
Dia menjelaskan, ULP itu badan Independen yang bertugas memverifikasi dokumen milik rekanan sebelum proses tender dilakukan.
Bagi dia, upaya Pokja ULP meloloskan rekanan yang tidak punya sarana memadai sama halnya dengan menciptakan masalah baru.
“Ini akibat dari pada sebab, sebabnya ada di ULP. Kalau ULP mau obyektif, rasional pada saat tender maka dia tidak perlu menang,” terang PBW.
Ihwal ini, sebut PBW, kontraktor CV Mustika Budy seharusnya tidak menang tender saat proyek dilelang. Karena menurut Komisi II, perusahaan itu tidak punya kuari penggilingan batu pecah, alat berat menghampar agregat, serta alat menghampar hotmix. Belum lagi perusahaan asal Pulau Adonara, Flores Timur itu juga diketahui tidak memiliki peralatan produksi campuran aspal Asphalt Mixing Plant (AMP) di wilayah Lembata.
Hal seperti ini menurut Komisi II DPRD Lembata disebut sebagai masalah, sebab saat ini, ada lima segmen jalan di dalam kota Lewoleba yang tengah dikerjakan oleh kontraktor tersebut.
Tidak hanya itu Komisi II DPRD Lembata juga menegaskan agar pihak ULP jangan memberi alasan yang macam-macam, sebab proyek PEN tersebut dananya sangat besar.
Pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban ULP sekaligus mempertanyakan alasan apa sehingga meloloskan kontraktor CV Mustika Budy yang nyata-nyata tidak punya fasilitas pendukung proyek.
“Kalau dukungan hotmix ada di Lewoleba kita bisa mengerti, karena kita bisa mengukur suhu panasnya, mobilisasinya. Tapi dia bisa bisanya memenangkan yang dukungan hotmixnya diluar Lembata yaitu di Waiwerang. Mobilisasi disini suhunya siapa yang atur, itu kan satu hal yang tidak logis, dan tidak masuk akal,” jelas PBW.
“Dia kerja independen, memverifikasi dokumen, dan segala macam. Satu hal yang paling penting menurut saya adalah dia tahu bawa produk akhir dari pada pekerjaan PEN ini adalah hotmix, tidak ada satupun diluar dari pada itu,” tambah PBW.
Hal yang sama ditegaskan Rusliudin, anggota Komisi II DPRD Lembata dalam rapat kerja saat itu.
Rusliudin menilai, hasil verivikasi tim ULP untuk meloloskan CV Mustika Budy diragukan karena perusahaan tersebut tidak memiliki dukungan sarana dan prasarana pekerjaan yang memadai.
Karena itu, secara tegas, politisi PKS Lembata ini juga menyatakan agar Pokja ULP musti di audit sekaligus di evaluasi.
“Musti di audit itu ULP, ini fatal sekali,” ucap Rusliudin dalam rapat kerja saat itu.(Red)
